BAB 6
Intisari dan Saran
6
|
D
|
alam rangka memenuhi tujuan dari penelitian, ada beberapa
catatan penting sebagai intisari yang dapat saya catat. Pertama, ketentuan UU PT
memenuhi “prinsip keputusan bisnis” dalam rangka melindungi direksi, secara
jelas menimbulkan fiduciary relationship, berdasarkan Pasal 94 Ayat
1 UU PT dan Pasal 3 Ayat 2 huruf a, yang lebih lanjut mengatur fiduciary duty berdasarkan Pasal 1 angka
5, Pasal 92 Ayat 1, Pasal 97 Ayat 2, dan Pasal 98 Ayat 1 UU PT. Pasal 92 Ayat 2
UU PT mengatur diskresi bagi direksi untuk membuat keputusan bisnis, dengan
memenuhi unsur iktikad baik (Pasal 97 Ayat 2 UU PT), duty of (skill and) care (Pasal 97 Ayat 2, Pasal 93 Ayat 1, Pasal
97 Ayat 5 huruf b, dan Pasal 104 Ayat 4 huruf b UU PT), dan duty of loyalty dalam frasa ‘penuh
tanggung jawab’ (Pasal 97 Ayat 2 UU PT, Pasal 97 Ayat 5 huruf c, dan Pasal 104
Ayat 4 huruf c UU PT); serta memberikan perlindungan hukum bagi direksi (Pasal
97 Ayat 5 huruf a, dan Pasal 104 Ayat 4 huruf a dan d), sejauh direksi terbukti
tidak salah atau lalai.
Kedua, untuk menjawab bagaimana keputusan
bisnis diterapkan dalam praktik pemberian kredit, saya menyimpulkan bahwa
proses pengambilan keputusan dan pertimbangan bisnis dalam praktik pemberian
kredit di Indonesia telah memenuhi “prinsip keputusan bisnis”, karena harus memenuhi kebijakan kredit internal bank, ketentuan Bank Indonesia
dan Pasal 8 UU Perbankan. Ketentuan ini mewajibkan direksi untuk menerap-kan fiduciary duty, iktikad baik, duty of (skill and) care, dan duty
of loyalty, sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum.
Ketiga, saya menemukan sejumlah faktor yang berpengaruh dalam pemberian kredit
dan memenuhi “prinsip keputusan bisnis”, serta dapat memberikan perlindungan
hukum kepada direksi bank. Faktor-faktor tersebut adalah: konsep due care yang lebih luas, kemampuan dan
keahlian (perkreditan) yang lebih tinggi, kebijakan perkreditan internal bank
dan ketentuan BI dan UU Perbankan, duty
of loyalty dengan membuat keputusan secara jujur, objektif dan independen,
dan menghindari kelalaian dan kesalahan
menurut UU PT dan yurisprudensi Indonesia. Sebagai sebuah konsep baru dalam
pemberian kredit, penemuan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan
keputusan, dan dapat memperoleh perlindungan hukum ini memperbaiki pengertian
kepastian hukum sebagai teori menengah (middle
range theory). Konsistensi
penerapan undang-undang, dalam hal ini Pasal 8 UU Perbankan, terhadap perkara
yang sama dapat dicapai dengan mengetahui faktor-faktor yang lebih pasti dan
harus selalu ada secara umum dalam setiap perkara, sehingga faktor-faktor
tersebut dapat berfungsi sebagai ukuran atau patokan. Pada saat yang sama,
sejalan dengan teori Mochtar Kusumaatmaja dalam kaitan sebagai teori terapan (applied theory), kepastian hukum akan adanya pelindungan hukum yang lebih
jelas didasarkan atas patokan yang lebih pasti dapat merubah sikap masyarakat,
dalam hal ini para bankir, ke arah yang diharapkan. Perlindungan hukum ini
dapat mendorong efektifitas dalam menyalurkan dana masyarakat ke kegiatan yang
produktif dan menghasilkan, sehingga berdampak pada pembukaan lapangan kerja
baru. Penerapan konsepsi tersebut pada tataran applied, secara langsung atau tidak, mencakup pertimbangan sosial
dan moral dalam pengertian (hukum) ekonomi Pancasila oleh Mubyarto dan Bernard
Limbong, sekaligus dapat memperkecil timbulnya kredit macet, sehingga
kesejahteraan masyarakat umumnya dapat terjaga.
Dari intisari tersebut, saya
mengajukan beberapa saran. Pertama, UU PT telah
dipastikan secara penuh mengatur “prinsip keputusan bisnis”, demikian pula
dalam pengambilan keputusan kredit, baik dalam praktik atau dalam pertimbangan
Mahkamah Agung. UU PT telah menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi direksi.
Pertimbangan Mahkamah Agung telah pula menunjukkan perbuatan-perbuatan dalam
keputusan kredit yang dapat dikategorikan sebagai melanggar hukum. Oleh karena
itu, agar memperjelas adanya kepastian hukum bagi direksi bank, disarankan agar
Pasal 8 UU PT ditambah dengan ayat yang mempertegas adanya perlindungan hukum,
sesuai konsepsi BJR. Tambahan ayat ini dapat berbunyi, “Direksi tidak dapat
dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian yang diakibatkan
karena timbulnya kredit bermasalah sejauh telah memenuhi kejujuran dan iktikad
baik, serta seluruh kebijakan dan ketentuan perkreditan internal bank, Bank
Indonesia, dan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila dapat membuktikan
tidak mempunyai benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan pengawasan
serta berusaha mencegah terjadinya kerugian bagi bank”.
|
|
Kedua, agar
penelitian ini berguna secara teoretis, saya mendorong untuk memahami
pengertian yang tercakup dalam “prinsip keputusan bisnis” dalam praktik
pemberian kredit bagi lingkungan akademis, bankir, hakim, dan para pemerhati
hukum bisnis atau hukum perbankan. Dari segi praktis, para bankir disarankan
untuk lebih memperhatikan dan menerapkan ketentuan kebijakan perkreditan
internal bank dan ketentuan yang berlaku, dan lebih memahami pengertian
kelalaian dalam UU PT, dan yurisprudensi Indonesia. Selain itu, semoga karya
ini dapat menahan pengaruh beriktikad tidak baik, melakukan perubahan hukum
perbankan yang menjauh dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan Perubahannya.
Ketiga, untuk
memastikan berlakunya konsepsi tersebut, saya mendorong dilakukan paparan lain
yang mengkaji keberlakuan teori itu dalam praktik pemberian kredit di masa
depan sebagai langkah falsifikasi menuju keberlakuan yang lebih baik, khususnya
dalam konteks law in action. []
Pustaka Acuan
BUKU
Abdul Aziz Hakim. 2011. Negara
Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Abdulkadir
Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
Abdul Manan. 2009. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana Predana Media.
Abdul R. Saliman. 2006. Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus. Jakarta: Prenada Media Grup, Cetakan
Kedua.
Adi
Sulistiyono, dan Muhammad Rustamaji. 2009. Hukum
Ekonomi Sebagai Panglima. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
Ahmad
Rifai. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim,
Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.
Ahmadi
Miru. 2007. Hukum Kontrak, Perancangan
Kontrak. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Agus Budiarto. 2002. Kedudukan Hukum, Tanggung Jawab Pendiri
Perseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Andi Hamzah. 1986. Komentar terhadap Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia terbaru mengenai Korupsi. Jakarta: Ind.Hill-Co.
Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum.
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Arus Akbar Silondae, dan Andi
Fariana. 2010. Aspek Hukum dalam Ekonomi
& Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Michael
Backman. 2001. Asian Eclipse.
Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.
Bahder Johan Nasution. 2011. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
Joel Bakan. 2002. The
Corporation, Pengejaran Patologis
Terhadap Harta dan Tahta. Jakarta: Penerbit Erlangga.
Erik Banks dan Richard Dunn. 2002. Practical
Risk Management, An Executive Guide to Avoid Surprises and Losses. Chichester: John Wiley & Sons
Ltd.
Tom
L. Beauchamp dan Norman E. Bowie. 2001. Ethical
Theory and Business. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
Bernard
Nainggolan. 2011. Perlindungan Hukum
Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan.
Bandung: Penerbit PT Alumni.
Bernhard
Limbong, 2011. Ekonomi Kerakyatan dan
Nasionalisme Ekonomi. Jakarta: Pustaka Margaretha.
Dennis
J Block (et.al). 1989. The Business Judgment Rule, Fiduciaries
Duties of Corporate Directors. New Jersey: Prentice Hall Law &
Business.
Norman
E. Bowie. 1998. Business Ethics, A Kantian Perspective. Minneapolis: Blackwell
Publisher.
James
Macgregor Burns. 2010. Leadership.
New York: Harper & Row.
Bruce
S. Butcher. 2000. Directors’
Duties, A New Millennium, A New Approach?.
London: Kluwer Law International.
M.
Umer Chapra dan Habib Ahmed. 2008. Corporate Governance, Lembaga Keuangan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.
Chatamarrasjid
Ais, 2004. Penerobosan Cadar Perseroan
dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
John
L. Colley Jr., (et.al). 2005. What is Corporate Governance?. New York:
McGraw Hill.
Joetta
Colquitt. 2007. Credit Risk Management,
How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings. New York:
McGraw-Hill.
_____. 2000. Managing
Credit Risk, Analysis, Rating and Pricing, The Probability of Default.
London: Euromoney Books.
Robert
Cooter dan Thomas Ulen. 1997. Law and
Economics. Massachusets: Addison – Wesley Educational Publishers Incm.
Brian Coyle. 2000. Corporate
Credit Analysis, Caterbury: CIB Publishing.
Darji
Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. Pokok-Pokok
Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Fred
R. David. 2011. Strategic Management, Concepts
and Cases. England: Pearson Education Limited.
A
Deni Daruri dan Djony Edward. 2004. BPPN
Garbage In Garbage Out, Jakarta: Center for Banking Crisis.
Deborah
K Dilley. 2008. Essentials
of Banking. New Jersey: JohnWiley & Sons, Inc.
Djoko Retnadi. 2005. Obligasi
Rekapitulasi Perbankan, Geneologi Masalah dan Solusi. Jakarta:
Masyarakat Profesional Mandani.
Faisal
Basri, Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia,
Jakarta: Penerbit Erlangga,
Derek
French (et.al). 2009. Company Law. New York: Oxford University
Press.
Blaise
Ganguin dan John Bilardello. 2005. Fundamentals of Corporate Credit Analysis, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
Bryan
A. Garner. 2004. Black’s Law Dictionary, St.
Paul: West Publishing Co.
Gatot
Supramono. 2009. Perbankan dan Masalah
Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang
Yuridis. Jakarta: Rineka Cipta.
Roy
Goode. 2004. Commercial Law. London: Penguin
Books.
Gunardi Endro. 1999. Redefinisi
Bisnis. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
Gunawan Widjaja. 2003. Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan. Jakarta: RajaGrafindo.
Hadi Soesatro (eds). 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad
Terakhir. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Roger H. Hale. 1983. Credit Analysis, A Complete Guide. New York: John Wiley & Sons.
G.
W. F. Hegel. 1996. Philosophy of Right.
New York: Prometheus Books.
Hendra
Setiawan Boen. 2008. Bianglala Business
Judgment Rule. Jakarta: Tatanusa.
Hermansyah.
2007. Hukum Perbankan
Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.
HP. Panggabean. 1993. Himpunan
Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (Berikut
Tanggapan). Bandung: Citra Aditya Bakti.
_____. 2010. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruick van
Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian.
Yogyakarta: Liberty.
Indriyanto Seno Adji. 2006. Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana. Jakarta:
Diadit Media.
Ira A. Jackson dan Jane Nelson. 2004. Profits
with Principles.
New York: Currency Doubleday.
Jazim
Hamidi. 2006. Revolusi Hukum Indonesia.
Jakarta dan Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media.
Jimly Asshiddiqie. 2011. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar
Grafika.
Johnny Ibrahim. 2009. Pendekatan
Ekonomi Terhadap Hukum.
Surabaya: Putra Media Nusantara.
Jonker Sihombing. 2010. Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Bandung: Penerbit
PT Alumni.
_____. 2009.
Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit
Macet Nasabah, Bandung: Penerbit PT Alumni.
Jopie Jusuf. 2010. Analisis
Kredit Untuk Account Officer, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Kamus
Hukum, Bandung: Citra Umbara.
Kamus
Ilmiah Populer, Gramedia Press, 2006.
Kartini
Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2006. Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: RajaGrafindo
Persada.
Kasmir. 2006. Manajemen Bank,
Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Leden Marpaung. 2005. Pemberantasan
dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan,
Jakarta: Penerbit Djambatan.
Lili Rasjidi, dan I. B. Wiyasa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung:
Mandar Maju.
_____. 2007. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung:
Penerbit Mandar Maju.
Luthfi
J. Kurniawan, dan Mustafa Lutfi. 2011. Perihal
Negara, Hukum & Kebijakan Publik, Malang: Setara Press.
As.
Mahmoedin. 2004. Melacak Kredit
Bermasalah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Man
S. Sastrawidjaja. 2010. Hukum Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Penerbit PT Alumni.
Masyhud Ali. 1999. Cermin Retak Perbankan, Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi, Jakarta: Elex Media Komputindo.
Miriam Budiardjo. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-Konsep Hukum, Dalam Pembangunan, Bandung: Penerbit PT
Alumni.
Munir Fuady. 2002. Doktrin-Doktrin
Modern Dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung:
Citra Aditya Bakti.
_____. 2002. Hukum
Perkreditan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti.
_____. 2002.
Hukum Perusahaan, Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung:
Citra Aditya Bakti.
_____. 2010. Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan
Kotemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Muhamad Edwin. 2011. Filsafat
Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Muhamad Djumhana. 2008. Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
_____. 1996. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Neni Sri Imaniyati. 2009. Hukum Bisnis, Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi,
Yogyakarta: Graha ilmu.
Nindyo Pramono. 2006. Bunga
Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung: Citra Aditya Bakti.
NHT Siahaan. 2005. Pencucian
Uang & Kejahatan Perbankan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Nomensen Simano. 2010. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Permata Aksara.
O.C. Kaligis. 2007. Antologi
Tulisan Ilmu Hukum Jilid 2, Bandung: Penerbit PT Alumni.
_____. 2011. Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 6,
Bandung: Penerbit PT Alumni.
Rowena
Olegario. 2006. A Culture of Credit,
Embedding Trust and Transparency in American Business, London: Harvard
University Press.
Mike
Ottley. 2007. Company Law 2007-2008,
New York: Routledge-Cavendish.
Padmo
Wahjono. 2003. Ilmu Negara, Jakarta:
Ind-Hill-Co.
Peter
Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum, Jakarta:
Kencana Prenada Media Group.
John
Pieris dan Nizam Jim. 2007. Etika Bisnis
& Good Corporate Governance, Jakarta: Pelangi Cendekia.
Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2012. Hukum Dagang di Indonesia, Bandung:
Pustaka Setia.
Pranoto Iskandar dan Yudi
Junadi. 2011. Memahami Hukum di
Indonesia, Sebuah Korelasi antara Politik, Filsafat dan Globalisasi,
Cianjur: IMR Press.
Noel Preston. 2007. Understanding
Ethics, Annandale,
NSW, Australia: The Federation Press.
R.
Ali Rido. 2004. Badan Hukum dan Kedudukan Badan
Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Penerbit PT Alumni.
Rachmadi
Usman. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perbankan
di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
_____. 2004. Dimensi
Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bandung: Penerbit PT Alumni.
Ridwan
Khairandy. 2009. Perseroan Terbatas,
Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Yogyakarta: Kreasi
Total Media.
George
Ritzer. 2006. The Globalization of
Nothing, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
Setiawan.
1992. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara
Perdata, Bandung: Penerbit PT Alumni.
Satya
Arinanto dan Ninuk Triyanti (eds). 2011. Memahami
Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Jakarta: Rajawali Pers.
Gerhard
Schroeck. 2002. Risk Management and Value
Creation in Financial Institutions, New Jersey: John Wiley & Sons
(Asia) Pte Ltd.
Roman
Scott. 2003. “Credit Risk Management for
Emerging Markets: Lessons from The Asian Crisis”, Gaeta (ed) Frontier in Credit Risk, New Jersey:
John Wiley & Sons (Asia).
John
Shaw. 2003. Corporate Governance &
Risk, A System Approach, New Jersey: Wiley & Son.
Robert J. Shiller. 2005. Irrational
Exurbearance, New York: Broadway Books.
Sidik
Suraputra. 2006. Hukum Internasional, dan
Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Diadit Media.
Siswanto
Sutojo. 2007. Menangani Kredit
Bermasalah, Konsep dan Kasus, Jakarta: Damar Mulia Pustaka.
_____. 2007. The
Management of Commercial Bank, Jakarta: Damar Mulia.
Adam
Smith. 2000. The Theory of Moral
Sentiment, New York: Prometheus Books.
Subekti.
2005. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Penerbit Intermasa.
Sudikno
Mertokusumo. 2004. Penemuan Hukum, Sebuah
Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
_____. 2011. Teori
Hukum, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.
Sunaryati
Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu
Sistem Hukum Nasional, Bandung: Penerbit PT Alumni.
Sutan
Remi Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak
dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di
Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
M. Syamsudin. 2007. Operasionalisasi
Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Tri Budiyono. 2011. Hukum
Perusahaan, Salatiga: Griya Media.
_____. 2009. Transplantasi Hukum, Harmonisasi dan Potensi
Benturan, Salatiga: Griya Media.
Try Widiyono. 2009.
Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Jakarta: Ghalia Indonesia.
_____. 2005. Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggung
Jawab, Bogor: Ghalia Indonesia.
Veithzal Rivai, (et.al).
2007. Bank and Financial Institution Management, Jakarta:
RajaGrafindo Persada.
_____. 2006.
Credit Management Handbook,
Jakarta: Raja-Grafindo Persada.
Vesa
Vihriala. 1997. Banks and The Finish
Credit Cycle, Helsinki: Bank of
Finland.
Widjanarto.
2003. Hukum dan Ketentuan Perbankan di
Indonesia, Jakarta: Temprint.
Yahya
Harahap. 2011. Hukum Perseroan Terbatas,
Jakarta: Sinar Grafika.
Yudi
Latief. 2011. Negara Paripurna, Historisitas,
Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Zaeni
Asyhadie. 2006. Hukum Bisnis, Prinsip dan
Pelaksana-annya di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Zulkarnaen Sitompul. 2006. Problematika Perbankan,
Bandung: Books Terrace & Library.
LITERATUR
LAINNYA
Wendell H Adair
Jr. (et.al), “Surviving Dismissal: The
Business Judgment Rule Revisited”, The
Journal of Corporate Renewal, (November 2005).
Ahmad
Fikri Asegaf, ”Tindak Pidana Perbankan & Penerapan Undang-undang Korupsi
dalam Kasus-Kasus Per-bankan”, Prosiding
Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Penggunaan Undang-undang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Jakarta,
(2007).
Zeeshan Ashraf, “The Position of the Business judgment Rule
in Different Corporate Cultures and Structures: a Study and Analysis”,
Australian
Policy & Advocacy, “Business Judgment Rule”,
[30/06/1996].
Joseph
E. Bachelder, “Disney: Severance and the Business Judgment Rule”, New York Law Journal,
<http://www.jebachelder.com/articles/981229.html>
(29/12/1998).
Stephen
M. Bainbridge, “Why a Board?, Group Decisionmaking in Corporate Governance”, Vanderbilt Law Review, Vol. 55, pp.
1-66, (2002).
_____. “Much Ado about Little? Directors’ Fiduciary
Duties in the Vicinity of Insolvency”, Social Science Research Network,
[25/10/2005].
_____. “Substantive due care and business judgment
rule in corporate fiduciary duty law”,
_____. “The Business Judgment Rule as Abstention
Doctrine”, Research Paper No. 03-18, UCLA, School of Law, Law & Economics
Reseach paper Series,
_____.
“The Importance of an
‘Esoteric’ Rule”,
BFA,
“[No. 21] The Duty of Loyalty Revisited”,
[21/03/2009].
Bismar
Nasution. “Pertanggung Jawaban Direksi: Pertanggungan Jawab Direksi dalam Pengelolaan
Perseroan”, [Tidak bertanggal]
Randall
W. Bodner, (et.al.), The Business Judgment Rule Under
Seige: Tower Air, IT Group, and Notice Pleading in Federal Court.
R
Boffey dan GN Robson, “Bank Credit
Management”, Managerial Finance 1995;
21, 1 (1995).
Helen
M. Bowers, “Fairness of Opinions and the Business Judgment Rule, An Empirical
Investigation of Target Firm’s Use of Fairness of Opinions”,
[4/4/2002].
Douglas
M. Brandson, “The Rule That Isn’t A Rule – The Bussiness Judgment Rule”, Valparaiso University Law Review, Vol.
36, <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.
cfm?abstract_id=346080> (2002).
Meredith
M. Brown dan William D. Regner, “What’s happening to the business judgment
rule?”, Insights: the Corporate &
Securities Law Advisor, Englewood Cliffs, August 2003, Vol. 17, iss. 8, pg.
2. <///C:/Documents%20and
%20Settings/Administrator/Desktop/p…>
(07/11/2007).
Jon
Canfield, “The Evolution of a More Strigent Business Judgment Rule in Banking,
The Minimilization of Director Deference”, <http://blj.ucdavis,edu/article.asp?
id=589> [01/05/2006].
Charles Himawan, “Hukum
Sebagai Panglima”, Jakarta: Kompas, (2006).
Company
and Association Law Dictionary, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/category/CompanyandAssociationLawDictionary.asp>
[Tidak bertanggal].
Lawrence
A. Cunningham dan Charles M. Yablon, “Delaware Fiduciary Duty Law after QVC and
Technicolor: A Unified Standard (and the End of Revlon Duties?)”, Boston
College Law School, Research Paper 1994-03, <http://ssrn.com/abstract=917120> [01/01/1994].
Dikutip
dari Wikipedia Bahasa Indonesia, .
Melvin
A. Eisenberg, “Whether The Business Judgment Rule should be Codified”, <http://www.clrc.ca.gov/pub/BKST
-EisenbergBJR.pdf> [05/1995].
Mohamed
Ali Elgari, “Credit Risk in Islamic Banking and Finance”, Islamic Economic Studies,
Vol. 10, No. 2 (March 2003).
Tubagus
Feridhanusetyawan dan Mari Pangestu, “Indonesia in Crisis: A Macro Economic
Perspective“, CSIS Economics Working
Paper Series, <http://www.csis.or.id/papers/
wpe074> (2004).
Frans
Hendra Winarta, ”Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tipikor Dalam Menangani
Tindak Pidana Perbankan: Perspektif Penegakan Hukum”, CFISEL, Prosiding Tindak
Pidana di Bidang Perbankan, Jakarta, (2007).
Frans Winarta. ”Kredit Macet Bukan Korupsi”.
[11//12/2012]
Fred B. G. Tumbuan, “Mencermati Kewenangan dan Tanggung
Jawab Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Menurut Undang-undang No. 1 Tahun
1995”, Prosiding Perseroan Terbatas dan
Good Corporate Governance, Jakarta, (2004).
_____. “Organ-Organ Pada Perseroan Terbatas:
Kewenangan dan Tanggung Jawabnya”, Prosiding
Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Jakarta, (2004).
Franklin A. Gevurtz, “Earning Management and The Business
Judgment Rule: An Essay on Recent Corporate Scandals”,
Carlos Andres Laguado Giraldo dan Maria Paula Diaz Canon,
“Modern Conception of Business Judgment Rule: A Case Study on Delaware
Jurisprudence”, International Law,
Andrew
S. Gold, “A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflection
on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty”, Social Science Research Network, Maryland Law Review, Vol. 66, p
398, 2007, <http://papers,ssrn.com/sol3/papers,cfm?abstract_id=965058>
(26/02/2007).
Annette
Greenhow, “The Statutory Business Judgment Rule: Putting the Wind into
Directors’s Sails”, Bond Law Review,
Volume 11, Issue 1, Article 4, ePublication@bond, (1999).
Sean
J. Griffith, “Good Faith Business Judgment: A Theory of Rhetoric in Corporate
Law Jurisprudence”,
[2005].
Nadelle
Grossman, “Director Compliance with Elusive Fiduciary Duties in a Climate of
Corporate Governance Reform”, Fordham
Journal of Corporate & Financial Law,
(2007).
Akin
Gump Strauss Hauer, ”Risk Management: Delaware Court Affirms Protection of
Business Judgment Rule in Current Financial Crisis“, <@2009 Akin Gump
Strauss Hauer & Feld LLP> [11/03/2009].
Indra
Safitri, “Tindak Pidana Perbankan & Penerapan Undang-undang Korupsi dalam
Kasus-Kasus Perbankan“, Prosiding Tindak
Pidana di Bidang Perbankan, Jakarta, (2007).
Indriyanto
Seno Adji, ”Overheidsbeleid-Privaatrechtelijkheid & Tindak Pidana Korupsi”,
Prosiding Tindak Pidana Perbankan,
Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak
Pidana di Bidang Perbankan, Jakarta, (2007).
Jaclyn
Jaeger, “Delaware Court Upholds Business Judgment Rule”,
[17/03/2009].
Jaksa, Jakarta: TEMPO Interaktif, 10 Oktober 2005.
AD.
Jankowicz dan RD. Hisrich, “Intuition in Small Business Lending Decision”, Journal of Small Business Management, 25,
3, (July 1987).
Lyman
Johnson, “The Modest Business Judgment Rule“, The Business Lawyer, Feb 2000; 55, 2; ABI/IFORM Global.
_____. “Recalling Why Corporate Officers are
Fiduciaries”, Washington & Lee Public Law and Legal Theory, Working Paper
No. 04-13, <http://ssrn.com/abstract=
557926> [06/2004].
George
G. Kaufman, “Macro Economic Stability
and Bank Soundness”, [2001].
V.
Kartyaeni, “Directors’ Care and Duty in Case of Breach”, <http://www.goforthelaw.com/articles/fromlawstu/article49.htm> [undated].
Krisna
Wijaya, “Penanganan Kredit Macet”, Kompas, Jumat, 27 Mei 2005.
Masaaki
Komatsu, “Asian Financial Crisis and Its Lesson–Indonesia”,
[2007].
Demirguc
Kunt dan Enrica Detragiache, “The Determinants of Banking Crisis: Evidence from
Developed and Developing Countries”, The World Bank Research Department, IMF,
John
H. Langbein, “The Contractarian Basis of the Law of Trusts”, Yale Law Journal, Yale L.J.625, <http://cyber.
law.harvard.edu/trusting/uni5all.html> [December 1995].
Ross
Levine, (et.al), “Financial
Intermediation and Growth: Causality and Causes”,
[2000].
Wenying
Jiangli, (et.al), “Relationship Lending, Accounting Disclosure, and Credit
Availability During Crisis”, [September 2004]
Peter
Ling, “The Satutory Business Jugdment Rule”,
[22/07/2009].
Ray
D. Madoff, “Unmasking Undue Influence”, Boston
College Law School, Research Paper No. 1997-03, <http://srrn.Com/abstract=751564>
(1997).
Mar’ie
Muhammad, “Kredit Macet Sama Dengan
Kejahatan?”, Bisnis Indonesia, 30 Mei 2005.
Mas
Ahmad Daniri, dan Dadi Krismanto, “Peran Corporate Secretary sebagai Penjaga
Gawang Good Corporate Governance”,
<http://www,madani-ri.com/2007/12/25/peran-corporate-secretary-sebagai-penjaga-gawang-good-corporate-governance> [25/12/2007].
Jan
Mattson, “How Bank Loan Officers Evaluate Persons Applying for Credit”, The International Journal of Bank Marketing,
Bradford Vol. 11, <http://proquest.umi.com/
pqdweb?did=1120806&sid=1&Fmt=3&clientld=43309&RQT=309&VName=PQD>
(1993).
Mitsuru
Misawa, “Bank Directors’ Decision on Bad Loans: A Comparative Study of US and
Japanese Standards of Required Care”, Banking
Law Journal, (May 2005).
Frederic
S. Mishkin, “A Lesson From The Asian Crisis”, Journal of International Money and Finance 18 (1999) 709-723, <www.elsevier.com/locate/jimofin> (1999).
Leonard I. Nakamura, “Lessons on Lending and Borrowing in
Hard Times”, Business Review- Federal Reserve
Bank of Philadelphia,
Nindyo
Pramono, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, Buletin
Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3 (2007).
Nurul Huda, ”Prematur Memandang Kredit Macet Sebagai
Korupsi”, <http://www.advokatindonesia.com/rubrik-detail.phb?id=11> [2 juni 2007].
PW
Pamungkas, “Berlakukah Business Judgment
Rule di Indonesia”, <http://pwpamungkas.wordpress,com/2010
/09/11/business-judgement-rule> [20/10/2011].
Pan
Mohamad Faiz, “Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD
1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi”,
Johneth
Chongseo Park, (et.al), The Business
Judgment Rule: A Missing Piece in the Developing Puzzle of Korean Corporate
Governance Reform, Journal of Korean Law, Vol.. 3, (2
November 2003).
Partomuan
Pohan, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, Prosiding Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance,
Jakarta, (2004).
Ryan Kiryanto, Kasus Kredit Macet dan Prospek Bank Pelat
Merah. InfoBankNews.com, 30 Agustus 2005.
Bert
Scholtens dan Dick van Wensveen, “The
Theory of Financial Intermediation: An Essay on What It Does (not) Explain”,
SUERF (SuerF Studies; 2003/1), ISBN 3-902109-15-7 ©2003, The European Money and
Finance Forum, Viena,
Chung-Hua
Shen dan Meng-Fen Hsieh, “Prediction of Bank Failures Using Combined Micro and
Macro Data”,
James
E. Smith, “Risk Sharing, Fiduciary Duty, and Corporate Risk Attitudes”, Decision Analysis, Vol. 1, No. 2, pp
114-127, <@2004 INFORMS> (06/2004).
H.
Bartu Solar, (et.al), “Fraud, Banking Crisis, and Regulatory
Enforcement: Evidence From Macro-Level Transaction Data”, Eur J Law Econ 21:179-197, (2006).
Robert
Sprague, “Directors Behaving Badly: 21st Century Corporate
Governance Standards”,
Robert
Sprague dan Aaron J. Lyttle, “Shareholder
Primacy and The Business Judgment Rule: Arguments for Expanded Corporate
Democracy“, Social Science Research Network,
Sunarsip, “Analisis atas Deregulasi, Krisis, dan
Restrukturisasi Perbankan di Indonesia. Pendekatan Teori Polizato dan William E.
Alexander”, Jurnal Keuangan Publik,
Vol. 1/No. 1, (2003).
Sundari Arie, ”Tindak Pidana di Bidang Perbankan ditinjau
dari Undang-undang Perbankan dan Peraturan perundang-undangan terkait serta
pemasalahan dalam Prakteknya”, Prosiding
Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Penggunaan Undang-undang Pembe-rantasan
Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Jakarta,
(2007).
Supreme Court of Delaware, 1984, “Excerpts from Aronson
Vs Lewia 473 A.2d 805”,
[Tidak bertanggal].
Susidarto, Benang Kusust Kredit Macet, Kompas, 25
Juli 1997.
Ali Salman Syed, “Financial Distress and Bank
Failure:Lesson From Closure of Ihlas Finans in Turkey”, Islamic Economic Studies, Vol. 14, No. 1& 2, (2007).
Andrew
N. Sykes, “Unfair results and unfair doctrine: Structuring the Application of
the Equitable Doctrines of Undue Influence and Unconscionable Doctrine”. Deakin
University.
Tanpa Nama, “Kasus Kredit Macet CGN di Bank Mandiri Dinilai
Berindikasi Kejahatan Perbankan”,
Kompas Online, Selasa, 3 Mei 2005.
Tanpa Nama, ”Klien Saya Hanya Menerima Laporan Bawahan”,
Rakyat Merdeka, 18 Oktober 2005.
Tanpa Nama, “Neloe Cs Korban Salah Sasaran?”,
Prospektif.com, Jakarta, 19 Oktober 2005.
Tanpa
Nama, ”Neloe Langgar Prinsip Kehati-Hatian”, Kompas, 18 September 2007.
Tanpa Nama, ”Neloe Masih Punya Banyak Peluang”, Majalah
Trust, 23 Oktober 2005.
Tanpa
Nama, “Professional Briefing – Law
Case Review – Director in Breach of Fiduciary Duty”, Accountancy, Vol. 128, Oct 1, (2001).
Tanpa
Nama, “The Business Judgment Rule amid the Recent Corporate Scandals”, <http://www.loranoslaw,com/
CMArticles/Articles7.asp>
[Tidak
bertanggal].
Tanpa
Nama, “The Court of Chancery of The State of Delaware, in Re Citigroup Inc.”,
Shareholder Litigation, Civil Act No. 3338-CC, <http://courts.delaware.gov/opinions/
(eOuerunegle3zfvugrjw45)/download.aspx?ID=118110> [24/02/2009].
D.
A. Jeremy Telma, “The Business Judgment Rule, Disclosure and The Excutive
Compensation”, Social Science Research
Network, Tulane Law Review, Vol. 81m, 2007, <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=893348> (13/04/2006).
The
Supreme Court of The State of Delaware, “The
Walt Disney Company Derivative Litigation”,
<http://courts.delaware.gov/opinions/(45roesjwwgsnq245gludgrnz/download.aspx?ID=77400> [08/06/2006].
Fred
W. Triem, “Judicial Schizophrenia in
Corporate Law: Confusing The Stándard of Care With The Business Judgment Rule”,
Viraguna
Bagus Oka, “Good Corporate Governance pada Perbankan”, Prosiding Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance,
Jakarta, (2004).
Wikipedia,
“Business Judgmenet Rule”, <http://.en.wikipedia.org/wiki/Business_Judgment_rulew-Wikipedia,the
freeencyclopedia> [11/28/2011)
Wikipedia,
“Company Secretary”, <http://en.wikipedia.org/wiki/
Company_secretary> [Tidak bertanggal].
Martin
H. Wolfson, “A Post Keynesian Theory of Credit Rationing“, Journal of Post Keynes Economics
18.3, (1996).
YC.
Kurniantoro, “Neloe Cs Mulai Diadili”, Jakarta: Pembaruan, 10 Oktober (2005).
PERUNDANG –
UNDANGAN
Kitab
Undang-undang Hukum Dagang
Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dan Perubahannya.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025
Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-undang
Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-undang republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman.
PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/Pid.Sus/2011.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1855 K/Pdt/ 2010.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1660 K/Pid.Sus/2010
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1144 K/Pid/2006.
Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pid/2003.
Putusan Mahkamah Agung RI No. 1916K/Pdt/1991.
Putusan Mahkamah Agung RI Regno. 275K/Pid/1983.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 77/PUU-IX/2011 tentang PUPN Tahun
1960
KETENTUAN BANK
INDONESIA
SK Dir No.
27/162/KEP/DIR dan SE BI No. 27/7 UPPB, 31 Maret 1995, Mengenai KPB.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang
Kualitas Aktiva Bank Umum.
Lampiran SK Direksi BI No. 27/16/KEP/DIR dan SEBI No. 27/17/UPPB
tanggal 31 Maret 1995 tentang PPKPB.
SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR dan SEBI No. 27 UPB
tanggal 31 Maret 1995, pada lampiran PPKPB angka 450
SK Dir Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan SE Bank
Indonesia No. 27/2/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan bagi
Bank Umum (KPB).
Peraturan Bank Indonesia No.
7/3/Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR
dan SEBI No. 27 UPB tanggal 31 Maret 1995.
SK Direksi BI No. 31/177/KEP/DIR
tanggal 31 Desember 1998
SK Direksi BI No. 27/16/KEP/DIR dan
SEBI No. 27/17/UPPB tanggal 31 Maret 1995.
Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006.
WAWANCARA
Anika
Faisal, Direktur Bank BTPN Pusat, Jakarta, 24 September 2012.
Lista
Irna, Policy and Portfolio Head, Bank
Danamon Pusat, Jakarta, 2 November 2012.
Muhammad
Ali, Corsec, Bank BRI Pusat, Jakarta,
27 September 2012.
Roy
Arfandi, Direktur Wholesale Banking, PT Bank Permata Pusat, Jakarta, 11 Oktober
2012.
Sentot A. Sentausa, Direktur Risk Management, Bank Mandiri Pusat, Jakarta, 24 Oktober 2012.
Roy Arfandi, Direktur Wholesale Banking, PT Bank Permata
Pusat, Jakarta, 11 Oktober 2012. q
CURRICULUM VITAE
Dr. Dr. Hendy
Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H., dilahirkan di Bukit Tinggi,
pada tanggal 09 Oktober 1954. Beragama Islam, kegiatannya mencakup bekerja
sebagai Konsultan keuangan dan hukum, Mediator, dan Dosen di Universitas
Trisakti dan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang,
khususnya dalam bidang Studi Ekonomi dan Perbankan Islam.
Merupakan alumnus kedua yang lulus dari
Program Doktoral sejak Islamic Economics
and Finance (IEF) didirikan, di Universitas Trisakti, Jakarta, dengan
memperoleh predikat Cum Laude (2011);
dan juga telah menyelesaikan Program Doktoral di Bidang Ilmu Hukum dengan
predikat Cum Laude dari Universitas
Padjadjaran, Bandung (2013). Sebelumnya, memperoleh gelar Magister Hukum dari
Universitas Trisakti (2008), MBA dari Indonesian European University atau IEU
tahun 1989 (sekarang bernama Universitas Esa Unggul), Sarjana Ekonomi dari
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1974-1987), dan Sarjana Hukum dari
Universitas Bung Karno (2013). Saat ini, melanjutkan studi di Universitas Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tanggerang, untuk mendalami Filsafat Hukum
Islam (2013); dan sedang menyelesaikan studi di STIE Bisnis Indonesia, Jakarta.
Pada awalnya, bekerja di sejumlah perusahaan,
yaitu PT. Sepatu Bata (1976), PT. Richardson Merrel Indonesia, dan PT
Reasuransi Umum Indonesia. Karir di perbankan dimulai di Chase Manhattan Bank,
Jakarta, terakhir sebagai Second Vice
President (1981-1985), dan di Multicor sebagai Senior Manager, kemudian di Long Term Credit Bank of Japan (LTCB)
sebagai Representative, dan
dilajutkan di Bank LTCB Asia, yang merupakan bank patungan antara LTCB dan BCA
sebagai Vice President (1989).
Pengalaman menangani Non Performing Loan
atau NPL bermula di Overseas Express Bank atau OEB/Bank Utama; dan karena
berhasil menyelesaikan sejumlah besar NPL dipromosikan sebagai Direktur
(1991-1996/7), dan dilanjutkan dalam skala yang masif di Badan Penyehatan
Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Deputi Ketua Risk Management (1998-2001).
Di samping menulis mengenai ekonomi dan
pembiayaan Islam di majalah Syariah dan sejumlah jurnal lainnya, buku pertama
yang diterbitkan berjudul “Selamatkan Perbankan” (2012). Buku ini merefleksikan
pengalaman kerja dalam menangani kredit macet atau NPL dalam kurun waktu lebih
dari 20 tahun di Sektor Perbankan/ Keuangan Nasional. NPL, yang besar dan
terjadi di mana-mana di dunia, dan menciptakan krisis keuangan di banyak
negara, mendorongnya untuk meneliti dan memperbandingkan sistem keuangan
konvensional dengan Islam dalam kaitan dengan timbulnya NPL/NPF.
Pada tahun 2013, mendirikan Kantor
Hukum, “Hendy Herijanto, Herlangga & Partners, Advocate, Mediator, and Legal Consultant for Banking Affairs”,
dengan spesialisasi membantu perbankan untuk menyelesaikan NPL/NPF.
q
Tidak ada komentar:
Posting Komentar