PRINSIP KEPUTUSAN BISNIS: Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum (Bab 3)

BAB  3

Mengadili

Keputusan Bisnis

3

C.    PRAKTIK PEMBERIAN KREDIT DI PERBANKAN INDONESIA

1.    Ketentuan UU Perbankan

D

alam UU Perbankan, ada enam pasal yang berkait dengan keputusan pemberian kredit:

Pertama, bank dalam melakukan usahanya harus berdasar-kan demokrasi ekonomi, dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, atau prudential principles.[1][‡‡‡] Penerapan prinsip ini memerlu-kan perhatian terhadap proses dan kandungan risiko dalam membuat keputusan kredit. Dalam kaitan dengan risiko, Siswanto Sutojo berpendapat, sebuah pemberian kredit dapat dikategorikan sebagai kredit yang berisiko tinggi, apabila termasuk dalam salah satu atau lebih dari kriteria berikut:[2][§§§]

(1)   Kredit akan digunakan untuk tujuan berspekulasi, misalnya untuk membeli tanah dengan harapan untuk memperoleh keuntungan atas modal atau capital gain di kemudian hari;

(2)   Calon debitor tidak dapat memberikan data dan informasi pokok tentang perusahaan, bidang usaha dan kondisi keuangannya;

(3)   Kredit akan digunakan untuk membiayai bidang usaha atau proyek yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimengerti oleh bank;

(4)   Kredit akan digunakan untuk melunasi kredit bermasalah pada bank atau kreditor lainnya. Di samping itu, setiap penutupan bank yang telah terjadi selalu diakibatkan karena kredit macet yang besar, pinjaman yang melalui batas yang wajar bagi setiap debitor, over leverage, atau over extended, yang tidak sepadan dengan kemampuan keuangan debitor atau pemberian pinjaman kepada pihak terkait melebihi ketentuan BMPK atau LLL.[3][****]

Kedua, bank ditetapkan sebagai agen pembangunan.[4][††††] Secara substantif, ketetapan ini menuntut agar dana masyarakat harus disalurkan melalui kredit untuk tujuan-tujuan produktif dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, mem-bantu peningkatan tingkat laju dan pemerataan pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejah-teraan masyarakat luas. Pada dasarnya, pasal ini menunjukkan bahwa para bankir atau pemutus kredit, selain bertanggung jawab terhadap profesi dan pekerjaannya, mereka juga harus bertang-gung jawab pada ruang lingkup yang lebih luas itu, termasuk dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial. Dalam kaitan dengan ekonomi Pancasila, dalam mengambil keputusan, para bankir harus pula memerhatikan pertimbangan moral dan sosial sampai batas tertentu, tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan ekonomi. Menurut Preston, secara umum, peranan profesi seseorang tidak dapat dipisahkan dengan tanggung jawab sosial dan akibatnya pada kehidupan keluarga, lingkungan hidup atau sosial, dan keadilan sosial.[5][‡‡‡‡]

Ketiga, Pasal 8 UU Perbankan mengandung frasa ‘analisis yang mendalam’, yang menunjukkan substansi penekanan pada dua hal, yaitu: proses pengambilan keputusan, dan bahan baku dari pengambilan keputusan, yaitu berupa informasi, data dan fakta yang diperlukan. Ini artinya bahwa analisis kredit yang disajikan oleh analis kredit, atau pihak yang berada di bawah pemutus kredit, telah mengumpulkan dan berhasil menyajikan seluruh informasi, data dan fakta itu. Jumlah informasi, data dan fakta yang diperlukan sangat ditentukan oleh hasil yang ingin dicapai, yaitu keyakinan terhadap iktikad baik, kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi utangnya.

Keempat, dalam menjalankan usaha, bank wajib untuk menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepen-tingan nasabah, yang memercayakan dananya kepada bank.[6][§§§§]     Artinya, dalam menjalankan usaha bank, yang mencakup       pemberian kredit, termasuk pengambilan keputusan kredit     bank, dalam hal ini pemutus kredit harus memastikan bahwa   tidak ada aturan perundangan atau ketentuan internal bank yang dilanggar. Selain itu, pemutus kredit juga harus memerhatikan cara-cara yang tidak berimplikasi negatif terhadap kepentingan bank dan nasabah pemilik dana. Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan ‘cara’ sebagai usaha atau ikhtiar, sedangkan ‘cara-cara’ berarti adanya berbagai cara yang dapat ditempuh. Karena itu, ‘cara’ cenderung lebih bersifat terperinci atau lebih spesifik, dan merupakan bagian yang lebih terperinci dari proses. Kata ‘cara-cara’ memberikan implikasi adanya proses pemilihan cara yang akan dipakai, dan cara ini harus tidak merugikan kepentingan bank atau para pemilik dana.

Kelima, bank wajib memelihara tingkat kesehatan sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang ber-hubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan usaha itu sesuai prinsip kehati-hatian.[7][*****] Secara menyeluruh, Ayat ini mene-kankan kembali, bahwa dalam menjalankan usahanya bank wajib menaati prinsip kehati-hatian, yang harus diterapkan terhadap seluruh aspek pelaksanaan usaha itu, sehingga bank dapat memelihara tingkat kesehatannya.

Keenam, bahwa seluruh anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank tidak dapat meminta, menerima, mengizinkan, atau menyetujui penerimaan sebuah imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, dan seterusnya, dalam rangka memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit, atau untuk menarik dana yang melebihi batas kredit yang disetujui.[8][†††††] Pemberian imbalan seperti itu identik dengan gratifikasi.

Melalui sebuah pemberian, seseorang yang mengajukan kredit berkeinginan permohonannya segera diproses, atau selama proses ia berharap mendapat jalan keluar dalam rangka memperoleh persetujuan. Pemutus kredit tercakup sebagai pihak dalam pasal ini. Karena itu, pemutus kredit tidak boleh mengambil manfaat keuangan dari keputusan yang diambilnya. Secara batiniah, ketentuan ini dapat mendorong independensi pemutus kredit dalam melakukan pekerjaannya.  

2.   Teori Pemberian Kredit

Proses permohonan kredit mencakup sejumlah aspek yang perlu dianalisis oleh bagian marketing, dengan melibatkan bagian lain hingga kredit dapat dicairkan atau dapat digunakan oleh debitor. Menurut Kasmir, prosedur dan penilaian kredit secara umum bagi setiap bank tidak jauh berbeda; yang berbeda hanya-lah pada persyaratan dan ukuran penilaian dengan pertimbangan masing-masing bank.[9][‡‡‡‡‡] Dalam mempertimbangkan sebuah kepu-tusan pemberian kredit, dalam rangka memperoleh keyakinan yang diperlukan, bank harus melakukan analisis yang mendalam. Dalam kaitan ini, bank harus melakukan langkah-langkah berikut:

Pertama, bank harus melakukan pengecekan reputasi atau jejak rekam calon debitor, apakah ia memiliki catatan pemba-yaran yang baik, terutama di lingkungan perbankan atau ke-uangan. Jika calon debitor adalah badan hukum, reputasi pemilik dan manajemen perlu dilakukan pengecekan.

Kedua, bank harus menghimpun informasi atau data me-ngenai calon debitor yang cukup, antara lain, meliputi laporan keuangan perusahaan debitor, jenis usaha, latar belakang usaha dan pemilik, tujuan dari pinjaman, jaminan yang dapat diberikan, dan seterusnya.[10][§§§§§]

Ketiga, setelah memperoleh informasi yang diperlukan, account officer harus melakukan analisis dan penilaian yang berkaitan dengan:

a)    Sifat calon debitor (character). Apakah calon debitor memiliki karakter yang mendukung unsur iktikad baik. Sebagian besar langkah ini ditentukan dari hasil pengecekan mengenai reputasi atau catatan pembayaran calon debitor di lingkungan perbankan atau keuangan yang telah disebutkan di atas, ditambah informasi yang mungkin diperoleh, misalnya apakah debitor memiliki karakter yang membahayakan keberhasilan usahanya dan pembayaran utangnya kepada bank; misalnya, calon debitor suka bermain judi, boros, atau tidak disiplin dalam bidang keuangan atau sejenisnya.

b)   Modal yang dimiliki (capital), karena dalam setiap usaha calon debitor harus memiliki modal sendiri dalam jumlah yang memadai, sebagai pendamping bagi dana yang akan diperoleh dari kredit. Jumlah modal sendiri ini sangat bergantung kepada tingkat risiko bisnis yang dihadapi oleh calon debitor. Semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar modal yang perlu disediakan oleh calon debitor. Bagi perusahaan berbadan hukum PT, jumlah modal ini dapat dilihat dalam neraca badan hukum itu, dan tertera di bagian pasiva neraca. Modal sendiri juga dapat menunjukkan komitmen calon debitor dalam men-jalankan usahanya hingga berhasil, sehingga debitor mampu membayar utangnya kembali. Dalam hal pembelian barang melalui kredit, modal ini setara dengan uang muka yang diberikan kepada penjual atau melalui kreditor.

c)   Kemampuan membayar (capacity), yang diukur dengan berapa banyak dapat menghasilkan arus kas dari kegiatan men-ciptakan penjualan, dengan laba bersih tertentu sebagai sumber utama melakukan pembayaran utang beserta bunga. Dalam menilai kemampuan ini, bank perlu menelaah penga-laman, keahlian, dan kekuatan debitor, sebagai perusahaan atau individu, sehingga dapat berhasil dalam bidang usahanya.

d)   Agunan yang diberikan untuk mendukung kredit yang akan diberikan (collateral) atau jaminan tambahan.

e)   Kondisi ekonomi (condition of the economy) menunjang usaha debitor. Apakah dalam kurun waktu yang diperlukan debitor berhasil menjalankan usahanya, dapat menghasilkan arus kas dari penciptaan penjualan dengan laba, sehingga sanggup membayar utangnya. Secara khusus, bank perlu melakukan analisis seberapa jauh keadaan perekonomian tersebut dapat meningkatkan pemintaan barang atau jasa yang dapat di-hasilkan oleh calon debitor.

f)    Meneliti kegunaan kredit yang diajukan.[11][******] Bank perlu memasti-kan berapa besar jumlah kredit yang diperlukan, dikaitkan dengan untuk apa kredit digunakan. Jika untuk usaha, bank perlu menganalisis seberapa jauh jumlah kredit yang diperlu-kan tersebut dapat meningkatkan pendapatan, laba, dan arus kas dari usaha debitor. Jika digunakan untuk konsumsi, bank perlu memastikan berapa besar penghasilan bulanan dari calon debitor, dibandingkan dengan keperluan untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Analisis ini juga mencakup kajian terha-dap risiko yang dapat terjadi terhadap debitor dan usahanya, dan dapat menghalangi kemungkinan debitor berhasil dalam menciptakan laba dan arus kas yang diperlukan. Salah satu unsur yang sangat penting untuk dikaji, terkait risiko yang dihadapi, adalah mengetahui seberapa besar debitor telah dan akan menggunakan utang untuk usahanya itu. Saya telah kemukakan, secara empirik terbukti bahwa salah satu faktor yang bersifat universal dan dapat mendorong para debitor melakukan wanprestasi, sehingga menciptakan NPL yang besar pada perbankan di dunia, adalah jumlah utang yang besar yang dimiliki oleh para debitor. Jumlah utang yang besar itu membuat kemampuan ekonomis debitor menjadi sangat sensitif terhadap setiap perubahan keadaan ekonomi atau lingkungan usaha debitor.

3.   Anasir Keputusan Bisnis dalam Pemberian Kredit

Kajian ini menggunakan sarana angket dan wawancara, untuk mengetahui unsur-unsur dalam praktik pemberian kredit per-bankan.

Angket yang digunakan berjumlah dua puluh untuk 20 bank berbeda, dikirim pada 12 September 2012 kepada Bagian Kredit/ Hukum. Terdiri atas bank pemerintah, swasta nasional, bank patungan, dan bank asing.[12][††††††] Jawaban terhadap pertanyaan angket memuat pilihan: sangat setuju (SS), setuju (S), ragu-ragu (RR), kurang setuju (KS), dan sangat tidak setuju (STS). Seluruh jawaban angket diterima paling akhir 26 Oktober 2012. Selain    itu, wawancara dilakukan dengan lima anggota direksi yang membawahi bidang kredit dan/atau hukum dari kategori bank yang berbeda.[13][‡‡‡‡‡‡] Hasil wawancara dikelompokkan, dan seluruh pendapat didukung oleh hasil angket. Mayoritas, lebih 50% dari 20 responden, memberikan jawaban “sangat setuju” atau ”setuju”, jarang yang memberikan jawaban “ragu-ragu” atau “kurang setuju”, terhadap setiap pertanyaan yang diajukan.

a.   Menerapkan Prinsip Kehatian-hatian

1)   Menurut Muhamad Ali, prinsip kehati-hatian dalam Pasal 2 UU Perbankan untuk menegaskan bahwa kegiatan usaha bank, dalam menghimpun dana terlebih lagi penyaluran kredit, harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan sikap kehati-hatian ini demi menjaga kesehatan dan kelangsungan usaha bank, karena kegiatan pemberian kredit dapat memengaruhi kedua hal ini. Bank wajib melindungi kepentingan dan kepercayaan masyarakat pemilik dana, yang digunakan untuk pemberian kredit. Karena itu, bank wajib memenuhi Ketentuan Pasal 2 dan 8 UU Perbankan. Prinsip kehati-hatian ini tercantum dalam kebijakan pokok perkreditan, tata cara penilaian kualitas kredit, profesionalisme, dan integritas perkreditan.[14][§§§§§§]

2)   Sentot A. Sentausa berpendapat, pelaksanaan prinsip          kehati-hatian merupakan kepatuhan terhadap aturan per-   kreditan atau ketentuan perundang-undangan secara benar, konsekuen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip ke- hati-hatian merupakan landasan filosofis sekaligus ke-    rangka kerja bagi bank dalam mengambil keputusan bisnisnya, serta merupakan upaya untuk menjaga kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemilik, nasabah dan para karyawan.[15][*******] Dalam hal ini, menjaga kepentingan para pe-mangku kepentingan, secara taklangsung, direksi harus pula memerhatikan tanggung jawab sosial korporasi terhadap sekitar lingkungan lokasi bank beroperasi. Artinya, dalam memberikan kredit bank harus pula memerhatikan apakah kredit tersebut dapat berakibat buruk terhadap lingkungan sosial, sehingga pemberian kredit harus dihindari.

3)   Seluruh pihak yang diwawancarai berpendapat sama, bahwa dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, seluruh pihak yang terkait dengan pemberian kredit harus memerhatikan  dan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh pekerja di bank harus memenuhi ketentuan per-     undang-undangan, baik yang bersifat eksternal (misalnya, ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia) maupun internal.

4)   Menurut Sentot A. Sentausa, pemberian kredit harus pula mengacu pada falsafah, bahwa pemberian kredit itu harus memberikan nilai tambah kepada debitor dan banknya, sehingga debitor mampu mengembalikan pokok dan bunga secara tepat waktu.[16][†††††††]

5)   Muhamad Ali berpendapat, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, minimal sebagai berikut:[17][‡‡‡‡‡‡‡] (1). Penetapan pasar sasaran (PSP), (2). Penetapan kriteria risiko yang dapat diterima (KRD), (3). Proses pemberian putusan kredit, melalui proses prakarsa kredit, analisis, negosiasi, penentuan syarat dan ketentuan kredit sampai putusan kredit, (4). Perjanjian kredit, (5). Dokumentasi dan administrasi Kredit, (6). Presetujuan pencairan kredit,  (7). Pembinaan dan pengawasan kredit. Untuk mendukung pemberian kredit yang sehat, prinsip-prinsip berikut harus dipatuhi: (1). Pemisahan pejabat kredit, sehingga ada pemi-sahan antara pejabat yang bertanggung jawab untuk relation-ship management dan credit risk management. (2). Penerapan four eyes principles. (3). Penerapan risk scoring system.      (4). Pemisahan pengelolaan kredit bermasalah (NPL).

6)   Sentot A. Santausa menambahkan, penerapkan prinsip ke-hatian-hatian juga harus memerhatikan hal-hal berikut: menentukan tingkat risiko yang dipilih bank atau risk appetite, menerapkan prinsip 5C, memerhatikan ketentuan BMPK, dan tata kelola perusahaan yang baik, penerapan anti pencucian uang, pengecekan yang seimbang (check and balances), adanya pengawasan internal, serta mematuhi peraturan lainnya.[18][§§§§§§§]

7)   Menurut Lista Irna dan Roy Arfandi, penerapan prinsip kehati-hatian harus dilakukan pada kegiatan pemberian kredit dan dalam mengelola bank secara keseluruhan,[19][********] dan pemberian kredit harus mengacu pada ketentuan internal dan eksternal.[20][††††††††]

8)   Lista Irna dan Sentot A. Sentausa berpendapat, yang harus dipatuhi adalah seluruh ketentuan eksternal dan internal bank. Namun, ketentuan internal tidak dapat bertentangan dengan ketentuan eksternal, terutama dalam hal mempertimbangkan risiko dan pendapatan (risk and return) yang diperlukan.[21][‡‡‡‡‡‡‡‡] Pada dasarnya, ketentuan internal merupakan penjabaran dari ketentuan eksternal.[22][§§§§§§§§] Ketentuan eksternal adalah UU Per-bankan dan ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

9)   Menurut Muhamad Ali dan Lista Irna, pelanggaran ketentuan Pasal 2 UU Perbankan adalah apabila tidak mengikuti tahapan pemberian kredit dan tidak menerapkan empat prinsip,[23][*********] atau yang bertentangan dengan ketentuan Bank Indonesia.[24][†††††††††]

10) Menurut Anika Faisal dan Sentot A. Sentausa, penerapan prinsip kehati-hatian harus mematuhi peraturan internal dan eksternal bank, menghindar diri dari benturan kepentingan    dan menerapkan falsafah pemberian kredit yang sehat.  Contoh kredit yang melanggar prinsip kehati-hatian:[25][‡‡‡‡‡‡‡‡‡]        

(a)  untuk tujuan spekulasi, usaha perjudian, pornografi, bertentangan dengan norma kesusilaan, narkotika, dan sektor-sektor yang dilarang oleh Bank Indonesia.

(b)  Kredit kepada kreditor yang bermasalah pada bank lain, kredit untuk perusahaan yang pengurusnya atau pemi-liknya tercatat dalam daftar hitam, kredit macet SID BI, dan daftar cekal, atau melakukan perbuatan tercela di bidang perbankan.

(c)  Kredit untuk proyek atau usaha yang secara nyata membahayakan lingkungan.

(d) Kredit lain yang tidak sesuai dengan keten-tuan-ketentuan yang berlaku.[26][§§§§§§§§§]

11) Menurut Sentot A. Sentausa, prinsip kehati-hatian harus konsisten diterapkan dalam seluruh kegiatan bank, yaitu meliputi: pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, know your customers, dan anti pencucian uang, four eyes principle, prinsip konsolidasi eksposur atau one obligor, pembiayaan sendiri, prinsip dasar evaluasi kredit, prinsip penetapan kualitas aktiva produktif, prinsip monitoring, dan pengawasan kredit dan prinsip pengelolaan dan penyelesaian kredit bermasalah.[27][**********]

b.   Cakupan Prinsip Kehati-hatian yang Lebih Luas

1)   Menurut Anika Faisal, dari segi pengertian, prinsip kehati-hatian tidak terbatas pada besar-kecil risiko, atau terbatas pada penanggulangannya. Kehati-hatian menyangkut masalah yang lebih luas, dengan moral ketika berhadapan dengan sesuatu yang belum diatur; atau melakukan pembiayaan yang dapat merusak komunitas perbankan, sehingga berakibat pada risiko reputasional. Jadi, penegakan prinsip kehati-hatian mencakup masalah moralitas dan risiko reputasional, dalam pemberian kredit yang belum diatur, dan yang akhirnya dapat merusak citra bank secara keseluruhan.[28][††††††††††]

2)   Menurut Lista Irna, Roy Arfandi, dan Anika Faisal, selain harus taat kepada seluruh ketentuan, prinsip bank dalam menjalan-kan usahanya adalah selalu berhati-hati dan mempertimbang-kan risiko yang mungkin terjadi.[29][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] Prinsip kehati-hatian adalah kewajiban bank untuk selalu menjaga tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, tingkat likuiditas, ketahanan manajemen, dan aspek lainnya terkait dengan usaha bank; sehubungan dengan tanggung jawab bank yang besar ter-hadap dana nasabah yang dikelolanya.[30][§§§§§§§§§§] Prinsip kehati-hatian tidak terbatas pada pengkajian masalah risiko yang tinggi atau tidak, tetapi lebih luas dari itu. Masalah risiko bersifat relatif, yang penting dapat teridentifikasi.[31][***********]

3)   Menurut Muhamad Ali dan Roy Arfandi, prinsip kehati-hatian berarti menghindari diri dari pemberian kredit yang berisiko tinggi. Namun, tidak berarti setiap kredit dengan risiko tinggi langsung ditolak. Risiko kredit yang tinggi perlu dievaluasi lebih jauh, dengan memitigasi risiko itu dengan benar, sehingga memerlukan keyakinan dan persetujuan pejabat yang lebih tinggi, dalam rangka menjamin tingkat kehati-hatian yang diperlukan, dan memastikan bahwa calon debitor akan mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu. Kriteria risiko yang dapat diterima dengan mitigasi yang diperlukan perlu ditetapkan oleh bank.[32][†††††††††††] Mengingat adagium “high risk, high return” yang berarti keuntungan besar karena risiko yang besar pula’. Karena bank harus memerhatikan tingkat keuntungan yang dapat diperolehnya, sehingga bank tidak harus menghindari diri dari pemberian kredit berisiko tinggi, sejauh risiko itu telah diperhitungkan. Oleh karena itu, bank harus selalu mempertimbangkan antara risiko yang akan dihadapi dengan tingkat keuntungan yang dapat diperoleh.  Hal ini sangat bergantung kepada definisi kredit yang berisiko tinggi. Setiap pemberian kredit mengandung tingkat risiko yang berbeda dengan lainnya.

Dan pemberian kredit yang layak adalah dengan memegang teguh prinsip kehati-hatian, termasuk mengkaji risiko tertentu itu.[33][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]

4)   Anika Faisal berpendapat, pemberian kredit berikut dianggap berisiko tinggi: untuk tujuan spekulasi; tanpa data atau informasi pokok tentang perusahaan, bidang usaha, dan kondisi keuangannya; digunakan untuk membiayai bidang usaha atau proyek yang memerlukan keahlian khusus yang tidak dimengerti oleh bank; atau untuk melunasi kredit bermasalah pada bank atau kreditor lainnya. Pemberian kredit untuk tujuan spekulasi adalah berisiko tinggi, karena bersifat seperti judi. Pembiayaan proyek yang tidak dimengerti oleh bank merupakan pembiayaan yang berisiko tinggi. Contohnya, adalah pembiayaan jalan tol, jika bank tidak mengerti bagai-mana sebaiknya membiayai proyek ini, sehingga bank meng-hadapi risiko yang tinggi. Pemberian kredit untuk melunasi kredit bermasalah di tempat lain juga merupakan risiko tinggi, karena jika sesuatu yang tidak baik pernah dilakukan, orang tersebut cenderung akan mengulanginya.[34][§§§§§§§§§§§]

5)   Menurut Muhamad Ali dan Sentot A. Sentausa, sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian, pemberian kredit yang berisiko tinggi itu memerlukan keputusan dari pemutus kredit yang lebih tinggi. Tampaknya, di sini, untuk tujuan spekulasi tidak dibedakan dengan yang berisiko tinggi lainnya.[35][************] Namun, karena kredit harus sesuai dengan tujuannya, risiko akan bersifat tinggi, jika tidak dapat mengontrolnya dan tidak dapat memitigasinya.[36][††††††††††††]

6)   Menurut Roy Arfandi, pemberian kredit berikut ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 2 UU Perbankan: spekulasi, tidak ada data/informasi pokok tentang perusahaan, membiayai bidang usaha atau proyek yang memerlukan keahlian khusus yang bank tidak mengerti, dan melunasi kredit yang bermasalah di tempat lain.[37][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]

c.   Mewaspadai Utang yang Telah Besar

1)   Muhamad Ali berpendapat, bank dapat menentukan batasan rasio utang dengan modal atau debt equity ratio tertentu bagi debitor, sampai batas bank tidak memberikan kredit tam-bahan. Sekalipun diberikan, ada sejumlah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh debitor sebelum bank memberikan kredit. Kemampuan calon debitor harus dinilai secara menye-luruh dan bank harus dapat mengamankan kredit yang diberikan.[38][§§§§§§§§§§§§]

2)   Penilaian tersebut sangat bergantung kepada analisis kemam-puan keuangan calon debitor, apakah kegiatan perusahaan akan berlangsung secara normal, ketika berada dalam kondisi ekonomi normal, maupun dalam kondisi ekonomi yang kurang baik.

d.   Penyediaan Modal Sendiri

1)   Umumnya, para pihak yang diwawancarai berpendapat sama, yaitu sebagai salah satu syarat untuk pembiayaan, calon debitor harus menyediakan atau memiliki modal sendiri, untuk jenis pembiayaan tertentu setara dengan uang muka.

2)   Muhamad Ali berpendapat, calon debitor perlu menyediakan modal sendiri atau uang muka untuk jenis pembiayaan tertentu. Bagian yang dibiayai sendiri ini dapat dijadikan sebagai alat ukur mengenai kemampuan calon debitor, serta mendorong agar debitor merasa memiliki proyek yang ikut didanai oleh bank, serta memotivasi untuk tetap mengem-bangkan usahanya itu.[39][*************]

3)   Menurut Sentot A. Sentausa, semakin besar modal yang disediakan oleh calon debitor, semakin tinggi kesungguhan debitor memenuhi kewajibannya, menjalankan usahanya, serta menunjukkan komitmen dalam ikut menanggung risiko atas potensi kegagalan usaha. Dengan demikian, bank dapat memperoleh keyakinan yang lebih besar dalam memberikan kredit.[40][†††††††††††††]

4.   Langkah Pemberian Kredit

a.   Melakukan Analisis yang Mendalam

1)   Menurut Lisan Irta, bank wajib menyusun kebijakan mana-jemen risiko kredit yang digunakan sebagai acuan dalam aktivitas pemberian kredit, menyediakan perangkat lunak analisis atau bank tools yang dapat membantu bank dalam menganalisis calon debitor, melakukan pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan, dan melakukan pengawasan porto-folio secara keseluruhan.[41][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]

2)   Menurut Roy Arfandi, bank wajib melakukan analisis mendalam atas kelayakan usaha dari debitor, serta mengantisipasi dan meminimalkan risiko-risiko kredit yang ada, dengan menerap-kan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon debitor.[42][§§§§§§§§§§§§§]

3)   Roy Arfandi berpendapat, bank perlu memiliki pengetahuan yang baik atas sektor industri yang akan dibiayai, wajib melakukan analisis mendalam atas kelayakan dan prospek usaha debitor, faktor-faktor yang dapat memengaruhi usaha debitor (misalnya faktor makro ekonomi), menganalisis risiko yang mungkin timbul dan faktor-faktor yang dapat meminimal-kan risiko tersebut.[43][**************]

b.   Memperoleh Keyakinan yang Diperlukan

1)   Menurut Muhamad Ali, Sentot A Sentausa, dan Lisna Irta, keyakinan dapat diperoleh dengan menganalisis atau menilai secara saksama terhadap calon debitor melalui 5C: character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), collateral (agunan), dan condition (kondisi ekonomi serta prospek usaha).[44][††††††††††††††] Namun, Sentot A. Sentausa menambahkan bahwa berbagai analisis itu perlu diproyeksikan ke depan, sehingga dapat diketahui kemampuan bayar debitor yang tercermin dalam proyeksi laporan arus kasnya;[45][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] melakukan pengecekan ke pihak terkait dengan debitor, serta memeriksa kinerja historis calon debitor dan isu-isu terkait lainnya.[46][§§§§§§§§§§§§§§]

c.   Menggali Informasi, Data, dan Fakta yang Diperlukan

1)   Umumnya, para pihak yang diwawancarai berpendapat, dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, pengajuan kredit dapat dipertimbangkan jika calon debitor memberikan infor-masi, data dan fakta yang bersifat pokok tentang perusahaan, bidang usaha dan kondisi keuangannya. Lebih dari itu, Sentot A. Sentausa menambahkan, pengambilan keputusan kredit juga menggunakan akal sehat atau common sense, dan pertimbangan yang baik berdasarkan informasi yang cukup; bahkan perlu melakukan pengecekan pasar (trade checking) dan dapat meminta bantuan pihak yang independen.[47][***************] Roy Arfandi mengatakan, dalam pengambilan keputusan kredit perlu mempertimbangan faktor-faktor lain, seperti: porsi modal sendiri, keadaan eksternal yang dapat memengaruhi kelang-sungan usaha debitor, kelayakan jaminan, jejak rekam debitor, dan lainnya.[48][†††††††††††††††] 

2)   Menurut Anika Faisal, pada intinya, bankir harus mampu mengolah informasi atau data, sehingga dapat menggunakan dana yang dititipkan oleh masyarakat dan disalurkan ke pasar yang progresif, yaitu pada kegiatan-kegiatan yang produktif dan menghasilkan; tanpa harus semata-mata berdasarkan jaminan tambahan. Dengan demikian, bank dapat memberikan pinjaman kepada sektor UKM dan nasabah mikro, yang umumnya tidak memiliki jaminan tambahan.[49][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]

3)   Anika Faisal berpendapat, cukup atau tidaknya informasi yang diperlukan itu bersifat relatif, terutama dalam pemberian kredit mikro, yang umumnya memiliki informasi keuangan yang sangat terbatas. Namun, perolehan informasi yang diperlukan dapat dipenuhi dengan mencatat hasil pengamatan dari perjalanan usahanya secara langsung, di samping melakukan wawancara dengan mereka.[50][§§§§§§§§§§§§§§§]

4)   Menurut Anika Faisal, bank mesti memiliki informasi yang cukup dan memiliki keahlian serta pengetahuan yang juga cukup di bidang itu, sehingga dapat membuat kebijakan yang tepat.[51][****************]

d.   Menilai Iktikad Baik

1)   Menurut Sentot A. Sentausa, unsur iktikad baik calon debitor/ debitor sangat ditentukan oleh karakter calon debitor/debitor itu sendiri. Salah satu cara untuk menilai karakter calon debitor adalah melakukan pengecekan mengenai reputasi debitor dalam hal pembayaran kewajibannya terhadap kreditor atau pihak lain. Indikatornya adalah watak, sifat calon debitor dalam kehidupan pribadi maupun di lingkungan usaha. Bank harus menyakini diri bahwa calon debitor memiliki watak, moral, sifat, rasa tanggung jawab yang baik, dan sikap kooperatif.[52][††††††††††††††††]                      

2)   Umumnya, para pihak yang diwawancarai berpendapat, untuk menunjukkan adanya iktikad baik dan komitmen terhadap keberhasilan usaha yang akan dibiayai, debitor perlu menye-diakan modal sendiri sebagai pendamping bagi kredit yang dimintakan untuk membiayai usahanya.

3)   Muhamad Ali, Lista Irna, dan Roy Arfandi berpendapat, faktor-faktor sebagai indikator iktikad baik meliputi: sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaan, cara hidup, keadaan dan latar belakang keluarga dan usaha,[53][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] calon debitor tidak terlibat dalam perkara hukum, tidak pernah memiliki kredit macet, tidak masuk dalam daftar hitam BI, kinerja calon debitor dinilai baik oleh para penyelia atau supplier dan distributornya,[54][§§§§§§§§§§§§§§§§] dan transparansi data dan informasi yang diberikan ke bank.[55][*****************]

e.   Menilai Kemampuan Calon Debitor

1)   Pada umumnya, para pihak yang diwawancari sependapat, dalam rangka melakukan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya, bank harus me-ngumpulkan informasi atau data yang cukup mengenai calon debitor, antara lain meliputi laporan keuangan perusahaan debitor, jenis usaha, latar belakang usaha dan pemilik, tujuan pinjaman, jaminan yang dapat diberikan, dan seterusnya, selain informasi mengenai reputasi calon debitor yang di-maksud dalam pertanyaan di atas.

2)   Untuk menilai kemampuan dan kesanggupan debitor mem-bayar utangnya, calon debitor/debitor perlu memiliki reputasi dari segi keberhasilan usaha yang diketahui secara langsung atau taklangsung oleh lingkungan usaha.      

3)   Untuk menentukan kemampuan debitor membayar utangnya (capacity), bank harus melakukan analisis untuk mengetahui berapa banyak usaha debitor dapat menghasilkan arus kas dari kegiatan penjualan, dengan memperoleh laba bersih tertentu sebagai sumber utama untuk melakukan pembayaran utang berserta bunga.

4)   Bank perlu memastikan besar jumlah kredit yang diperlukan dan dikaitkan dengan rencana penggunaan kredit. Bank juga perlu menganalisis potensi kredit tersebut akan dapat mening-katkan pendapatan, laba, dan arus kas usaha debitor.

5)   Untuk menilai kemampuan, bank perlu menelaah penga-laman, keahlian, dan komitmen debitor, sebagai perusahaan atau individu, agar berhasil di bidang usahanya.

6)   Menurut Muhamad Ali, kemampuan calon debitor dapat di- lihat dari tingkat pendidikan, pengalaman mengelola usaha (business record), dan sejarah perusahaan yang pernah dikelola, apakah pernah mengalami masa sulit, dan bagaimana mengatasinya.[56][†††††††††††††††††]

7)   Menurut Lista Irna, untuk mengetahui kemampuan calon debitor, bank harus memeriksa laporan keuangan secara komprehensif, sekaligus menganalisis kemampuannya, beserta pengecekan fisik terhadap aktivitas usaha calon debitor itu.[57][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]

8)   Menurut Roy Arfandi, faktor yang digunakan untuk menen-tukan kemampuan calon debitor adalah, antara lain, analisis finansial, analisis pasar, jejak rekam, pengalaman usaha calon debitor.[58][§§§§§§§§§§§§§§§§§]

9)   Menurut Sentot A. Sentausa, pengukuran kemampuan ini pada dasarnya untuk menimbang kemampuan pembayaran (repay-ment capacity), dan dilakukan melalui analisis historis dan proyeksi dengan berbagai pendekatan, antara lain: (1). melalui evaluasi laporan keuangan, dalam beberapa periode dan diproyeksikan ke depan, mengukur likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan aktivitas. (2). pedekatan profesionalisme atau jejak rekam dalam menjalankan usahanya, (3). pendekatan yuridis, (4). pendekatan manajerial, dan (5). pendekatan teknis.[59][******************]

f.    Menilai Kesanggupan Calon Debitor

1)   Menurut Muhamad Ali, kesanggupan seorang calon debitor dapat dilihat dari kondisi aset atau arus kas perusahaan yang dikelolanya. Analisis keuangan melalui neraca dan laporan rugi laba, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan, seperti rasio laba atas modal (return on equity), rasio laba atas aset (return on asset). Dari analisis dapat diketahui apakah calon debitor layak memperoleh kredit dan berapa besar plafon yang dapat diberikan.[60][††††††††††††††††††]

2)   Lisna Irna berpendapat, kesanggupan calon debitor merupa-kan gabungan antara unsur kemampuan dan iktikad baik.[61][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]

3)   Menurut Roy Arfandi, Sentot A. Sentausa, dan Anika Faisal, kesanggupan calon debitor dapat dilihat dari kinerja keuangan dan likuiditas calon debitor.[62][§§§§§§§§§§§§§§§§§§] Namun, kesanggupan ini diyakini melalui hal-hal berikut: (1). Data historis kredit, seperti daftar hitam dan IDI BI, serta informasi pengecekan pasar,           (2). Kesediaan calon debitor memenuhi seluruh ketentuan bank, (3). Komitmen calon debitor memenuhi pembiayaan sendiri.[63][*******************] Kemampuan juga dilihat dari pendapatan, sedangkan kesanggupan dilihat dari pendapatan setelah dikurangi kebutuhan nasabah.[64][†††††††††††††††††††]

g.   Menilai Kondisi Ekonomi

Umumnya, para pihak yang diwawancarai berpendapat sama, bahwa bank perlu melakukan analisis kondisi ekonomi guna menentukan apakah kondisi itu menunjang usaha debitor sehingga berhasil berusaha, dan dapat menghasilkan arus kas dari pencip-taan pendapatan dengan laba sehingga sanggup membayar utangnya.

h.   Melakukan Penilaian secara Objektif dan Independen

1)   Umumnya, para pihak yang diwawancarai berpendapat sama, bahwa kesimpulan dari analisis mengenai character, capacity, capital, collateral dan condition of economy, serta jumlah dan kegunaan kredit akan menentukan apakah kredit dapat di-berikan atau tidak.

2)   Pengambilan keputusan yang tidak independen atau dipenga-ruhi oleh pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit dianggap sebagai pelanggaran terhadap sikap kehati-hatian.

3)   Seluruh pihak yang diwawancarai berpendapat sama, bahwa pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh emosi dan sikap optimistik yang berlebihan, atau faktor entusiasme yang tidak rasional (irrational exuberance),[65][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] mengikuti keputusan pihak lain (herd behavior), atau ternodai unsur moral hazard, merupakan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

4)   Seluruh pihak yang diwawancarai berpendapat sama, bahwa pengambilan keputusan kredit harus bersifat objektif, bebas dari pengaruh-pengaruh seperti yang disebutkan, termasuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Pengambilan keputusan pemberian kredit harus rasional, objektif, berdasarkan data dan informasi serta fakta yang benar, relevan, cukup, dan tepat waktu. Bila keputusan dibuat tidak secara independen, maka dapat dianggap melanggar aturan dan tidak hati-hati.[66][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]

B.   KEPUTUSAN BISNIS DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Di Indonesia, sidang perkara kredit macet cenderung menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Saya coba mengamati apakah ketika pembahasan lalu keputusan pengadilan perkara kredit macet atau nonkredit, yang mengguna-kan UU Tindak Pidana Korupsi atau UU lainnya itu, terdapat unsur-unsur BJR atau hal-hal yang berkaitan secara langsung atau tak-langsung dengan BJR. Dalam perkara itu, diharapkan pengadilan juga membahas penerapan prinsip pengambilan keputusan, yang berkait dengan unsur kehati-hatian, atau masalah perkreditan dalam membentuk keputusannya. Dalam sidang yang mengadili masalah penggunaan diskresi di ranah hukum administrasi negara misalnya, ruang lingkup freies ermessen identik dengan peng-ambilan keputusan dalam BJR. Freies ermessen adalah alat kelengkapan administrasi negara dalam inisiatif untuk membuat peraturan dan atas kebijakan sendiri.[67][********************] Penerapannya dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1660K/Pid.Sus/2010, yang intinya memberikan diskresi kepada pejabat yang berwenang (pemerintah) untuk mengambil keputusan atas pertimbangan dan inisiatif sendiri dalam batasan-batasan tertentu. Diskresi ini juga berlaku bagi hakim. Ketika berusaha untuk mencapai keadilan yang lebih tinggi, hakim dapat menyimpangi undang-undang, demi kemanfaatan bagi masyarakat.[68][††††††††††††††††††††]

Penerapan BJR dan unsur-unsur pengambilan keputusan, prinsip kehati-hatian, dalam keputusan pengadilan dalam perkara kredit macet dan nonkredit diharapkan dapat membantu penulis dalam membangun konsepsi BJR untuk keputusan kredit perbankan, dan yang diperlukan bagi penelitian ini.

1.   Perkara Bukan Kredit

a.   Dana Non-budgeter Bulog

Pada 10 Februari 1999, digelar pertemuan terbatas di Istana Negara yang dihadiri oleh Presiden BJ Habibie, Menteri Sekretaris Negara Akbar Tanjung (terdakwa I), Kepala Bulog Rahadi Ramelan, dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Haryono Suyono. Demi mengatasi krisis pangan, Presiden BJ Habibie menyetujui dana non-budgeter Bulog digunakan untuk sumbangan sembako kepada masyarakat miskin, dengan ketentuan pengguna-annya harus sesuai aturan perundang-undangan dan pelaksana-annya di bawah koordinasi Akbar Tanjung.

Beberapa hari kemudian, Akbar Tanjung (terdakwa I) bertemu dengan mitra kerja Winfried Simatupang (terdakwa III) untuk memaparkan kemampuan, pengalaman, serta cara pembelian dan pembagian sembako. Usai pemaparan, tanpa proses tender atau lelang umum, Akbar Tanjung (terdakwa I) menyetujui dan menunjuk Winfried Simatupang (terdakwa III) untuk melakukan pembelian sekaligus membagikan sembako tersebut kepada masyarakat miskin.

Dana yang dikucurkan Rp 40 miliar. Setelah diserahkan kepada Winfried Simatupang (terdakwa III) melalui H. Dadang Sukandar (terdakwa II), ternyata pembelian dan pembagian sembako tidak terlaksana.

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, dan membebaskan Akbar Tanjung (tergugat I) dari dakwaan primer dan subsider.

Pertimbangan Mahkamah Agung berkait pengambilan kepu-tusan dan freies ermessen sebagai berikut:[69][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan, bahwa dapat membenarkan pendapat pengadilan tingkat pertama (PN Jakarta Pusat) yang tidak mempertimbangkan keadaan krisis multi dimensional yang sangat memengaruhi cara kerja para pejabat negara dalam pengambilan keputusan pada waktu itu, karena betapapun daruratnya situasi kehidupan sosial ekonomi waktu itu, tidak harus ditafsirkan oleh pejabat pengambil keputusan di bawahnya untuk menyalurkan dana Rp40 miliar sesuka hati, tanpa memerhatikan prinsip-prinsip kontrol penggunaan uang.

Setelah mendapat disposisi dari Menko Kesra dan Taskin, lalu mendengar paparan pengalaman dan teknis pelaksanaan oleh terdakwa II dan terdakwa III, terdakwa I berkeyakinan bahwa terdakwa III mampu melaksanakan pembelian dan penyaluran sembako secara profesional.

Pengertian “penyalahgunaan wewenang” (detournement de pouvoir) adalah penggunaan wewenang seorang pejabat untuk tujuan lain. Setelah penguasa mempertimbangkan kepentingan terkait keputusan, seharusnya tidak mengambil keputusan atau tidak sampai mengambil tindakan. Jika penguasa melakukan hal tersebut, ia telah melakukan “kesewenang-wenangan” alias willekeur.

Dalam hukum perdata, penggunaan dua tolak ukur tersebut berkait dengan asas kepatutan (zorgvuldigheid), sementara di peradilan tata usaha negara termasuk asas umum pemerintahan yang baik (algemene beginselan van behoorlijk berstuur).

Dari segi doktrin Hukum Administrasi Negara, kewenangan diskresioner bukanlah bersifat sebebas-bebasnya tanpa batas. Karena hakim dapat melakukan penilaian terbatas (marginale toetsing) terhadap pelaksanaan kewenangan diskresioner, yaitu penilaian adakah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) atau kesewenang-wenangan (willekeur) pejabat yang bersang-kutan, termasuk dalam kasus terdakwa I, pada saat melaksanakan kewenangan diskresioner. Dalam pemeriksaan perkara akan dibuktikan model penyalahgunaan wewenang atau kesewenang-wenangan diskresionernya. Jika terbukti ada, perbuatannya itu berarti illegal dan melanggar hukum.

Dalam melaksanakan kewenangan diskresinya, terdakwa I telah mengambil kebijakan. Sebelum menunjuk terdakwa II sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran sembako, sudah ada pemaparan pengalaman oleh terdakwa III (sebagai mitra terdakwa II menangani pekerjaan tersebut). Terdakwa I bukan inisiator, karena terdakwa II dan III adalah rekomendasi Menko Taskin Haryono Suyono kepada terdakwa I.

b.   Pungutan Sertifikat Tanah

Muhammad Sahlan, S.H., selaku Camat Pekalongan Selatan, didakwa melakukan tindak pidana korupsi, karena memutuskan untuk melakukan pungutan tambahan biaya sebesar Rp100.000,00 untuk Kecamatan (jasa register PPAT/register), di luar Rp350.000,00 yang ditentukan sebagai biaya resmi dalam Nota Dinas Nomor 594-3 tanggal 7 Mei 2009, untuk pengurusan pem-buatan sertifikat tanah melalui program Sertifikat Masal Swadaya (SMS).

Permohonan kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung, dan menyatakan bahwa terdakwa Muhammad Sahlan terbukti melaku-kan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan itu bukanlah sebuah tindak pidana.

Hakim salah menerapkan hukum. Dalam pertimbangannya, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa merupakan diskresi Aparatur Negara, dan dilakukan dengan syarat: sesuai aturan perundang-undangan, menyimpangi peraturan yang berada dalam koridor asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan merupakan “overheidsbeleid” dalam area Hukum Administrasi Negara. Namun, yang terakhir tidak menjadi yurisdiksi Hukum Pidana, khususnya Tindak Pidana Korupsi.

Dalam kaitan dengan diskresi, Mahkamah mengatakan bahwa diskresi/freies ermessen hanya dapat dilakukan, apabila memenuhi syarat berikut:

(1)  Wilayah situasi ketika freies ermessen/kebebasan bertindak akan lahir, syaratnya:

(a) Ketentuan perundangan dalam keadaan kosong, sementara kepentingan mengenai sebuah masalah harus diselesaikan.

(b)  Ketentuan perundangan memberikan delegasi kepada pejabat administrasi untuk mengatur lebih lanjut.

(c)  Ketika perundangan memberikan kebebasan.

Keseluruhan syarat-syarat ini harus dipenuhi.

(2)  Wilayah ketika kebebasan bertindak atau freies ermessen dibuat harus memenuhi:

(a)  Freies ermessen atau kebebasan bertindak oleh pejabat administrasi atas inisiatif pejabat itu sendiri.

(b)  Freies ermessen atau kebebasan bertindak dilakukan dalam rangka pelayanan publik.

(c)  Freies ermessen atau kebebasan bertindak dapat diper-tanggungjawabkan secara hukum dan moral.

(d)  Freies ermessen atau kebebasan bertindak dilakukan menangani masalah yang tiba-tiba muncul dan mendesak.

Dalam wilayah ketika kebebasan bertindak itu dibuat harus memenuhi persyaratan tersebut.

(3)  Wilayah ketika Freies ermessen atau kebebasan bertindak melahirkan keputusan. Maka, ketika melahirkan keputusan bentuknya bisa surat Edaran, Norma atau Garis Kebijakan.

Jadi, ketiga wilayah ini harus dipenuhi sebelum ada keputusan pejabat administrasi.

Kebebasan bertindak/freies ermessen dibuat harus memenuhi syarat, yaitu dilakukan untuk menangani masalah yang tiba-tiba muncul dan mendesak. Penerimaan uang oleh terdakwa dari Pemohon Sertifikat Massal Swadaya (SMS), bukan untuk me-nangani masalah yang tiba-tiba muncul dan mendesak, seperti untuk menangani bencana alam maupun bahaya kelaparan. Hal ini terbukti dari pelaksanaan kegiatan Sertifikat Massal Swadaya (SMS) dimulai pada tahun 2009, dan dapat diselesaikan pada tahun 2010. Dengan demikian, Hakim melakukan kesalahan dalam menerapkan diskresi/freies ermessen/kebebasan bertindak ke dalam pertimbangan a quo.

2.   Perkara Kredit Macet

a.   Kasus Raden S. Natalegawa

Terdakwa Raden Sonson Natalegawa sebagai direktur dan ataupun anggota direksi Bank Bumi Daya didakwa telah menyetujui memberikan kredit kepada PT Jawa Building yang berusaha di bidang real estate dengan plafon Rp3.429 juta untuk jangka waktu maksimum dua tahun atau jangka menengah, berdasarkan persetujuan anggota direksi lainnya pada 15 Maret 1974. Kemudian diterbitkan Surat Keputusan Kredit untuk perpanjangan No. 6/06/UKP.Adm.Kredit Prasarana. Tujuan peng-gunaan kredit adalah untuk membangun 658 rumah.

Pemberian kredit itu tetap dilakukan, walaupun terdakwa telah mengetahui bahwa kredit untuk proyek real estate telah dilarang, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 6/22/UPK tanggal 30 Juli 1973. Di samping itu, terdakwa juga tidak mengindahkan isi Pasal 25 Ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1967, bahwa pemberian kredit jangka menengah tidak untuk tujuan bidang produksi dan penyimpangan harus disetujui oleh Bank Indonesia terlebih dahulu.[70][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]

Dalam kaitan dengan kebijakan perkreditan, Mahkamah Agung menyatakan hal berikut:[71][*********************]

“Menurut Mahkamah Agung penafsiran terhadap sebutan “melawan hukum” tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan policy perkreditan direksi, yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya. Akan tetapi, sesuai dengan pendapat yang sudah berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat”.

Menurut Mahkamah Agung, perbuatan pemberian kredit kepada usaha real estate yang menyimpang dari kebijakan tertulis Bank Indonesia, harus dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan atau hak yang melekat pada terdakwa. Perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan melawan hukum. Terdakwa, selaku direktur Bank Bumi Daya, bertanggung jawab terhadap bidang perkreditan dengan tugas menganalisis atau memeriksa permohonan kredit yang diajukan oleh urusan atau bagian kredit di bawahnya.[72][†††††††††††††††††††††]

b.   Bank Perkembangan Asia vs. Djaja Tunggal

Bank Perkembangan Asia memberikan kredit kepada PT Djaja Tunggal sebagai debitor, dan telah diperpanjang beberapa kali sehingga kredit itu mencapai jumlah Rp5,5 miliar. Pada saat kredit jatuh tempo, perusahaan menyatakan tidak dapat membayar karena dalam keadaan insolven.[73][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]

Kemudian, diketahui bahwa direktur dan komisaris bank pemberi kredit adalah orang yang sama dengan direktur dan komisaris PT Djaja Tunggal. Tergugat I s/d V adalah direksi dan komisaris Bank Perkembangan Asia, sekaligus sebagai tergugat I karena juga merupakan direksi dan komisaris PT Djaja Tunggal. Dalam kaitan ini, pemberian kredit dilakukan tanpa analisis kredit. Agunan yang diberikan adalah tanah dengan Hak Guna Bangunan, tetapi masa waktunya telah habis pada 25 September 1980. Dalam keadaan seperti itu, tanah tersebut telah menjadi tanah negara.[74][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]

Mahkamah Agung menyatakan, pengurus tergugat I adalah sama dengan pengurus penggugat sebelum penggugat sebagai Bank Perkembangan Asia diambil alih Bank Indonesia. Jadi, saat perjanjian kredit ditanda-tangani dan direalisasikan, direksi dan dewan komisaris pihak penggugat dan tergugat bersatu dalam gugatan tersebut. Karena itu, diduga ada persekongkolan dan iktikad buruk pihak tergugat; dan menghukum seluruh tergugat untuk membayar utang tersebut secara renteng.[75][**********************]

c.   Kasus Hendrobudiyanto

Terdakwa Hendrobudiyanto selaku direktur Bank Indonesia didakwa telah menyalahgunakan kewewenangan, yang secara langsung atau taklangsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dalam rapat direksi Bank Indonesia 15 dan 20 Agustus 1997, terdakwa beserta anggota direksi lainnya, memutuskan untuk memberikan kelonggaran berupa fasilitas saldo debet bagi sejumlah bank yang mengalami kesulitan likuiditas, sebagai akibat gejolak penarikan dana yang besar oleh para pihak ketiga atau para deposan.

Keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan penge-naan sanksi berupa penghentian sementara dari kliring lokal ter-hadap bank yang tidak dapat menyelesaikan saldo debetnya pada Bank Indonesia (Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 14/35/Kep/Dir/UPBB Tanggal 10 September 1981 jo Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 22/227/UPG Tanggal 21 Maret 1990). 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemberian fasilitas saldo debet kepada bank-bank yang mengalami saldo debet tersebut melanggar prinsip kehati-hatian atau prudential principle, sebagaimana ditentukan antara lain oleh Pasal 2 UU Perbankan. Pemberian fasilitas tersebut tidak memakai permohonan, peng-ikatan dan jaminan. Dari segi pengawasan, terdapat kesulitan dan ketakmampuan Pengawas dalam mengawasi dan memantau penggunaan fasilitas saldo debet.

Seharusnya, pemberian bantuan kepada bank-bank yang sedang mengalami saldo negatif dilakukan melalui pemberian fasilitas diskonto. Syarat-syarat, prosedur dan mekanisme untuk fasilitas diskonto, diatur dalam Surat Keputusan Direksi BI tanggal 20 Januari 1984 No. 16/53/Kep/Dir jo Surat Keputusan BI tanggal 20 Februari 1991 No. 231/84/Dir, dan Surat Edaran yang meng-atur petunjuk pelaksanaannya.

d.   Kasus Neloe Cs

Dalam kasus ini, PT. Cipta Graha Nusantara (CGN) didirikan pada tanggal 23 April 2002 merupakan debitor.[76][††††††††††††††††††††††] Saham perusahaan ini dimiliki oleh Edyson (70%) dan Saipul (30%). Tampaknya, CGN khusus didirikan untuk membeli aset kredit P.T. Tahta Medan dari Azalea Limited (perusahaan yang didirikan di British Virgin Island), sebagai pembeli terakhir aset kredit yang sebelumnya dilelang oleh BPPN. Dari segi kepemilikan, CGN merupakan bagian dari Grup Domba Mas yang memiliki pinjaman sebesar Rp2.4 triliun[77][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] dari Bank Mandiri.

Tahta Medan adalah perusahaan pemilik dan pengelola Hotel  Tiara  di  Medan.[78][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]

Saham  Tahta  Medan  dimiliki  33.65% oleh anak perusahaan Bank Mandiri, PT. Pengelola Investama Mandiri (PT PIM), dan sisanya 66.35% oleh Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM3).[79][***********************]        Pada awalnya, Tahta Medan memperoleh plafon kredit sebesar US $35 juta dari BCA untuk pembangunan Tiara Tower. Sehubungan krisis di Indonesia pada 1997, Tahta Medan tidak dapat menarik sisa fasilitas pinjaman yang dijanjikan, sehingga pembangunan Tiara Tower terhenti dalam kondisi penyelesaian 65%. Dana kredit BCA terpakai US$25.7 juta, kemudian bermasalah. Selanjutnya, seluruh pinjaman bermasalah BCA, termasuk aset kredit (berbentuk cessie tagihan) Tahta Medan dilimpahkan pada BPPN. Dengan jumlah utang sebesar US $25.7 juta itu, Tahta Medan terus merugi, sehingga modalnya menjadi negatif Rp121.6 miliar pada akhir 2001.[80][†††††††††††††††††††††††]

147

Dalam catatan BPPN, nilai buku aset kredit (nilai utang) keseluruhan termasuk tunggakan bunga berjumlah US $31 juta, atau pokoknya saja berjumlah US $25.7 juta. Melalui Program Penjualan Aset Kredit (PPAK) I, aset kredit Tahta Medan dijual melalui lelang dengan jadwal penawaran pada 17 Juli 2002, pemberitahuan 25 Juli 2002, dan pembayaran 29 Juli-23 Agustus 2002.[81][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] Investor pembeli adalah PT Tri Manunggal Mandiri Persada (PT TMMP) yang diwakili oleh P.T. Multi Sarana Investama Sekuritas (PT MSIS) dengan harga jual US $10.85 juta, atau dengan recovery rate sebesar 35% bagi BPPN.[82][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§] Kemudian, aset ini dialihkan dari PT TMMP ke perusahaan bernama Azalea Limited.

Pada 24 Oktober 2002, Bank Mandiri memutuskan untuk memberikan pinjaman kepada CGN Rp160 miliar untuk membiayai pembelian aset Tahta Medan dari Azalea.[83][************************] Kesepakatan ini direalisasikan dalam bentuk pemberian kredit talangan atau bridging loan pada 28 Oktober 2002. Bridging loan (BL) merupakan kredit pendahuluan yang akan dilunasi dari kredit investasi yang kemudian akan diproses.

Waktu kredit diberikan, CGN baru berdiri enam bulan dan tidak memiliki laporan keuangan minimal tiga tahun terakhir seperti umumnya syarat proses kredit.[84][††††††††††††††††††††††††]

Dengan rencana pemberian kredit investasi tersebut, CGN akan menjadi pemegang saham di Tahta Medan karena jumlah kredit itu termasuk untuk membeli saham Tahta Medan, yang di-miliki oleh anak perusahaan Bank Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri itu. Untuk pembelian aset kredit tersebut yang bernilai US $10.85 juta dari BPPN, kredit investasi yang diberikan Bank Mandiri berjumlah US $18.5 juta atau setara Rp165 miliar.[85][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] Untuk itu, dikeluarkan fasilitas talangan atau bridging loan sejumlah Rp160 miliar.[86][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§] Kredit yang diberikan lebih besar daripada nilai pembelian aset, dan di sini E.C.W. Neloe dituding tidak memiliki informasi lengkap mengenai aspek agunan atau jaminan kredit.[87][*************************]

Setelah diperintahkan oleh Presiden Direktur Neloe untuk memproses fasilitas talangan Rp160 miliar, Fachrudin Yasin (Group Head Corporate Relationship Management), memerintahkan Sucipto Prayitno (Relationship Manager), Choirul Anwar (Corporate Banking Staff), dan Susana Indah Kris Indriati (Corporate Banking Staff), memproses surat pengajuan kredit PT. CGN bernomor 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002.[88][†††††††††††††††††††††††††] Berdasarkan surat ini, CGN memohon kredit investasi berjumlah Rp165 miliar yang akan digunakan untuk membeli aset kredit Tahta Medan.[89][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡] Indah memproses Nota Analisis kredit selesai dalam satu hari (Nota Analisis 1). Pada 24 Oktober 2005, Bank Mandiri langsung men-jawab permohonan itu dengan mengeluarkan surat persetujuan[90][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§] pemberian fasilitas talangan. Pada 25 Oktober 2002 perjanjian kredit melalui surat bernomor KP-COD/032/PK-KI/2002 ditanda-tangani di hadapan notaris,[91][**************************] dan 29 Oktober fasilitas bridging loan cair.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membebaskan Neloe Cs pada 16 Februari 2006, karena salah satu unsur korupsi, yaitu merugikan keuangan negara, tidak terbukti. Selanjutnya, JPU melakukan banding dengan mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung, pada 13 September 2007. Mahkamah Agung memberikan putusan kasasi dengan menghukum Neloe Cs 10 tahun penjara dengan alasan melanggar prinsip kehati-hatian, memperkaya orang lain, dan merugikan keuangan negara.[92][††††††††††††††††††††††††††]

Meski Mahkamah Agung tidak menggunakan UU Perbankan, tetapi sebagian pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Agung dapat digunakan untuk penelitian ini, yaitu yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan perkreditan. Pertimbangannya sebagai berikut:

(1)  Sesuai Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) Februari 2000 yang mengatur, “Mengingat tanggung jawab pemutus kredit tersebut di atas berkaitan erat dengan kemungkinan debitor tetap lancar atau bermasalah, kepada officer pemutus kredit diminta melaksanakan hal-hal berikut: Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah meme-nuhi norma-norma umum perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, yaitu:

(a)  Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit sesuai ketentuan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK).

(b)  Memastikan bahwa pemberian kredit didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan saksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit.

(c)  Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi kredit bermasalah”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya para terdakwa selaku pemutus kredit sebelum menyetujui pemberian kredit harus memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor melunasi utangnya, atau mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 UU Perbankan.

(2)  Dalam kenyataannya, para terdakwa selaku pemutus kredit melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu tidak melak-sanakan ketentuan hukum. Saat menyetujui pemberian kredit kepada CGN, yang tertuang dalam Nota Analisis Kredit fasilitas talangan atau Bridging Loan (BL) No. CGR. CRM/314/2002, 23 Oktober 2002 perihal Pemohonan Fasilitas BL yang diajukan oleh saksi Edyson selaku Direktur Utama CGN sejumlah Rp160 miliar, para terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan saksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit. Pada 23 Oktober 2002, terdakwa E.C.W Neloe memanggil saksi Fachrudin Yasin ke Ruang Kerjanya, dan saat itu Saksi Susanto Lim (pemilik Domba Mas Group) berada di ruang kerja terdakwa E.C.W. Neloe. Kemudian, terdakwa E.C.W. Neloe memerintahkan Saksi Fachrudin Yasin agar permohonan Kredit Investasi sebagaimana Surat Permohonan saksi Edyson selaku Dirut CGN No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober 2002, perihal Permohonan fasilitas Kredit sebesar US $18,500,000.00 diproses dengan pemberian kredit BL sejumlah Rp160 miliar, sebelum Nota Analisis kredit dibuat dan diterima para terdakwa.

150

(3)        Bahwa pada 24 Oktober para terdakwa selaku pemutus kredit telah menyetujui untuk memberikan kredit BL kepada CGN, dengan tidak memenuhi norma-norma perbankan, dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat sebagaimana diatur dalam artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000. Hal itu karena fasilitas kredit BL dan pembiayaan ulang atau refinancing, sebagaimana hasil Nota Analisis Kredit No. COR.CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan Fasilitas BL atas nama CGN, tidak diatur oleh ketentuan Bank Indonesia maupun Bank Mandiri. Ketentuan BL dan pembiayaan ulang baru diatur setelah para terdakwa menyetujui BL Rp160 miliar kepada CGN, yaitu da-lam KPBM tahun 2004 artikel 620 tentang Produk Perkreditan.

(4)  Para terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui untuk memberikan kredit BL kepada CGN sejumlah Rp160 miliar tersebut juga tidak mengindahkan ketentuan Artikel 520 KPBM Tahun 2000, yaitu tidak didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat, dan saksama. Nota Analisis Kredit No. CGR.CRM/314/2002 perihal Permohonan Fasilitas BL atas nama CGN dibuat dalam satu hari oleh saksi Susana Indah Kris Indriati, yang menyimpang dari kebiasaan pembuatan Nota Analisis yang membutuhkan waktu satu minggu s/d satu bulan; sehingga data dan fakta dianalisis secara tidak cermat, keliru, dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagai-mana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan. Ketakcermatan dan kekeliruan tersebut terlihat dari pencantuman nama PT Manunggal Wiratama sebagai pemenang lelang aset kredit atas nama PT Tahta Medan, yang seharusnya adalah JPU manunggal Mandiri Persada (PT TMMP).

(5)  Para terdakwa selaku Pemutus Kredit, dalam menyetujui pemberian kredit bridging loan (BL) berjumlah Rp160 miliar kepada CGN, juga tidak melakukan penilaian atas kelayakan jumlah permohonan kredit dengan proyek atau kegiatan usaha yang–atau akan–dibiayai. Penilaian ini harus dilakukan untuk menghindari kemungkinan terjadinya praktik penggelembungan atau mark up yang dapat merugikan bank sebagaimana diatur dalam Butir 7 b artikel 530 KPBM tahun 2000. Para terdakwa tidak meneliti dengan saksama harga aset kredit PT Tahta Medan, tetapi langsung menyetujui pemberian BL sebesar Rp160 miliar untuk pembelian aset kredit PT Tahta Medan itu. Dalam kenyataannya, aset kredit dibeli oleh PT TMP dari BPPN hanya sejumlah US $10,885,289.52 ekuivalen Rp97 miliar. Di lain pihak, kredit yang disetujui para terdakwa untuk mem-biayai pembelian aset kredit PT Tahta Medan berjumlah Rp160 miliar, sehingga menjadi terlalu mahal dengan kelebihan sekitar Rp63 miliar.

Di samping itu, dalam Nota Analisis Kredit BL, sejumlah Rp160 miliar yang disetujui oleh direksi selaku pemutus kredit, diuraikan bahwa CGN mengajukan fasilitas kredit investasi US $18,500,000.00 yang akan digunakan untuk membeli hak tagih eks BPPN atas nama PT Tahta Medan dari PT Manunggal Wiratama Rp160 miliar.

Sisanya ekuivalen Rp5 miliar ditambah pembiayaan sendiri CGN Rp22.500.000.000 untuk mengambil alih saham yang dimiliki oleh pemegang saham PT Tahta Medan, yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM3) dan PT Pengelola Investasi Mandiri (PT PIM). Namun, kenyataannya CGN     tidak pernah menyetor pembiayaan sendiri sejumlah Rp22.500.000.000,00 dan saham PT PIM tidak berhasil dibeli atau diambil alih. Demikian pula saham DPBM3 baru dibayar sejumlah Rp14.597.000.000,00 padahal seluruh saham Rp18.246.250.000,00 hingga masih sisa Rp3.649.250.000,00 yang tidak dibayar.

(6)  Dalam Nota Analisis Kredit BL kepada CGN sejumlah Rp160 miliar yang disetujui oleh para terdakwa tersebut, diuraikan bahwa pembayaran kepada PT WM harus segera dilaksanakan. Seharusnya, di lain pihak, sesuai Artikel 530 KPBM tahun 2000, sebagai pemutus kredit para terdakwa harus bertindak hati-hati sesuai prinsip kehati-hatian, meneliti secara cermat kebenaran seluruh informasi, fakta dan data, serta tidak mengikuti keinginan pihak lain atau pihak debitor.

(7)  Dalam Nota Analisis Kredit BL tersebut diuraikan bahwa agunan berupa hak tagih kepada PT Tahta Medan yang akan diperoleh dari PT Manunggal Wiratama padahal para terdakwa tidak memiliki data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih tersebut dibeli dari siapa. Dalam kenyataannya, data yang diperoleh para terdakwa bahwa yang menguasai hak tagih PT Manunggal Wiratama tidak benar, karena yang me-nguasai adalah PT Trimanunggal Mandiri Persada (PTTMMP). Karena itu, para terdakwa sebagai pemutus kredit tidak memiliki informasi yang lengkap tentang agunan pokok yang dibiayai oleh kredit BL sebesar Rp160 miliar tersebut.

(8)  Para terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pem-berian kredit BL kepada CGN tidak memerhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri (KPPKBM) Bab IV Buku II tentang informasi dan data dari debitor CGN. Salah satu persyaratannya adalah: debitor CGN harus memiliki neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir, dan neraca yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan yang baru berdiri. Untuk permohonan kredit di atas Rp1 miliar, laporan keuangan harus diaudit oleh Akutan Publik terdaftar. Namun, kenyataannya para terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui memberikan kredit BL tersebut kepada CGN. CGN merupakan perusahaan yang baru berdiri enam bulan, dan tidak pernah memberikan neraca tahun berjalan atau neraca pembukaan (yang telah diaudit) kepada Bank Mandiri, serta saham yang disetor hanya sebesar Rp600 juta.

(9)  Para terdakwa selaku pemutus kredit tidak memerhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri (KPPKBM) Bab VI Buku II tentang informasi dan data debitor. Salah satu persyaratannya adalah bahwa debitor harus menye-rahkan daftar jaminan yang menunjukkan jenis barang, jumlah/ukuran, lokasi, nilai (utama, tambahan, sumber penilaian), status kepemilikan dan fotokopi bukti kepemilikan. Pada kenyataannya, dalam Nota Analisis kredit BL, agunan hanya berupa tagihan dari PT Tahta Medan kepada PT Manunggal Wiratama (PT Manunggal Wiratama tidak pernah ada) yang diikat secara fidusia. Namun, para terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui kredit BL, walaupun agunan Fidusia Eigendom Overdraft (FEO) tidak dibuatkan akta pengikatannya secara notariil. Hal ini diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang Sifat Pengikatan.

(10) Tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian kredit BL yang cermat, teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian, serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur pemberian kredit karena para terdakwa telah berniat membiayai pem-belian aset kredit PT Tahta Medan dengan cara memberikan kredit kepada CGN. Sebelum fasilitas kredit BL disetujui, rapat sebelumnya telah diadakan beberapa kali dan dihadiri para terdakwa. Pada intinya, rapat ini menyetujui untuk menjual seluruh saham PT Pengelola Investama Mandiri dan Dana Pensiun Bank Mandiri, walaupun pada saat itu PT Tahta Medan telah mengalami kerugian Rp120 miliar. Susanto Lim dari Domba Mas Group juga menghadiri salah satu rapat itu.

(11) Nota Analisis Kredit BL tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, kenyataannya uang Rp160 miliar telah dicairkan kepada CGN, lalu ditransfer ke rekening PT Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah. Disebutkan pula bahwa sumber pembayaran kredit BL ini akan berasal dari kredit investasi yang akan diberikan dalam rangka pembiayaan ulang aset kredit PT Tahta Medan dengan jumlah maksimum Rp165 miliar oleh Bank Mandiri.

(12) Perbuatan para terdakwa selaku pemutus kredit tidak menaati ketentuan-ketentuan. Berdasarkan perjanjian, saat jatuh tempo sesuai jadwal pembayaran, debitor CGN seharusnya membayar angsuran pokok triwulan IV 2003 sampai triwulan II 2005 sejumlah US $6.300.000. Namun, kenyataannya   CGN hanya membayar angsuran pokok 23 juni 2005 sebesar US $150.000, sehingga angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah US $6.150.000 ekuivalen Rp58.425.000.000 (kurs Rp9.500).

(13) Sesuai Nota Analisis Kredit BL, sumber pelunasan kredit BL Rp160 miliar adalah kredit investasi yang akan diberikan dalam rangka pembiayaan ulang pembelian aset kredit PT Tahta Medan maksimum Rp165 miliar atau ekuivalen dalam USD. Dengan demikian, pada 20 Januari 2003, para terdakwa selaku pemutus kredit berturut-turut menyetujui Nota Analisis Kredit tentang fasilitas Kredit Investasi atas nama CGN US $18,500,000. Tujuannya untuk membiayai pembelian aset kredit BPPN ekuivalen Rp160 miliar atas nama PT Tahta Medan; dan ekuivalen Rp5 miliar, untuk penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan. Dari jumlah dana Kredit Investasi tersebut, Rp160 miliar langsung digunakan untuk melunasi fasilitas kredit BL CGN, dan sisanya sejumlah US $485,002.50 ditransfer ke rekening giro CGN dengan contoh tanda    tangan saksi Susanto Lim, sesuai surat permohonan saksi Edyson (direktur utama CGN) kepada Bank Mandiri            No. 003/CGN/B/II/2003 pada 2 Februari 2003 perihal permo-honan Pencairan Kredit Investasi.

(14) Nota Analisis Kredit tersebut menjelaskan tentang jaminan kredit: Jaminan utama berupa tagihan kepada PT Tahta Medan senilai US $31.012,961.09 diikat secara fidusia. Jaminan tersebut secara fidusia berarti bahwa Bank Mandiri tidak menguasai secara fisik dan tidak ada kepastian tentang kesanggupan PT Tahta Medan untuk memenuhi tagihan tersebut. Jaminan tambahan berupa rumah dijelaskan akan diikat secara yuridis sempurna. Namun, kenyataannya pengikatan secara notariil baru dilakukan pada tahun 2005, dan belum didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional untuk diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan.

(15) Nota Analisis Fasilitas Kredit Investasi yang disetujui oleh para terdakwa selaku pemutus kredit menjelaskan bahwa CGN menjamin PT Tahta Medan akan menyelenggarakan RUPS untuk: Penerbitan Mandatory Convertible Bond (MCB) atau obligasi konversi mandatori, penambahan modal disetor, dan perubahan susunan pemegang saham. Dalam kenyataannya, pemegang saham PT Tahta Medan masih dikuasai oleh          PT PIM dan DPBM3, sementara CGN tidak berhasil membeli saham PT PIM, karena harus mendapatkan persetujuan dari Komisaris Bank Mandiri, Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Sebagai kenyataan lain, saham PBM3 baru dibayar Rp14.597.000.000, dan siasanya Rp3.649.250.000 tidak dibayar.

(16) Nota Analisis Kredit Investasi tersebut menyebutkan bahwa tujuan penggunaan kredit untuk pembelian aset kredit BPPN ekuivalen Rp160 miliar atas nama PT Tahta Medan, dan untuk penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi bangunan Hotel Tiara Medan. Namun, dalam kenyataan, CGN tidak menyelesaikan pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan.

(17) Tidak dilaksanakannya ketentuan pemberian kredit investasi yang cermat dan teliti dengan memegang prinsip kehati-hatian karena para terdakwa telah berniat membiayai pembelian aset kredit PT Tahta Medan oleh CGN dari PT Manunggal Wiratama. Niat ini sudah terlihat dari beberapa kali rapat yang dihadiri para terdakwa. Ketakcermatan terlihat dari pencantuman PT Manunggal Wiratama yang tidak benar, karena yang menguasai aset kredit adalah PT TMP. Di samping itu, kredit investasi tersebut hanya merupakan konversi dari kredit BL yang telah dicairkan Rp160 miliar kepada CGN.

(18) Sesuai jadwal pembayaran, CGN harus membayar angsuran pokok triwulan IV 2003 sampai triwulan II 2005 US $6.300,000, Namun, kenyataannya, CGN hanya mem-bayar angsuran pokok US $150.000. sehingga angsuran pokok yang tidak dibayar US $6.150,000, ekuivalen Rp58.425.000.000,00 (kurs Rp9.500,00).

(19) Selanjutnya, pada 10 Desember 2003, saksi Edyson mengaju-kan permohonan pengalihan utang (novasi kredit) kepada Bank Mandiri dengan Surat No. 011/CGN/CF/12/03 tanggal 10 Desember 2003 yang pada pokoknya memohon untuk dinovasikan seluruh utang/kredit CGN di Bank Mandiri, yaitu US $18,500,000, kepada PT Tahta Medan.

(20) Berdasarkan permohonan saksi Edyson tersebut, Bank Mandiri dalam hal ini Tofani Kadir, menyetujui permohonan untuk menovasi utang atas nama CGN menjadi utang atas nama    PT Tahta Medan melalui surat kepada PT Tahta Medan        No. CBG.CRI/452A/2003 tanggal 11 Desember 2003.

(21) Pada saat perjanjian kredit BL maupun pelaksanaan kredit investasi, keharusan debitor lama (CGN) melunasi kredit BL   –yang kemudian dialihkan menjadi kredit investasi yang disetujui oleh para terdakwa–tidak dilaksanakan. Pada saat dialihkan/dinovasikan kepada PT Tahta Medan, keharusan membangun Tiara Tower dan merenovasi bangunan hotel lama pun takterlaksana. Keharusan menyediakan pembiayaan sendiri sebesar Rp22.500.000.000,00 untuk mengambil alih saham yang dimiliki DPBM3 dan PT PIM, pada kenyataanya tidak pernah dilakukan, dan saham PT PIM tidak berhasil dibeli atau diambil alih. Demikian pula, saham DPBM3 baru dibayar Rp14.597.000.000,00 dari total Rp18.246.250.000,00 sehingga tersisa Rp3.649.250,00 yang tidak dibayar.

(22) Walaupun sudah dilakukan novasi kredit, pembayaran angsuran pokok sesuai jadwal pembayaran PT Tahta Medan yang harus membayar angsuran pokok Desember 2003 s/d 23 Juni 2005 US $6,300,000 tidak dilakukan. PT Tahta Medan hanya membayar angsuran pokok pada 23 Juni 2005 US $150,000, sehingga jumlah angsuran pokok yang tidak dibayar US $6,150,000 ekuivalen Rp58.425.000.000,00 (kurs Rp9.500,00).

(23) Pada 19 Maret 2004, saksi Edyson selaku direktur utama     PT Tahta Medan menyurati Bank Mandiri No. 001/TM-Jk/  CBT-H/III/2004 perihal Permohonan rescheduling atas angsuran KI dan KMK untuk memperoleh kelonggaran waktu dalam memenuhi kewajiban pokok kredit investasi. Pada 26 Mei 2004, saksi Edyson kembali mengirim surat kepada Bank Mandiri untuk memperoleh penghapusan denda bunga kredit investasi.

(24) Berdasarkan surat tersebut, dibuatkan Nota Analisis No. CBG.CRI/CA1.044/2004 tanggal 25 Juni 2004 mengenai penjadwalan kembali angsuran pokok fasilitas kredit investasi PT Tahta Medan (Grup Domba Mas). Nota Analisis ini disetujui oleh para terdakwa selaku pemutus kredit.

(25) Tindakan rescheduling merupakan tindakan penyelamatan, karena arus kas PT Tahta Medan diketahui tidak mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal; penyele-saian pembangunan Tiara Hotel dan renovasi hotel Tiara tidak terealisasi. Di samping itu, kolektibilitas kredit PT Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (sama dengan kurang lancar).

(26) Nota Analisis rescheduling yang disetujui terdakwa E.C.W. Neloe dan M. Sholeh Tasripan menjelaskan bahwa perma-salahan tidak terpenuhinya pembayaran pokok kredit sehingga tergolong kurang lancar karena adanya pemasalahan dengan salah satu penyewa gedung, yaitu The Song.

(27) Permasalahan penyewa The Song sebenarnya sudah ada pada saat terdakwa menyetujui kredit BL. Seharusnya, jika para terdakwa bertindak hati-hati, cermat, teliti, serta mematuhi ketentuan pemberian kredit, permasalahan tersebut dapat diketahui oleh terdakwa; kredit BL dan kredit investasi seharusnya tidak disetujui sehingga dana Bank Mandiri Rp165 miliar tidak layak dicairkan.

(28) Dalam kaitan dengan tidak diikatnya agunan secara yuridis sempurna, Mahkamah Agung menyatakan pendapat sebagai berikut:

“Bahwa, walaupun tidak dilakukan pengikatan hak tang-gungan oleh Bisnis Unit cq COD, dan ini merupakan kesalahan yang menyimpang dari ketentuan KPBM dan PPK Bank Mandiri, maka sebagai pejabat direktur di mana kita tahu bahwa dalam UU No. 1 Tahun 1995, Dewan Direksi adalah yang bertanggung jawab atas segala operasionalnya suatu Perseroan Terbatas atau suatu Korporasi”.

Berkaitan dengan pendapat di atas, majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan para terdakwa dan penasihat hukum. Menurut mereka, para terdakwa tidak bertanggung jawab karena ada prinsip pemisahan tugas dan asas tidak dapat dipidana tanpa kesalahan (geen straff zonder schuld).

Sebaliknya, sudah seharusnya para terdakwa, sebagai direksi Bank Mandiri, harus bertanggung jawab atas penyimpangan yang dilakukan bawahannya. Para terdakwa memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap karyawan di segala lini. Karena itu, para terdakwa seharusnya melalui tataran atau jenjang pengawasan yang sistematik dapat melakukan teguran atau perintah agar Bisnis Unit cq COD segera melakukan pengikatan barang yang diagunkan.

Mahkamah Agung menekankan, yang menjadi inti perma-salahan adalah tidak dilakukan pengikatan atas barang agunan. Perbuatan tersebut sudah menyimpangi SOP, yaitu ketentuan dalam KPBM dan PPK Bank Mandiri. Walaupun SKMHT sudah dikuasai, hal itu tidak menghapuskan kesalahan para terdakwa. 

e.   Kasus Ivone Fredrika dan Nursyaf Effendi

Pada 10 Juli 2003, Ivone Fredrika Koe Koe sebagai Direktur Utama dan Nursyaf Effendi sebagai Komisaris Utama PT Kirana Abadi Perkasa Lines (PTKAPL) mengajukan permohonan kredit investasi dan kredit modal kerja ke Bank Mandiri. Pengajuan kredit investasi itu untuk membeli tiga unit kapal. Permohonan kredit ditangani oleh Subur Hermanto sebagai CBC manager, Djoko Setijo sebagai ketua tim, B. Santoso Nugroho selaku relationship manager, yang ditugaskan melengkapi data untuk menganalisis kredit, yaitu melakukan penilaian terhadap tanah dan tiga kapal yang dijadikan jaminan kredit investasi.

Dalam kenyataannya, B. Santosos Nugroho hanya melakukan pengecekan on the spot terhadap kantor PTKAPL dan salah satu kapal berbendera asing. Ia tidak melakukan pengecekan terhadap dua kapal lainnya, hanya menerima fotokopi data kapal tersebut dari Ivone Fredika Koe Koe. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK) Bank Mandiri yang menentukan:

“Relationship Manager harus melakukan kunjungan langsung ke lokasi nasabah yang bertujuan untuk mengecek kebenaran data kegiatan usaha yang disampaikan oleh calon debitor, dan mengecek agunan yang akan diserahkan, yang meliputi status kepemilikannya, taksasi nilainya, marketabilitas, dan lain sebagainya”.

 Walaupun tidak semua agunan dilakukan pengecekan, Djoko Setijo sebagai ketua tim dan Ferinton sebagai analis kredit, serta yang lainnya, tetap mengusulkan pencairan kredit investasi Rp27,5 miliar. Mereka juga tidak mengindahkan catatan Credit Risk Management yang menyatakan:

“Sebelum penanda-tanganan kredit harus terlebih dahulu diyakini kewajaran nilai kapal yang dibeli dan pelaksanaan pembangunan kembali kapal tahun 2001 melalui sertifikasi naik dok yang melakukan pembangunan kapal atau sertifikasi dari perusahaan penilai”.

Di lain pihak, Ivone Fredika Koe Koe sebagai terdakwa I dan Nursyaf Effendi sebagai terdakwa II, seolah-olah telah membeli terlebih dahulu tiga unit kapal yang dijadikan sebagai jaminan utama dalam pengajuan kredit investasinya. Selanjutnya, JCCO membuat daftar pengecekan pemenuhan persyaratan per-    janjian kredit seolah-olah semua persyaratan telah terpenuhi. Kenyataannya tidak demikian. Berdasarkan pernyataaan ini, kredit kemudian dicairkan. Bahkan, setelah seluruh fasilitas kredit investasi tersebut sudah seluruhnya ditarik, para terdakwa belum membeli kapal yang diperjanjikan untuk dibiayai oleh kredit investasi itu.

3.   Pertimbangan Mahkamah Agung

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mengungkapkan pendapat dan penjelasan dari Erman Rajagukguk sebagai saksi ahli dalam kaitan untuk menjawab “Apakah kerugian dari satu transaksi dalam BUMN (Persero) berarti kerugian PT BUMN dan otomatis jadi kerugian negara”.

Menurut Erman Rajagukguk, Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada intinya menyatakan, bahwa setiap tahun direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS. Laporan ini memuat sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba/rugi tahunan yang bersangkutan, serta penjelasan atas dokumen tersebut. Terkait ini, kerugian dalam sebuah transaksi dapat ditutupi oleh transaksi lain yang menguntungkan. Jika terjadi kerugian dari sebuah transaksi, belum tentu secara otomatis menjadi kerugian perseroan terbatas.

Bicara soal kerugian, di pengadilan Erman Rajagukguk meng-ungkapkan ihwal Prinsip Keputusan Bisnis (BJR):

“Prinsip ini menetapkan bahwa direksi sebuah perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari sebuah tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada iktikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlu memperoleh pembe-naran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan. Prinsip tersebut mendorong direksi lebih berani mengambil risiko daripada terlalu berhati-hati sehingga perusahaan tidak jalan”.

Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat kepastian yang lebih baik dalam bisnis daripada direksi. Para hakim, pada umumnya, tidak memiliki keterampilan bisnis dan baru mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa prosedur pencairan kredit yang dilakukan oleh para terdakwa dan para pejabat Bank Mandiri tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam aturan kredit. Akan tetapi, para terdakwa dan para pejabat Bank Mandiri tetap melaksanakan proses pencairan kredit a quo. Karena itu, permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan para terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana.

q

---

[1][‡‡‡]     Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Per- bankan.

[2][§§§]     Siswanto Sutojo, Menangani Kredit Bermasalah, . . ., op. cit., hlm. 230-231.

[3][****]   Pasal  11  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.

[4][††††]   Pasal  4  Undang-undang  Republik  Indonesia  Nomor  7  Tahun  1992  tentang Perbankan.

[5][‡‡‡‡]   Noel Preston, Understanding Ethics, The Federation Press, Annandale, NSW, Australia, 2007, hlm. 13.

[6][§§§§]   Pasal 29 Ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

[7][*****]                 Pasal 29 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

[8][†††††]                 Pasal 49 Ayat 2 (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 ten-tang Perbankan.

[9][‡‡‡‡‡]                 Kasmir, Manajemen Bank, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 95.

[10][§§§§§]               Secara terperinci, uraian proses usulan kredit mencakup sejumlah aspek yang perlu dianalisis yang dilakukan oleh bagian marketing, dan hasil prosesnya harus pula melibatkan bagian lain yang terkait seperti yang ditunjukkan oleh tanda kurung, sebagai berikut: 1. Pengecekan daftar hitam atau kredit macet, apakah calon debitor termasuk di dalamnya. 2. Aspek yuridis, dari legalitas badan hukum dan legalitas usaha. 3. Mengenai usaha debitor, ditinjau dari aspek marketing, aspek keuangan, aspek teknik/produksi, aspek manajemen, 4. Aspek jaminan kredit dan pengikatan barang-barang jaminan (bagian hukum), 5. Penolakan permohonan atau persetujuan permohonan fasilitas kredit (risk management),     6. Cara pengikatan kredit (bagian hukum), 7. Penandatanganan surat perjanjian kredit (bagian hukum dan bagian operaional). Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 107.

[11][******]             Kasmir menyebutkan bahwa tujuan proses atau prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan usulan atau permohonan kredit, apakah diterima atau ditolak. Kasmir juga mengatakan bahwa prosedur dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara satu dan yang lain tidak jauh berbeda.  Yang berbeda pada persyaratan dan ukuran penilaian yang diterapkan oleh     bank dengan pertimbangan masing-masing. Kasmir, Manajemen Perbankan,      op. cit., hlm. 95.

[12][††††††]             Bank terdiri atas: BPD DKI, CIMB Niaga, Panin Bank, BII, Bank Permata, BTN, OCBC NISP, Bank Mega, Bank Commonwealth, BCA, Standard Chartered Bank, Bank Mandiri, Bank Kesawan, Bank Pundi, Bank Harda International, Bank BNI, Bank UOB Buana, Bank Bukopin, Bank DBS Indonesia, dan Bank Danamon Tbk.

[13][‡‡‡‡‡‡]             Wawancara dilakukan dengan salah satu direksi atau pejabat senior yang mewakili Bank Danamon, Bank BTPN, Bank Permata, Bank BRI, dan Bank Mandiri.

[14][§§§§§§]             Wawancara dengan Muhammad Ali, Corsec, Bank BRI Pusat, Jakarta, 27 Sep-tember 2012.

[15][*******]           Wawancara dengan Sentot A. Sentausa, Direktur Risk Management Bank Mandiri Pusat, Jakarta, 24 Oktober 2012.

[16][†††††††]           Idem.

[17][‡‡‡‡‡‡‡]           Wawancara dengan Muhammad Ali, loc. cit.

[18][§§§§§§§]           Idem.

[19][********]         Wawancara dengan Lista Irna, Policy and Portfolio Head Bank Danamon Pusat, Jakarta, 2 November 2012.

[20][††††††††]         Wawancara dengan Roy Arfandi, Direktur Wholesale Banking PT Bank Permata Pusat, Jakarta, 11 Oktober 2012.

[21][‡‡‡‡‡‡‡‡]         Wawancara dengan Lista Irna, loc. cit.

[22][§§§§§§§§]         Wawancara dengan Sentot A. Sentausa, loc. cit.

[23][*********]       Wawancara dengan Muhammad Ali, loc. cit.

[24][†††††††††]       Wawancara dengan Lista Irna, loc. cit.

[25][‡‡‡‡‡‡‡‡‡]       Wawancara dengan Anika Faisal, Direktur Bank BTPN Pusat, Jakarta, 24 Sep-tember 2012.

[26][§§§§§§§§§]       Wawancara dengan Sentot A. Sentausa, loc. cit.

[27][**********]     Idem.

[28][††††††††††]     Wawancara dengan Anika Faisal, loc.cit.

[29][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]     Wawancara dengan Lista Irna, loc. cit.

[30][§§§§§§§§§§]     Wawancara dengan Roy Arfandi, loc. cit.

[31][***********]  Wawancara dengan Anika Faisal, loc. cit.

[32][†††††††††††]   Wawancara dengan Muhammad Ali, loc. cit.

[33][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]   Wawancara dengan Roy Arfandi, loc. cit.

[34][§§§§§§§§§§§]   Wawancara dengan Anika Faisal, loc. cit.

[35][************]                 Wawancara dengan Muhammad Ali, loc. cit.

[36][††††††††††††]                 Wawancara dengan Sentot A. Sentausa, loc. cit.

[37][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]                 Wawancara dengan Roy Arfandi, loc. cit.

[38][§§§§§§§§§§§§]                 Wawancara dengan Muhammad Ali, loc. cit.

[39][*************]               Idem.

[40][†††††††††††††]               Wawancara dengan Sentot A. Sentausa, loc. cit.

[41][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]               Wawancara dengan Lista Irna, loc. cit.

[42][§§§§§§§§§§§§§]               Wawancara dengan Roy Arfandi, loc. cit.

[43][**************]             Ibid.

[44][††††††††††††††]             Wawancara dengan Muhammad Ali, loc. cit.

[45][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]             Wawancara dengan Sentot A. Sentausa, loc. cit.

[46][§§§§§§§§§§§§§§]             Wawancara dengan Lista Irna, loc. cit.

[47][***************]           Wawancara dengan Sentot A. Sentausa, loc. cit.

[48][†††††††††††††††]           Wawancara dengan Roy Arfandi, loc. cit.

[49][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]           Wawancara dengan Anika Faisal, loc. cit.

[50][§§§§§§§§§§§§§§§]           Idem.

[51][****************]         Idem.

[52][††††††††††††††††]         Wawancara dengan Sentot A. Sentausa, loc. cit.

[53][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]         Wawancara dengan Muhammad Ali, loc. cit.

[54][§§§§§§§§§§§§§§§§]         Wawancara dengan Lista Irna, loc. cit.

[55][*****************]       Wawancara dengan Roy Arfandi, loc. cit.

[56][†††††††††††††††††]       Wawancara dengan Muhammad Ali, loc. cit.

[57][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]       Wawancara dengan Lista Irna, loc. cit.

[58][§§§§§§§§§§§§§§§§§]       Wawancara dengan Roy Arfandi, loc. cit.

[59][******************]     Wawancara dengan Sentot A. Sentausa, loc. cit.

[60][††††††††††††††††††]     Wawancara dengan Muhamad Ali, loc. cit.

[61][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]     Wawancara dengan Lista Irna, loc. cit.

[62][§§§§§§§§§§§§§§§§§§]     Wawancara dengan Roy Arfandi, loc. cit.

[63][*******************]   Wawancara dengan Sentot A. Sentausa, loc. cit.

[64][†††††††††††††††††††]   Wawancara dengan Anika Faisal, loc. cit.

[65][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]   Diterjemahkan secara bebas sebagai sikap entusiasme yang tidak rasional, yang dapat membuat pertimbangan menjadi salah. Robert J. Shiller mengutip istilah ini, yang pertama kali diucapkan oleh Alan Greenspan, dan dapat diartikan sebagai sikap optimistik dari para investor pasar modal terhadap perkembangan pasar dari satu jenis aset, seperti saham, yang tidak didasarkan pada informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur fundamental dari aset itu. Robert J. Shiller, Irrational Exurbearance, Broadway Books, New York, 2005, hlm. xi-xii.

[66][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]   Wawancara dengan Roy Arfandi, loc. cit.

[67][********************]                 M. Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009,      hlm 214.

[68][††††††††††††††††††††]                 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum bagi Hakim, dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Graphika, Jakarta, 2011, hlm. 33

[69][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]                 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pid/2003.

[70][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]                 Andi Hamzah, Komentar terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbaru Mengenai Korupsi, Ind.Hill-Co., Jakarta, 1986, hlm. 10-11.

[71][*********************]               Ibid., hlm. 37.

[72][†††††††††††††††††††††]               Ibid., hlm. 38.

[73][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]               Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas, Doktrin, Perundang-undangan, dan Yuris-prudensi, Kreasi Total Media, Yogya karta, 2009, hlm. 225.

[74][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]               Idem.

[75][**********************]             Idem.

[76][††††††††††††††††††††††]             CGN memperoleh NPWP pada 5 Juli 2002. Surat Keterangan Domisili Perusahaan diperoleh 2 Juli 2002. Akta Pendirian Perseroan Terbatasnya diperoleh pada 9 Juli 2002. Studi Kelayakan Hotel & Convention Center, CGN, oleh Satyatama Graha Tara, Oktober 2002.

[77][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]             ”Neloe Masih Punya Banyak Peluang”, Majalah Trust, 23 Oktober 2005.

[78][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]             Hotel Tiara semula dimiliki oleh PT Hotel Medan Utama (HMU), telah mencatat sejarah yang panjang di kancah peradilan Indonesia. Pada 14 Desember 1971, HMU memperoleh kredit investasi dengan grace period dua tahun dari Bank Ekspor Impor Indonesia (BEII) untuk membangun hotel. Karena sebagian besar kredit baru cair ketika grace period habis (2 Agustus 1973), penyelesaian proyek hotel tidak seluruhnya terlaksana (baru mencapai 65%) tetapi kredit investasi telah jatuh tempo. HMU tidak mampu melakukan pembayaran angsuran  pokok  sesuai perjanjian, sehingga berakibat kredit menjadi macet. Pihak BEII meminta Kantor Lelang Negara (KLN) Medan untuk melakukan pelelangan atas barang jaminan, dan telah dilaksanakan pada 27 Juni 1977. Kemudian, pihak HMU mengajukan gugatan terhadap BEII dan KLN Medan melalui PN Medan, agar tindakan para tergugat batal demi hukum. Perkara ini terdaftar di PN Medan pada 26 Juli 1978. PN Medan (No. 278/Perd/PN.Mdn, tanggal 12 Desember 1979) memutuskan untuk menolak seluruh gugatan HMU, dengan dasar bahwa tindakan para tergugat telah sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya.

Kemudian, ketika hotel dikuasai oleh bank, BEII menyelesaikan proyek pem-bangunan hotel hingga beroperasi. Lalu, kepemilikannya dipindahkan dari PT. Tiara ke PT Tahta Medan. PT Tiara didirikan pada 8 Maret 1979 oleh pejabat-pejabat dari BEII dan disahkan oleh Menteri Kehakiman pada 25 Juni 1979 (terdaftar di PN Medan 26 Juli 1978).

Pada tingkat banding, PT Medan (No. 528/Perd/PT. Medan, 28 November 1981) membatalkan putusan hakim pertama dan menyatakan bahwa lelang eksekusi batal demi hukum dengan pertimbangan: 1). Kredit baru cair seluruhnya setelah dua tahun ditandatangani, padahal harga bahan-bahan bangunan telah naik sehingga anggaran semula tidak mencukupi, tetapi pihak bank tidak bersedia menambah kredit. 2). Usaha untuk mencari pembiayaan alternatif dicegah oleh pihak bank. 3). Umumnya, kredit investasi diberikan untuk jangka waktu 5-10 tahun, dengan grace period dua tahun ditambah keringanan bunga pada masa awal operasi proyek. 3). Bank berkewajiban yuridis dan moral untuk men-   dukung proyek hingga beroperasi. 4). Merupakan keputusan tergesa-gesa untuk menyatakan bahwa kredit telah macet dan melakukan lelang, dan bank sendiri yang menjadi pemenang lelang dengan harga Rp650 juta di bawah harga limit. Dengan demikian, tindakan tergugat dinyatakan sebagai tindakan melawan hukum dan pelelangan dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.

Pada tingkat kasasi, MA (Reg. No. 2450 K/Sip/1982) menguatkan putusan PT Medan dengan pertimbangan hukum yang intinya adalah utang-piutang antara pemohon kasasi (BEII) dan termohon kasasi (PT. Hotel Medan) belum pasti, sehingga surat paksa dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU No. 48/1960.

Pada 7 Mei 1986, PUPN Jakarta qq PUPN Medan mengajukan PK melawan Hotel Medan Utama dan memohon MA agar putusan MA dalam kasasi dan surat paksa (No. SP-28/PUPN/SU/1977, 26 April 1977) adalah sah menurut hukum dan me-nguatkan putusan PN Medan No. 278/Perd/1978 PN. Mdn, tanggal 12 Desember 1979. Dalam keputusannya (Reg. No. 352/PK.1/Pdt/1986), MA menolak permohon-an PK. BEII kemudian mengajukan PK melawan PT. Hotel Medan Utama dan PUPN, tetapi MA (Reg. No. 353/PK.2/Pdt/1986) kembali menolak permohonan PK ini.

Berdasarkan keputusan-keputusan tersebut, hotel Tiara secara yuridis kembali dimiliki PT. Hotel Medan Utama, dengan sejumlah utang beserta bunga yang harus dibayarkan oleh debitor ini kepada BEII. Namun, penulis tidak memperoleh informasi mengenai kejadian setelah itu, kecuali Hotel Tiara Medan menjadi aset PT. Tahta Medan, yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Dana Pensiun Bank Mandiri (YDPBM) dan anak perusahaan Bank Mandiri. Selanjutnya, Tahta Medan memiliki utang kepada BCA untuk pembiayaan renovasi hotel dan pembangunan Tiara Tower, dan menjelang Krisis Moneter (1997-1998) tidak seluruh fasilitas kredit dapat dicairkan, hingga kredit bermasalah. Saat krisis moneter terjadi, seluruh aset kredit BCA yang bermasalah diserahkan kepada BPPN (1998), kemudian aset kredit ini yang dibelakangnya terdapat aset berbentuk hotel dilelang oleh BPPN. HP Panggabean, Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (Berikut Tanggapan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 113-141.

[79][***********************]           Ibid., hlm. 65.

[80][†††††††††††††††††††††††]           Ibid., hlm. 64.

[81][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]           Kasus Kredit Macet CGN di Bank Mandiri Dinilai Berindikasi Kejahatan Perbankan. Kompas Online, Selasa, 3 Mei 2005.

[82][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]           Idem.

[83][************************]         “Pengacara Siapkan Surat Penangguhan Penahanan”, Suara Merdeka, Kamis, 19 Mei 2005.

[84][††††††††††††††††††††††††]         ”Neloe Cs Korban Salah Sasaran?”, Prospektif.com, Jakarta, 19 Oktober 2005.

[85][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]         Idem.

[86][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]         Idem.

[87][*************************]       Idem.

[88][†††††††††††††††††††††††††]       “Klien Saya Hanya Menerima Laporan Bawahan”, Rakyat Merdeka, 18 Oktober 2005.

[89][‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡]       “Kasus Kredit Macet CGN di Bank Mandiri Dinilai Berindikasi Kejahatan Perbankan”, Kompas Online, Selasa, 3 Mei 2005.

[90][§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§]       Idem.

[91][**************************]     Idem.

[92][††††††††††††††††††††††††††]     “Neloe Langgar Prinsip Kehati-hatian”, Kompas, 18 September 2007.