Ada suatu masalah yang tampaknya jarang dipikirkan orang, yaitu masalah sistem harga yang sangat timpang. Harga dari suatu barang yang sama sangat bervariatif, dan berbeda di tempat yang berbeda, walaupun dalam suatu kota di mana perbedaan utilitas tempat yang tidak besar. Untuk barang itu, orang harus melakukan tawar menawar. Berbeda di negara maju, misalnya, satu makanan yang sama akan berbeda harganya sebanyak perbedaan biaya sewa tempat di mana makanan itu dijual . Hal ini tidak terjadi di Indonesia.

Masalah harga lainnya dapat juga dilihat dari besar kecilnya upah atau gaji. Tenaga kerja manusia tidak dihargai sesuai dengan kebutuhan hidupnya. Namun, orang akan mengatakan hal itu masih wajar, karena memang jumlah tenaga kerja kita melimpah, alias jumlah pengangguran yang tinggi. Tetapi, bagaimana dengan yang berpendidikan tinggi, atau yang memiliki keahlian yang berbiaya tinggi. Seorang dokter yang telah dua tahun lulus, dan bekerja di rumah sakit pemerintah, misalnya, hanya memperoleh gaji Rp 800 ribu per bulan. Pendapatan tukang parkir, di lain pihak, dapat mencapai lebih dari itu.

Jadi, apa yang membuat ketimpangan harga itu terjadi?

Jawabannya berada pada tataran administrasi bisnis di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Pembayaran pajak belum merata, dan masih dapat ditawar. Biaya bisnis yang tak terduga begitu banyak, sehingga sulit untuk dapat memprediksinya. Biaya siluman terjadi di mana-mana, kutipan-kutipan liar, dan uang pelicin, berlangsung dengan aman.

Semua biaya itu, jika ditinjau dari esensi transaksi yang wajar, merupakan tindakan koruptif, dan membuat biaya bisnis menjadi besar, tetapi tidak ada kaitannya dengan produktivitas, dan membuat risiko bisnis menjadi besar, dan keuntungan bisnis menjadi kecil. Biaya penyelesaian sengketa bisnis di jalur hukum begitu mahal, tidak peduli apakah setiap pihak yang bersengketa memang salah atau benar;tetapi, tetap harus bayar. Akibatnya, biaya yang bisa dikontrol ditekan semaksimal mungkin, termasuk biaya tenaga kerja.

Dari mana harus memperbaikinya? Jawabannya, harus di mulai dari pemerintahan yang bersih, dan untuk menjadi bagian dari aparat seharusnya tidak bayar.


Sumber:
https://www.facebook.com/hendy.herijanto?ref=tn_tnmn