PRINSIP KEPUTUSAN BISNIS: Pemberian Kredit Perbankan Dalam Hubungan Perlindungan Hukum (Bab 6)

BAB  6

Intisari dan Saran

 6

D

alam rangka memenuhi tujuan dari penelitian, ada beberapa catatan penting sebagai intisari yang dapat saya catat. Pertama, ketentuan UU PT memenuhi “prinsip keputusan bisnis” dalam rangka melindungi direksi, secara jelas menimbulkan fiduciary relationship, berdasarkan Pasal 94 Ayat 1 UU PT dan Pasal 3 Ayat 2 huruf a, yang lebih lanjut mengatur fiduciary duty berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 92 Ayat 1, Pasal 97 Ayat 2, dan Pasal 98 Ayat 1 UU PT. Pasal 92 Ayat 2 UU PT mengatur diskresi bagi direksi untuk membuat keputusan bisnis, dengan memenuhi unsur iktikad baik (Pasal 97 Ayat 2 UU PT), duty of (skill and) care (Pasal 97 Ayat 2, Pasal 93 Ayat 1, Pasal 97 Ayat 5 huruf b, dan Pasal 104 Ayat 4 huruf b UU PT), dan duty of loyalty dalam frasa ‘penuh tanggung jawab’ (Pasal 97 Ayat 2 UU PT, Pasal 97 Ayat 5 huruf c, dan Pasal 104 Ayat 4 huruf c UU PT); serta memberikan perlindungan hukum bagi direksi (Pasal 97 Ayat 5 huruf a, dan Pasal 104 Ayat 4 huruf a dan d), sejauh direksi terbukti tidak salah atau lalai.

Kedua, untuk menjawab bagaimana keputusan bisnis diterapkan dalam praktik pemberian kredit, saya menyimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan dan pertimbangan bisnis dalam praktik pemberian kredit di Indonesia telah memenuhi “prinsip keputusan bisnis”, karena harus memenuhi kebijakan kredit internal bank, ketentuan Bank Indonesia dan Pasal 8 UU Perbankan. Ketentuan ini mewajibkan direksi untuk menerap-kan fiduciary duty, iktikad baik, duty of (skill and) care, dan duty of loyalty, sehingga dapat memperoleh perlindungan hukum.

Ketiga, saya menemukan sejumlah faktor yang berpengaruh dalam pemberian kredit dan memenuhi “prinsip keputusan bisnis”, serta dapat memberikan perlindungan hukum kepada direksi bank. Faktor-faktor tersebut adalah: konsep due care yang lebih luas, kemampuan dan keahlian (perkreditan) yang lebih tinggi, kebijakan perkreditan internal bank dan ketentuan BI dan UU Perbankan, duty of loyalty dengan membuat keputusan secara jujur, objektif dan independen, dan menghindari kelalaian dan kesalahan menurut UU PT dan yurisprudensi Indonesia. Sebagai sebuah konsep baru dalam pemberian kredit, penemuan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, dan dapat memperoleh perlindungan hukum ini memperbaiki pengertian kepastian hukum sebagai teori menengah (middle range theory). Konsistensi penerapan undang-undang, dalam hal ini Pasal 8 UU Perbankan, terhadap perkara yang sama dapat dicapai dengan mengetahui faktor-faktor yang lebih pasti dan harus selalu ada secara umum dalam setiap perkara, sehingga faktor-faktor tersebut dapat berfungsi sebagai ukuran atau patokan. Pada saat yang sama, sejalan dengan teori Mochtar Kusumaatmaja dalam kaitan sebagai teori terapan (applied theory), kepastian hukum akan adanya pelindungan hukum yang lebih jelas didasarkan atas patokan yang lebih pasti dapat merubah sikap masyarakat, dalam hal ini para bankir, ke arah yang diharapkan. Perlindungan hukum ini dapat mendorong efektifitas dalam menyalurkan dana masyarakat ke kegiatan yang produktif dan menghasilkan, sehingga berdampak pada pembukaan lapangan kerja baru. Penerapan konsepsi tersebut pada tataran applied, secara langsung atau tidak, mencakup pertimbangan sosial dan moral dalam pengertian (hukum) ekonomi Pancasila oleh Mubyarto dan Bernard Limbong, sekaligus dapat memperkecil timbulnya kredit macet, sehingga kesejahteraan masyarakat umumnya dapat terjaga.

Dari intisari tersebut, saya mengajukan beberapa saran. Pertama, UU PT telah dipastikan secara penuh mengatur “prinsip keputusan bisnis”, demikian pula dalam pengambilan keputusan kredit, baik dalam praktik atau dalam pertimbangan Mahkamah Agung. UU PT telah menunjukkan adanya perlindungan hukum bagi direksi. Pertimbangan Mahkamah Agung telah pula menunjukkan perbuatan-perbuatan dalam keputusan kredit yang dapat dikategorikan sebagai melanggar hukum. Oleh karena itu, agar memperjelas adanya kepastian hukum bagi direksi bank, disarankan agar Pasal 8 UU PT ditambah dengan ayat yang mempertegas adanya perlindungan hukum, sesuai konsepsi BJR. Tambahan ayat ini dapat berbunyi, “Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi atas kerugian yang diakibatkan karena timbulnya kredit bermasalah sejauh telah memenuhi kejujuran dan iktikad baik, serta seluruh kebijakan dan ketentuan perkreditan internal bank, Bank Indonesia, dan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila dapat membuktikan tidak mempunyai benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan pengawasan serta berusaha mencegah terjadinya kerugian bagi bank”. 

Kedua, agar penelitian ini berguna secara teoretis, saya mendorong untuk memahami pengertian yang tercakup dalam “prinsip keputusan bisnis” dalam praktik pemberian kredit bagi lingkungan akademis, bankir, hakim, dan para pemerhati hukum bisnis atau hukum perbankan. Dari segi praktis, para bankir disarankan untuk lebih memperhatikan dan menerapkan ketentuan kebijakan perkreditan internal bank dan ketentuan yang berlaku, dan lebih memahami pengertian kelalaian dalam UU PT, dan yurisprudensi Indonesia. Selain itu, semoga karya ini dapat menahan pengaruh beriktikad tidak baik, melakukan perubahan hukum perbankan yang menjauh dari ketentuan Pasal 33 UUD 1945 dan Perubahannya.

Ketiga, untuk memastikan berlakunya konsepsi tersebut, saya mendorong dilakukan paparan lain yang mengkaji keberlakuan teori itu dalam praktik pemberian kredit di masa depan sebagai langkah falsifikasi menuju keberlakuan yang lebih baik, khususnya dalam konteks law in action. []

 

Pustaka Acuan

BUKU

Abdul Aziz Hakim. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Abdulkadir Muhammad. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdul Manan. 2009. Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana Predana Media.

Abdul R. Saliman. 2006. Hukum Bisnis untuk Perusahaan, Teori & Contoh Kasus. Jakarta: Prenada Media Grup, Cetakan Kedua.

Adi Sulistiyono, dan Muhammad Rustamaji. 2009. Hukum Ekonomi Sebagai Panglima. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.

Ahmad Rifai. 2011. Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Ahmadi Miru. 2007. Hukum Kontrak, Perancangan Kontrak. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Agus Budiarto. 2002. Kedudukan Hukum, Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Andi Hamzah. 1986. Komentar terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terbaru mengenai Korupsi. Jakarta: Ind.Hill-Co.

Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Arus Akbar Silondae, dan Andi Fariana. 2010. Aspek Hukum dalam Ekonomi & Bisnis. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Michael Backman. 2001. Asian Eclipse. Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.

Bahder Johan Nasution. 2011. Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Joel Bakan. 2002. The Corporation, Pengejaran Patologis Terhadap Harta dan Tahta. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Erik Banks dan Richard Dunn. 2002. Practical Risk Management, An Executive Guide to Avoid Surprises and Losses. Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

Tom L. Beauchamp dan Norman E. Bowie. 2001. Ethical Theory and Business. New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Bernard Nainggolan. 2011. Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan Dalam Kepailitan. Bandung: Penerbit PT Alumni.

Bernhard Limbong, 2011. Ekonomi Kerakyatan dan Nasionalisme Ekonomi. Jakarta: Pustaka Margaretha.

Dennis J Block (et.al). 1989. The Business Judgment Rule, Fiduciaries Duties of Corporate Directors. New Jersey: Prentice Hall Law & Business.

Norman E. Bowie. 1998. Business Ethics, A Kantian Perspective. Minneapolis: Blackwell Publisher.

James Macgregor Burns. 2010. Leadership. New York:  Harper & Row.

Bruce S. Butcher. 2000. Directors’ Duties, A New Millennium, A New Approach?. London: Kluwer Law International.

M. Umer Chapra dan Habib Ahmed. 2008. Corporate Governance, Lembaga Keuangan Islam. Jakarta: Bumi Aksara.

Chatamarrasjid Ais, 2004. Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-Soal Aktual Hukum Perusahaan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

John L. Colley Jr., (et.al). 2005. What is Corporate Governance?. New York: McGraw Hill.

Joetta Colquitt. 2007. Credit Risk Management, How to Avoid Lending Disasters and Maximize Earnings. New York: McGraw-Hill.

_____. 2000. Managing Credit Risk, Analysis, Rating and Pricing, The Probability of Default. London: Euromoney Books.

Robert Cooter dan Thomas Ulen. 1997. Law and Economics. Massachusets: Addison – Wesley Educational Publishers Incm.

Brian Coyle. 2000. Corporate Credit Analysis, Caterbury: CIB Publishing.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Fred R. David. 2011. Strategic Management, Concepts and Cases. England: Pearson Education Limited.

A Deni Daruri dan Djony Edward. 2004. BPPN Garbage In Garbage Out, Jakarta: Center for Banking Crisis.

Deborah K Dilley. 2008. Essentials of Banking. New Jersey: JohnWiley & Sons, Inc.

Djoko Retnadi. 2005. Obligasi Rekapitulasi Perbankan, Geneologi Masalah dan Solusi. Jakarta: Masyarakat Profesional Mandani.

Faisal Basri, Perekonomian Indonesia, Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga,

            <http://www.erlangga.co.id,editor@erlangga.net>, 2002.

Derek French (et.al). 2009. Company Law. New York: Oxford University Press.

Blaise Ganguin dan John Bilardello. 2005. Fundamentals of Corporate Credit Analysis, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Bryan A. Garner. 2004. Black’s Law Dictionary, St. Paul: West Publishing Co.

Gatot Supramono. 2009. Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis. Jakarta: Rineka Cipta.

Roy Goode. 2004. Commercial Law. London: Penguin Books.

Gunardi Endro. 1999. Redefinisi Bisnis. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.

Gunawan Widjaja. 2003. Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan. Jakarta: RajaGrafindo.

Hadi Soesatro (eds). 2005. Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Roger H. Hale. 1983. Credit Analysis, A Complete Guide. New York: John Wiley & Sons.

G. W. F. Hegel. 1996. Philosophy of Right. New York: Prometheus Books.

Hendra Setiawan Boen. 2008. Bianglala Business Judgment Rule. Jakarta: Tatanusa.

Hermansyah. 2007. Hukum Perbankan Nasional Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media.

HP. Panggabean. 1993. Himpunan Putusan Mahkamah Agung RI Mengenai Perjanjian Kredit Perbankan (Berikut Tanggapan). Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. Penyalahgunaan Keadaan (Misbruick van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian. Yogyakarta: Liberty.

Indriyanto Seno Adji. 2006. Korupsi Kebijakan Aparatur Negara & Hukum Pidana. Jakarta: Diadit Media.

Ira A. Jackson dan Jane Nelson. 2004. Profits with Principles. New York: Currency Doubleday.

Jazim Hamidi. 2006. Revolusi Hukum Indonesia. Jakarta dan Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media.

Jimly Asshiddiqie. 2011. Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.

Johnny Ibrahim. 2009. Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum. Surabaya: Putra Media Nusantara.

Jonker Sihombing. 2010. Peran dan Aspek Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Bandung: Penerbit PT Alumni.

_____.             2009. Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah, Bandung: Penerbit PT Alumni.

Jopie Jusuf. 2010. Analisis Kredit Untuk Account Officer, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Kamus Hukum, Bandung: Citra Umbara.

Kamus Ilmiah Populer, Gramedia Press, 2006.

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2006. Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kasmir. 2006. Manajemen Bank, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Leden Marpaung. 2005. Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana terhadap Perbankan, Jakarta: Penerbit Djambatan.

Lili Rasjidi, dan I. B. Wiyasa Putra. 2003. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Mandar Maju.

_____. 2007. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Luthfi J. Kurniawan, dan Mustafa Lutfi. 2011. Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik, Malang: Setara Press.

As. Mahmoedin. 2004. Melacak Kredit Bermasalah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Man S. Sastrawidjaja. 2010. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bandung: Penerbit PT Alumni.

Masyhud Ali. 1999. Cermin Retak Perbankan, Refleksi Permasalahan dan Alternatif Solusi, Jakarta: Elex Media Komputindo.

Miriam Budiardjo. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Mochtar Kusumaatmadja. 2006. Konsep-Konsep Hukum, Dalam Pembangunan, Bandung: Penerbit PT Alumni.

Munir Fuady. 2002. Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law, Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2002. Hukum Perkreditan Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2002. Hukum Perusahaan, Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 2010. Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kotemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Muhamad Edwin. 2011. Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Muhamad Djumhana. 2008. Asas-Asas Hukum Perbankan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

_____. 1996. Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Neni Sri Imaniyati. 2009. Hukum Bisnis, Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi, Yogyakarta: Graha ilmu.

Nindyo Pramono. 2006. Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung: Citra Aditya Bakti.

NHT Siahaan. 2005. Pencucian Uang & Kejahatan Perbankan, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Nomensen Simano. 2010. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Permata Aksara.

O.C. Kaligis. 2007. Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid 2, Bandung: Penerbit PT Alumni.

_____. 2011. Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 6, Bandung: Penerbit PT Alumni.

Rowena Olegario. 2006. A Culture of Credit, Embedding Trust and Transparency in American Business, London: Harvard University Press.

Mike Ottley. 2007. Company Law 2007-2008, New York: Routledge-Cavendish.

Padmo Wahjono. 2003. Ilmu Negara, Jakarta: Ind-Hill-Co.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

John Pieris dan Nizam Jim. 2007. Etika Bisnis & Good Corporate Governance, Jakarta: Pelangi Cendekia.

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2012. Hukum Dagang di Indonesia, Bandung: Pustaka Setia.

Pranoto Iskandar dan Yudi Junadi. 2011. Memahami Hukum di Indonesia, Sebuah Korelasi antara Politik, Filsafat dan Globalisasi, Cianjur: IMR Press.

Noel Preston. 2007. Understanding Ethics, Annandale, NSW, Australia: The Federation Press.

R. Ali Rido. 2004. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Bandung: Penerbit PT Alumni.

Rachmadi Usman. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____. 2004. Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bandung: Penerbit PT Alumni.

Ridwan Khairandy. 2009. Perseroan Terbatas, Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Yogyakarta: Kreasi Total Media.

George Ritzer. 2006. The Globalization of Nothing, Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

Setiawan. 1992. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: Penerbit PT Alumni.

Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (eds). 2011. Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi, Jakarta: Rajawali Pers.

Gerhard Schroeck. 2002. Risk Management and Value Creation in Financial Institutions, New Jersey: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.

Roman Scott. 2003. “Credit Risk Management  for Emerging Markets: Lessons from The Asian Crisis”, Gaeta (ed) Frontier in Credit Risk, New Jersey: John Wiley & Sons (Asia).

John Shaw. 2003. Corporate Governance & Risk, A System Approach, New Jersey: Wiley & Son.

Robert J. Shiller. 2005. Irrational Exurbearance, New York: Broadway Books.

Sidik Suraputra. 2006. Hukum Internasional, dan Berbagai Permasalahannya, Jakarta: Diadit Media.

Siswanto Sutojo. 2007. Menangani Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus, Jakarta: Damar Mulia Pustaka.

_____. 2007. The Management of Commercial Bank, Jakarta: Damar Mulia.

Adam Smith. 2000. The Theory of Moral Sentiment, New York: Prometheus Books.

Subekti. 2005. Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Penerbit Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 2004. Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

_____. 2011. Teori Hukum, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung: Penerbit PT Alumni.

Sutan Remi Sjahdeini. 1993. Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

M. Syamsudin. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tri Budiyono. 2011. Hukum Perusahaan, Salatiga: Griya Media.

_____. 2009. Transplantasi Hukum, Harmonisasi dan Potensi Benturan, Salatiga: Griya Media.

Try Widiyono. 2009. Agunan Kredit dalam Financial Engineering, Jakarta: Ghalia Indonesia.

_____. 2005. Direksi Perseroan Terbatas, Keberadaan, Tugas, Wewenang & Tanggung Jawab, Bogor: Ghalia Indonesia.

Veithzal Rivai, (et.al). 2007. Bank and Financial Institution Management, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

_____. 2006. Credit Management Handbook, Jakarta: Raja-Grafindo Persada.

Vesa Vihriala. 1997. Banks and The Finish Credit Cycle, Helsinki: Bank of Finland.

Widjanarto. 2003. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta: Temprint.

Yahya Harahap. 2011. Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika.

Yudi Latief. 2011. Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zaeni Asyhadie. 2006. Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksana-annya di Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zulkarnaen Sitompul. 2006. Problematika Perbankan, Bandung: Books Terrace & Library.

LITERATUR LAINNYA

Wendell H Adair Jr. (et.al), “Surviving Dismissal: The Business Judgment Rule Revisited”, The Journal of Corporate Renewal, (November 2005).

Ahmad Fikri Asegaf, ”Tindak Pidana Perbankan & Penerapan Undang-undang Korupsi dalam Kasus-Kasus Per-bankan”, Prosiding Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Jakarta, (2007).

Zeeshan Ashraf, “The Position of the Business judgment Rule in Different Corporate Cultures and Structures: a Study and Analysis”,

[2001]

Australian Policy & Advocacy, “Business Judgment Rule”, [30/06/1996]. 

Joseph E. Bachelder, “Disney: Severance and the Business Judgment Rule”, New York Law Journal,

<http://www.jebachelder.com/articles/981229.html> (29/12/1998). 

Stephen M. Bainbridge, “Why a Board?, Group Decisionmaking in Corporate Governance”, Vanderbilt Law Review, Vol. 55, pp. 1-66, (2002).

_____. “Much Ado about Little? Directors’ Fiduciary Duties in the Vicinity of Insolvency”, Social Science Research Network, [25/10/2005].

_____. “Substantive due care and business judgment rule in corporate fiduciary duty law”,

<http://www.professorbainbridge.com/professorbainbridgecom/2003/11/substantive-due-care-and-the-business-judgment-rule-in-corporate-fiduciary-duty-law,html> [29/11/2003].

_____. “The Business Judgment Rule as Abstention Doctrine”, Research Paper No. 03-18, UCLA, School of Law, Law & Economics Reseach paper Series,

<http://ssrn.com/abstract=429260> [28/07/2003].

_____.             “The Importance of an ‘Esoteric’ Rule”,

[03/02/2006].

BFA, “[No. 21] The Duty of Loyalty Revisited”, [21/03/2009].

Bismar Nasution. “Pertanggung Jawaban Direksi: Pertanggungan Jawab Direksi dalam Pengelolaan Perseroan”, [Tidak bertanggal]

Randall W. Bodner, (et.al.), The Business Judgment Rule Under Seige: Tower Air, IT Group, and Notice Pleading in Federal Court.

R Boffey dan GN  Robson, “Bank Credit Management”, Managerial Finance 1995; 21, 1 (1995).

Helen M. Bowers, “Fairness of Opinions and the Business Judgment Rule, An Empirical Investigation of Target Firm’s Use of Fairness of Opinions”, [4/4/2002].  

Douglas M. Brandson, “The Rule That Isn’t A Rule – The Bussiness Judgment Rule”, Valparaiso University Law Review, Vol. 36, <http://papers.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=346080> (2002).

Meredith M. Brown dan William D. Regner, “What’s happening to the business judgment rule?”, Insights: the Corporate & Securities Law Advisor, Englewood Cliffs, August 2003, Vol. 17, iss. 8, pg. 2. <///C:/Documents%20and

            %20Settings/Administrator/Desktop/p…> (07/11/2007).

Jon Canfield, “The Evolution of a More Strigent Business Judgment Rule in Banking, The Minimilization of Director Deference”, <http://blj.ucdavis,edu/article.asp? id=589> [01/05/2006].

Charles Himawan, “Hukum Sebagai Panglima”, Jakarta: Kompas, (2006).

Company and Association Law Dictionary, <http://www.duhaime.org/LegalDictionary/category/CompanyandAssociationLawDictionary.asp> [Tidak bertanggal].

Lawrence A. Cunningham dan Charles M. Yablon, “Delaware Fiduciary Duty Law after QVC and Technicolor: A Unified Standard (and the End of Revlon Duties?)”, Boston College Law School, Research Paper 1994-03, <http://ssrn.com/abstract=917120> [01/01/1994].

Dikutip dari Wikipedia Bahasa Indonesia, .

Melvin A. Eisenberg, “Whether The Business Judgment Rule should be Codified”, <http://www.clrc.ca.gov/pub/BKST -EisenbergBJR.pdf> [05/1995].

Mohamed Ali Elgari, “Credit Risk in Islamic Banking and Finance”, Islamic Economic Studies, Vol. 10, No. 2 (March 2003).

Tubagus Feridhanusetyawan dan Mari Pangestu, “Indonesia in Crisis: A Macro Economic Perspective“, CSIS Economics Working Paper Series, <http://www.csis.or.id/papers/ wpe074> (2004).

Frans Hendra Winarta, ”Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tipikor Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan: Perspektif Penegakan Hukum”, CFISEL, Prosiding Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Jakarta, (2007).

Frans Winarta. ”Kredit Macet Bukan Korupsi”. [11//12/2012]

Fred B. G. Tumbuan, “Mencermati Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1995”, Prosiding Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Jakarta, (2004).

_____.             “Organ-Organ Pada Perseroan Terbatas: Kewenangan dan Tanggung Jawabnya”, Prosiding Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Jakarta, (2004).

Franklin A. Gevurtz, “Earning Management and The Business Judgment Rule: An Essay on Recent Corporate Scandals”,

<http://www.wmitchell.edu/lawreview/volume30/issue4/3gevurtz.pdfm> [20/05/2004].

Carlos Andres Laguado Giraldo dan Maria Paula Diaz Canon, “Modern Conception of Business Judgment Rule: A Case Study on Delaware Jurisprudence”, International Law,

<http://redalyc,uaemex/redalyc/pdf/824/82400501.pdf> [2005].

Andrew S. Gold, “A Decision Theory Approach to the Business Judgment Rule: Reflection on Disney, Good Faith, and Judicial Uncertainty”, Social Science Research Network, Maryland Law Review, Vol. 66, p 398, 2007, <http://papers,ssrn.com/sol3/papers,cfm?abstract_id=965058> (26/02/2007).

Annette Greenhow, “The Statutory Business Judgment Rule: Putting the Wind into Directors’s Sails”, Bond Law Review, Volume 11, Issue 1, Article 4, ePublication@bond, (1999).

Sean J. Griffith, “Good Faith Business Judgment: A Theory of Rhetoric in Corporate Law Jurisprudence”, [2005].

Nadelle Grossman, “Director Compliance with Elusive Fiduciary Duties in a Climate of Corporate Governance Reform”, Fordham Journal of Corporate & Financial Law, (2007).

Akin Gump Strauss Hauer, ”Risk Management: Delaware Court Affirms Protection of Business Judgment Rule in Current Financial Crisis“, <@2009 Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP> [11/03/2009].

Indra Safitri, “Tindak Pidana Perbankan & Penerapan Undang-undang Korupsi dalam Kasus-Kasus Perbankan“, Prosiding Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Jakarta, (2007).

Indriyanto Seno Adji, ”Overheidsbeleid-Privaatrechtelijkheid & Tindak Pidana Korupsi”, Prosiding Tindak Pidana Perbankan, Penggunaan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Jakarta, (2007).

Jaclyn Jaeger, “Delaware Court Upholds Business Judgment Rule”, [17/03/2009].

Jaksa, Jakarta: TEMPO Interaktif, 10 Oktober 2005.

AD. Jankowicz dan RD. Hisrich, “Intuition in Small Business Lending Decision”, Journal of Small Business Management, 25, 3, (July 1987).

Lyman Johnson, “The Modest Business Judgment Rule“, The Business Lawyer, Feb 2000; 55, 2; ABI/IFORM Global.

_____. “Recalling Why Corporate Officers are Fiduciaries”, Washington & Lee Public Law and Legal Theory, Working Paper No. 04-13, <http://ssrn.com/abstract= 557926> [06/2004].

George G. Kaufman, “Macro Economic Stability and Bank Soundness”, [2001].

V. Kartyaeni, “Directors’ Care and Duty in Case of Breach”, <http://www.goforthelaw.com/articles/fromlawstu/article49.htm> [undated].

Krisna Wijaya, “Penanganan Kredit Macet”, Kompas, Jumat, 27 Mei 2005.

Masaaki Komatsu, “Asian Financial Crisis and Its Lesson–Indonesia”, [2007].

Demirguc Kunt dan Enrica Detragiache, “The Determinants of Banking Crisis: Evidence from Developed and Developing Countries”, The World Bank Research Department, IMF,

[1998].

John H. Langbein, “The Contractarian Basis of the Law of Trusts”, Yale Law Journal, Yale L.J.625, <http://cyber. law.harvard.edu/trusting/uni5all.html> [December 1995].

Ross Levine, (et.al), “Financial Intermediation and Growth: Causality and Causes”, [2000].

Wenying Jiangli, (et.al), “Relationship Lending, Accounting Disclosure, and Credit Availability During Crisis”, [September 2004]

Peter Ling, “The Satutory Business Jugdment Rule”, [22/07/2009].

Ray D. Madoff, “Unmasking Undue Influence”, Boston College Law School, Research Paper No. 1997-03, <http://srrn.Com/abstract=751564> (1997).

Mar’ie Muhammad, “Kredit Macet Sama Dengan Kejahatan?”, Bisnis Indonesia, 30 Mei 2005.

Mas Ahmad Daniri, dan Dadi Krismanto, “Peran Corporate Secretary sebagai Penjaga Gawang Good Corporate Governance”,

<http://www,madani-ri.com/2007/12/25/peran-corporate-secretary-sebagai-penjaga-gawang-good-corporate-governance> [25/12/2007].

Jan Mattson, “How Bank Loan Officers Evaluate Persons Applying for Credit”, The International Journal of Bank Marketing, Bradford Vol. 11, <http://proquest.umi.com/ pqdweb?did=1120806&sid=1&Fmt=3&clientld=43309&RQT=309&VName=PQD> (1993).

Mitsuru Misawa, “Bank Directors’ Decision on Bad Loans: A Comparative Study of US and Japanese Standards of Required Care”, Banking Law Journal, (May 2005).

Frederic S. Mishkin, “A Lesson From The Asian Crisis”, Journal of International Money and Finance 18 (1999) 709-723, <www.elsevier.com/locate/jimofin> (1999).

Leonard I. Nakamura, “Lessons on Lending and Borrowing in Hard Times”, Business Review- Federal Reserve Bank of Philadelphia,

(July/August, 1991),

Nindyo Pramono, “Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3 (2007). 

Nurul Huda, ”Prematur Memandang Kredit Macet Sebagai Korupsi”, <http://www.advokatindonesia.com/rubrik-detail.phb?id=11> [2 juni 2007].

PW Pamungkas, “Berlakukah Business Judgment Rule di Indonesia”, <http://pwpamungkas.wordpress,com/2010 /09/11/business-judgement-rule> [20/10/2011].

Pan Mohamad Faiz, “Penafsiran Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi”,

[04/2011].

Johneth Chongseo Park, (et.al), The Business Judgment Rule: A Missing Piece in the Developing Puzzle of Korean Corporate Governance Reform, Journal of Korean Law, Vol.. 3, (2 November 2003).

Partomuan Pohan, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum”, Prosiding Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Jakarta, (2004).

Ryan Kiryanto, Kasus Kredit Macet dan Prospek Bank Pelat Merah. InfoBankNews.com, 30 Agustus 2005.

Bert Scholtens dan Dick van Wensveen, “The Theory of Financial Intermediation: An Essay on What It Does (not) Explain”, SUERF (SuerF Studies; 2003/1), ISBN 3-902109-15-7 ©2003, The European Money and Finance Forum, Viena,

[2003].

Chung-Hua Shen dan Meng-Fen Hsieh, “Prediction of Bank Failures Using Combined Micro and Macro Data”,

<cshen@nccu.edu.tw.sndrah@cc.vit.edu.tw> [2004].

James E. Smith, “Risk Sharing, Fiduciary Duty, and Corporate Risk Attitudes”, Decision Analysis, Vol. 1, No. 2, pp 114-127, <@2004 INFORMS> (06/2004). 

H. Bartu Solar, (et.al), “Fraud, Banking Crisis, and Regulatory Enforcement: Evidence From Macro-Level Transaction Data”, Eur J Law Econ 21:179-197, (2006).

Robert Sprague, “Directors Behaving Badly: 21^st Century Corporate Governance Standards”,

            <http://www.alsb.org/Proceedings%20Files/2007/Sprague.pdf> [2007].

Robert Sprague dan Aaron J. Lyttle, “Shareholder Primacy and The Business Judgment Rule: Arguments for Expanded Corporate Democracy“, Social Science Research Network,

<http://ssrn,com/abstract=1647002> [22/07/2010].

Sunarsip, “Analisis atas Deregulasi, Krisis, dan Restrukturisasi Perbankan di Indonesia. Pendekatan Teori Polizato dan William E. Alexander”, Jurnal Keuangan Publik, Vol. 1/No. 1, (2003).

Sundari Arie, ”Tindak Pidana di Bidang Perbankan ditinjau dari Undang-undang Perbankan dan Peraturan perundang-undangan terkait serta pemasalahan dalam Prakteknya”, Prosiding Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Penggunaan Undang-undang Pembe-rantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Tindak Pidana di Bidang Perbankan, Jakarta, (2007).

Supreme Court of Delaware, 1984, “Excerpts from Aronson Vs Lewia 473 A.2d 805”, [Tidak bertanggal].

Susidarto, Benang Kusust Kredit Macet, Kompas, 25 Juli  1997.

Ali Salman Syed, “Financial Distress and Bank Failure:Lesson From Closure of Ihlas Finans in Turkey”, Islamic Economic Studies, Vol. 14, No. 1& 2, (2007).

Andrew N. Sykes, “Unfair results and unfair doctrine: Structuring the Application of the Equitable Doctrines of Undue Influence and Unconscionable Doctrine”. Deakin University.

[Tidak Bertanggal]. 

Tanpa Nama, “Kasus Kredit Macet CGN di Bank Mandiri Dinilai Berindikasi Kejahatan Perbankan”, Kompas Online, Selasa, 3 Mei 2005.

Tanpa Nama, ”Klien Saya Hanya Menerima Laporan Bawahan”, Rakyat Merdeka, 18 Oktober 2005.

Tanpa Nama, “Neloe Cs Korban Salah Sasaran?”, Prospektif.com, Jakarta, 19 Oktober 2005.

Tanpa Nama, ”Neloe Langgar Prinsip Kehati-Hatian”, Kompas, 18 September 2007.

Tanpa Nama, ”Neloe Masih Punya Banyak Peluang”, Majalah Trust, 23 Oktober 2005.

Tanpa Nama, “Professional Briefing – Law Case Review – Director in Breach of Fiduciary Duty”, Accountancy, Vol. 128, Oct 1, (2001).

Tanpa Nama, “The Business Judgment Rule amid the Recent Corporate Scandals”, <http://www.loranoslaw,com/ CMArticles/Articles7.asp>

[Tidak bertanggal].

Tanpa Nama, “The Court of Chancery of The State of Delaware, in Re Citigroup Inc.”, Shareholder Litigation, Civil Act No. 3338-CC, <http://courts.delaware.gov/opinions/ (eOuerunegle3zfvugrjw45)/download.aspx?ID=118110> [24/02/2009].

D. A. Jeremy Telma, “The Business Judgment Rule, Disclosure and The Excutive Compensation”, Social Science Research Network, Tulane Law Review, Vol. 81m, 2007, <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=893348> (13/04/2006).

The Supreme Court of The State of Delaware, “The Walt Disney Company Derivative Litigation”,

<http://courts.delaware.gov/opinions/(45roesjwwgsnq245gludgrnz/download.aspx?ID=77400> [08/06/2006].

Fred W. Triem, “Judicial Schizophrenia in Corporate Law: Confusing The Stándard of Care With The Business Judgment Rule”,

<http://ssrn.com/abstract=975775> [16/04/2007].

Viraguna Bagus Oka, “Good Corporate Governance pada Perbankan”, Prosiding Perseroan Terbatas dan Good Corporate Governance, Jakarta, (2004).

Wikipedia, “Business Judgmenet Rule”, <http://.en.wikipedia.org/wiki/Business_Judgment_rulew-Wikipedia,the freeencyclopedia> [11/28/2011)

Wikipedia, “Company Secretary”, <http://en.wikipedia.org/wiki/ Company_secretary> [Tidak bertanggal].

Martin H. Wolfson, “A Post Keynesian Theory of Credit Rationing“, Journal of Post Keynes Economics  18.3, (1996).

YC. Kurniantoro, “Neloe Cs Mulai Diadili”, Jakarta: Pembaruan, 10 Oktober  (2005).

PERUNDANG – UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Perubahannya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 373 K/Pid.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1855 K/Pdt/ 2010.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1660 K/Pid.Sus/2010

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1144 K/Pid/2006.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572 K/Pid/2003.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1916K/Pdt/1991.

Putusan Mahkamah Agung RI Regno. 275K/Pid/1983.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 77/PUU-IX/2011 tentang PUPN Tahun 1960

KETENTUAN BANK INDONESIA

SK Dir No. 27/162/KEP/DIR dan SE BI No. 27/7 UPPB, 31 Maret 1995, Mengenai KPB.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum.

Lampiran SK Direksi BI No. 27/16/KEP/DIR dan SEBI No. 27/17/UPPB tanggal 31 Maret 1995 tentang PPKPB.

SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR dan SEBI No. 27 UPB tanggal 31 Maret 1995, pada lampiran PPKPB angka 450

SK Dir Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR dan SE Bank Indonesia No. 27/2/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum (KPB).

Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/Peraturan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

SK Direksi BI No. 27/162/KEP/DIR dan SEBI No. 27 UPB tanggal 31 Maret 1995.

SK Direksi BI No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998

SK Direksi BI No. 27/16/KEP/DIR dan SEBI No. 27/17/UPPB tanggal 31 Maret 1995.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/2/PBI/2006.

WAWANCARA

Anika Faisal, Direktur Bank BTPN Pusat, Jakarta, 24 September 2012.

Lista Irna, Policy and Portfolio Head, Bank Danamon Pusat, Jakarta, 2 November 2012.

Muhammad Ali, Corsec, Bank BRI Pusat, Jakarta, 27 September 2012.

Roy Arfandi, Direktur Wholesale Banking, PT Bank Permata Pusat, Jakarta, 11 Oktober 2012.

Sentot A. Sentausa, Direktur Risk Management, Bank Mandiri Pusat, Jakarta, 24 Oktober 2012.

Roy Arfandi, Direktur Wholesale Banking, PT Bank Permata Pusat, Jakarta, 11 Oktober 2012. q

                                 

                                          CURRICULUM VITAE

Dr. Dr. Hendy Herijanto, S.E., MBA., S.H., M.H., dilahirkan di Bukit Tinggi, pada tanggal 09 Oktober 1954. Beragama Islam, kegiatannya mencakup bekerja sebagai Konsultan keuangan dan hukum, Mediator, dan Dosen di Universitas Trisakti dan Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah (STES) Islamic Village Tangerang, khususnya dalam bidang Studi Ekonomi dan Perbankan Islam.

Merupakan alumnus kedua yang lulus dari Program Doktoral sejak Islamic Economics and Finance (IEF) didirikan, di Universitas Trisakti, Jakarta, dengan memperoleh predikat Cum Laude (2011); dan juga telah menyelesaikan Program Doktoral di Bidang Ilmu Hukum dengan predikat Cum Laude dari Universitas Padjadjaran, Bandung (2013). Sebelumnya, memperoleh gelar Magister Hukum dari Universitas Trisakti (2008), MBA dari Indonesian European University atau IEU tahun 1989 (sekarang bernama Universitas Esa Unggul), Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1974-1987), dan Sarjana Hukum dari Universitas Bung Karno (2013). Saat ini, melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Tanggerang, untuk mendalami Filsafat Hukum Islam (2013); dan sedang menyelesaikan studi di STIE Bisnis Indonesia, Jakarta.

Pada awalnya, bekerja di sejumlah perusahaan, yaitu PT. Sepatu Bata (1976), PT. Richardson Merrel Indonesia, dan PT Reasuransi Umum Indonesia. Karir di perbankan dimulai di Chase Manhattan Bank, Jakarta, terakhir sebagai Second Vice President (1981-1985), dan di Multicor sebagai Senior Manager, kemudian di Long Term Credit Bank of Japan (LTCB) sebagai Representative, dan dilajutkan di Bank LTCB Asia, yang merupakan bank patungan antara LTCB dan BCA sebagai Vice President (1989). Pengalaman menangani Non Performing Loan atau NPL bermula di Overseas Express Bank atau OEB/Bank Utama; dan karena berhasil menyelesaikan sejumlah besar NPL dipromosikan sebagai Direktur (1991-1996/7), dan dilanjutkan dalam skala yang masif di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sebagai Deputi Ketua Risk Management (1998-2001).

Di samping menulis mengenai ekonomi dan pembiayaan Islam di majalah Syariah dan sejumlah jurnal lainnya, buku pertama yang diterbitkan berjudul “Selamatkan Perbankan” (2012). Buku ini merefleksikan pengalaman kerja dalam menangani kredit macet atau NPL dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun di Sektor Perbankan/ Keuangan Nasional. NPL, yang besar dan terjadi di mana-mana di dunia, dan menciptakan krisis keuangan di banyak negara, mendorongnya untuk meneliti dan memperbandingkan sistem keuangan konvensional dengan Islam dalam kaitan dengan timbulnya NPL/NPF.

Pada tahun 2013, mendirikan Kantor Hukum, “Hendy Herijanto, Herlangga & Partners, Advocate, Mediator, and Legal Consultant for Banking Affairs”, dengan spesialisasi membantu perbankan untuk menyelesaikan NPL/NPF.

q