UTANG : MANFAAT DAN MUDHARATNYA

UTANG : MANFAAT DAN MUDHARATNYA

Oleh:

Hendy Herijanto

Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Vilage

Tangerang

ABSTRAK

Allah Swt berfirman bahwa Al-Qur’an merupakan buku suci terakhir dan sempurna sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia, sekaligus bernilai akhirati. Karena ayat-ayat Al Quran merupakan kalam Allah, maka makna yang tercakup dalam ayat-ayat itu merupakan kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Salah satu Ayat tersebut (QS, 2 : 275) menyebutkan bahwa perdagangan dihalalkan dan riba diharamkan, serta Nabi Besar Muhammad Saw menganjurkan untuk menjauhi utang. Namun, berbeda dengan bank syariah, kegiatan bank konvensional bertitik tolak pada uang, utang dan riba.

Bagi umat yang beriman, kebenaran Al Qur’an dan Hadis Nabi Saw bersifat mutlak. Kebenaran ini dapat dibuktikan berdasarkan data empirik yang dapat dikumpulkan, dan pendapat para ahli serta penulis terdahulu. Kesimpulannya adalah bahwa, terdapat sejumlah kemudharatan dari transaksi utang piutang, baik yang dilakukan oleh perbankan, ataupun ekonomi konvensional.

Kata Kunci: Sektor ekonomi riel, riba, utang, kemaslahatan, manfaat dan mudharat.

ABSTRACT

The Almighty God commanded that the Al Qur’an was the last holy book and the most complete one, containing the guidances needed by all human being to live a good life in the world which has value for the life hereinafter. Being the verses representing the God’s words, the meanings therein are deemed to be true forever. One of the verses (QS, 2 : 275) says that trade is allowed, and interest is prohibited, and The Prophet Muhammad Puh discouraged human being to take loans. Nevertheless, being different from Islamic bank, conventional bank concentrates on money, loan, and interest in their business udertaking.    

For pious moslems, the truth of the Qur’anic verses and the sayings of the Prophet Muhammad Puh are absolute in nature. This truth can be proven based on on the empirical data, the opinion of expert and earlier authors that gathered from a library research. As the conclusions, there are a number of consequences and implications representing the demerits from the practice of money lending and borrowing, or taking money loans with interest, done in the conventional bank and economic system.   

Key Words: The real economic sector, interest, loan, welfare, merits and demerits.

A.  PENDAHULUAN

1.   Latar Belakang

Allah Swt berfirman bahwa telah disempurnakan ’Agamamu’ (QS, 05: 03), dan ”.... Tidaklah Kami alpakan sesuatu apa pun di dalam Al-Kitab (Al-Qur’an)” (QS, 06 : 38). Kedua ayat ini mengisyaratkan bahwa Al-Qur’an merupakan buku suci terakhir dan sempurna sebagai petunjuk bagi umat manusia dalam menjalankan kehidupan di dunia, sekaligus bernilai akhirati. Buku suci ini berlaku sejak diturunkannya hingga kiamat datang; sehingga tidak akan direvisi, dirubah atau diganti oleh siapapun, karena Allah Swt telah berfirman, “Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al Qur’an, dan pasti Kami (pula) yang memeliharanya” (QS, 15 : 9).

Tugas utama bagi Nabi Besar Muhammad Saw sebagai Rasul Allah adalah untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, ”Rahmatan lil alamin”. Frasa ini menjadi prinsip dasar dan berlaku bagi seluruh umat manusia agar manusia bertindak sebagai pemakmur bagi sekalian alam, dengan tujuan agar manusia berhasil di dunia dan di akhirat. Bagi Islam, manusia yang beriman merupakan wakil Allah Swt di dunia untuk menjalankan kebajikan dan menghindari kerusakan, ”amar ma’ruf nahi munkar”. Perangkat yang diciptakan dan diberikan Allah Swt, termasuk ayat-ayat Al Qur’an dan dipratikkan oleh Nabi Saw, juga bertujuan bagi manusia untuk mencapai tujuan tersebut.

 Kandungan Al-Qur’an mencakup seluruh aspek kehidupan umat manusia. Secara garis besar, Al-Qur’an berisikan dua hal utama. Pertama, berkaitan dengan bagaimana beribadah, yaitu mengatur hubungan vertikal antar Tuhan dan manusia. Kedua, mengatur hubungan horizontal yaitu antar sesama manusia, atau kegiatan bermuamalah, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Al-Qu’ran juga berfungsi sebagai bukti kebenaran Nabi Besar Saw (Shihab, Quraish, 2013 : 36-37). Karena ayat-ayat Al Quran merupakan kalam Allah, maka makna yang tercakup dalam ayat-ayat itu merupakan kebenaran yang berlaku sepanjang masa. Bagi umat yang beriman,  kebenaran ini bersifat mutlak.

 Di samping itu, Al Quran mengandung petunjuk-petunjuk menuju pengetahuan yang lebih luas. Makna ayat-ayat Al Qur’an berlaku sepanjang masa, dan kata yang digunakan sangat efektif dan efsien. Untuk itu, Al Quran mendorong manusia untuk mempergunakan akal pikirannya untuk mengembangkan pengetahuan dalam Al Qur’an. Namun, berbeda dengan sifat petunjuk Al Qur’an, ilmu pengetahuan yang dikembangkan manusia tidak bersifat kekal (Shihab, Quraish, 2013 : 58- 64). Dalam kaitan dengan bermuamalah, ayat-ayat Al Qur’an bersifat universal, dan dapat dipikirkan dengan logika. Salah salah satu ayat yang paling penting dalam kaitan dengan kegiatan ekonomi adalah yang menyebutkan ”Perdagangan dihalakan, dan riba diharamkan” (QS, 2 : 275). Dalam kaitan dengan riba, melalui sejumlah Hadis, Nabi Besar Muhammad Saw menganjurkan umatnya untuk menjauhi utang, dan harus membayarnya jika berutang.

2. Tujuan Penulisan

 Sejalan dengan latar belakang di atas, penulisan ini bertujuan untuk menjabarkan makna Ayat di atas secara teoretis. Karena riba diharamkan, sedangkan riba berkaitan erat dengan utang uang yang bersifat komersial, maka larangan itu mengisyaratkan adanya sejumlah ’kerusakan’ yang dapat ditimbulkan dari penggunaan utang komersial itu. Kerusakan tersebut dapat diartikan sebagai mudharat, yang perlu dihindari oleh manusia sebagai khalifah Tuhan sekaligus pemakmur di bumi.

Pemberian pinjaman uang (baca: utang) merupakan kegiatan utama bank konvensional. Mudharat dari utang komersial itu disimpulkan dari data atau bukti empirik, pendapat para ahli, dan para penulis terdahulu. Dengan demikian, penulisan ini bersifat kualitatif dengan pendekatan kepustakaan murni, yang mengacu pada buku-buku dan tulisan yang dapat diperoleh penulis.

Dengan mengungkapkan makna kedua kata tersebut, dan menunjukkan manifestasinya di dalam uraian mengenai data dan pendapat itu, penulisan ini diharapkan dapat menyajikan kebenaran Ayat Al-Qur’an dalam bentuk mudharat yang ditimbulkan dari praktik perbankan konvensional, dan kehidupan ekonomi saat ini. Jika memang demikian, maka tidaklah salah jika Nabi Besar Saw bersabda untuk tidak mengambil utang, kecuali jika terpaksa; dan ini dapat diartikan bukan saja atas utang yang bersifat sosial, tetapi juga yang bersifat komersial.

B. RUANG LINGKUP UTANG

1. Pengertian

Setiap barang, yang dapat dijual, dapat menjadi pinjaman atau di pinjamkan; contohnya emas dan perak, serta barang dagangan, di samping uang. Sejak uang dikenal, pinjam meminjam cenderung menggunakan uang, atau dinilai dengan uang. Pinjam meminjam menimbulkan utang dan piutang. Utang merupakan kewajiban, tetapi pemenuhan kewajiban utang atau pembayarannya memerlukan uang (Graeber, 2011 : 21). Di tingkat mikro, peminjaman uang atau tindakan berutang dalam bentuk uang, yang diekpresikan sebagai ’taking a loan’, merupakan jalan keluar jangka pendek untuk mengatasi keperluan yang tidak dapat ditutup dengan apa yang dimiliki. Namun, selepas keperluan itu, peminjam menghadapi persoalan ikutan, karena harus memeriksa kemampuannya secara rinci, dan memastikan sumber yang dapat digapainya untuk membayar apa yang telah dipinjamnya. Jika peminjam tidak memiliki kedua hal tersebut, maka orang itu mengalami masalah dengan menghadang beban psikologis yang tidak ringan. Utang yang tidak terbayar membawa konsekuensi yang berat, kecuali diringankan atau dimaafkan oleh pemberi utang. Untuk itu, Islam mengijinkan untuk menggunakan dana zakat untuk membayar utang seseorang. Nabi Besar Muhammad Saw menganjurkan umatnya untuk menghindari utang. Agar terhindar dari utang, Al Qur’an menekankan manusia untuk memupuk keahlian dan bekerja keras untuk mencari rezki, dan hidup tanpa pemborosan. Kerja atau pekerjaan merupakan salah satu unsur pokok dalam ekonomi Islam.

Pada tingkat makro, karena riba dilarang, utang-piutang tidak dapat dikomersialkan, sehingga ekonomi Islam tidak dapat bersandar semata-mata pada sektor keuangan atau moneter. Berdasarkan Ayat di atas (QS, 2 : 275), ekonomi Islam berorientasi secara mendasar pada transaksi di sektor riel, yang menekankan pada unsur kerja, produksi barang dan jasa, dan partisipasi. Bank syariah tidak dapat bertitik tolak pada utang, dalam pengertian pinjam meminjam uang secara an sich. Salah satu tujuannya adalah bahwa setiap umat harus didorong dan dibukakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mencari rezki dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diperlukan untuk kehidupan di dunia secara baik dan halal; sehingga bernilai akhirati. Ini merupakan jalan menuju maqasid al syariah, yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Berbeda dengan ekonomi dan perbankan syariah, ekonomi dan perbankan konvensional bertitik tolak pada  uang, utang dan bunga. Dalam kaitan ini, penulis berusaha menguraikan manfaat dan mudharat dari utang yang terkait dalam ekonomi dan bank konvensional, berdasarkan karakteristiknya, data-data, pendapat para ahli, dan penulis terdahulu. Dari data yang dapat dikumpulkan, uraian berikut berusaha menunjukkan bahwa mudharatnya lebih banyak dibandingkan dengan manfaatnya.

2. Ketentuan Al Qur’an: Mengharamkan Riba 

Sejak abad pertengahan, dan dalam perekonomian konvensional, peminjaman uang atau utang selalu disertai dengan riba atau bunga. Tetapi sebelumnya, Aristóteles telah mengatakan bahwa riba merupakan hasil yang tidak wajar, karena diperoleh dari jerih payah orang lain. Beliau beranggapan, bahwa uang tidak bisa melahirkan uang atau pecunia pecuniam non parit, karena uang sepatutnya dapat dihasilkan dari kerja dan usaha (Qardhawi, 1997 : 184). Aristoteles juga berpendapat, bahwa uang merupakan konvensi sosial, dan manusia yang menetapkan apa artinya, serta digunakan untuk mempermudah pertukaran. Namun, Al Gazali menolak pandangan bahwa uang adalah konvensi sosial manusia, karena uang (emas dan perak) diberikan oleh Tuhan (Graeber, 2011 : 298).

  Di zaman jahiliah, tambahan atau riba dikenakan kepada debitor yang tidak mampu membayar utangnya tepat waktu. Jadi, tambahan itu sekaligus bersifat penalti. Surat Al-Baqarah (QS, 2 ; 275) menyebutkan bahwa Allah Swt mengharamkan riba. Ini artinya bahwa pinjam meminjam uang tidak dapat dikenakan bunga. Itu sebabnya peminjam uang hanya bersifat saling membantu, atau bersifat sosial, sehingga tidak dapat dikomersialkan.

Bunga bank, seperti yang dipahami banyak orang, berarti memberikan kepastian terhadap perolehannya, dan ditentukan di depan, dan berarti tanpa risiko, tidak dibenarkan dalam Islam. Return atau keuntungan terhadap modal hanya dapat dihasilkan dari kombinasi dari usaha atau kerja, modal dan risiko. Oleh karena itu, keuntungan harus dibagi, demikian pula risiko (Vogel dan Hayes III, 1998 : 87-93). Pengusaha berbagi keuntungan dengan pemilik modal sesuai dengan hasil yang diharapkan, tidak ditentukan di depan seperti bunga, tetapi ditetapkan sesuai dengan perkembangan hasil usaha dalam waktu yang berjalan. Dilihat dari segi penerima bunga, kreditor memperoleh pendapatan tanpa kerja, dan atas risiko bisnis yang ditanggung sepenuhnya oleh debitor. Sebaliknya, Islam mewajibkan orang bekerja keras untuk memperoleh rezeki, sebagai kekayaan yang halal, serta berbagi risiko.

3. Hadis-Hadis Nabi Saw

Nabi Besar Muhammad Saw melaknat pemakan riba, karena merupakan tindakan memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan risiko. Orang kaya memperoleh kemudahan atas jerih payah orang miskin. Riba merusak semangat manusia untuk bekerja (Warde, 2001 : 62)[1], dan dapat membinasakan perorangan dan masyarakat, di dunia dan akhirat. Riba dipersamakan dengan penyakit masyarakat lainnya, seperti prostitusi, dan jika menyebar mengakibatkan kemurkaan Allah (Qardhawi, 1997 : 184).

Nabi Saw menganjurkan agar manusia tidak menggunakan utang, jika tidak terpaksa. Beliau  pernah berdoa: “Ya, Allah, jauhkanlah saya dari kegundahan dan kesedihan, kelemahan dan kemalasan, kebodohan dan kebathilan, keberatan utang, serta tekanan dan paksaan orang” (HR Muttafaqun Alaihi dari Anas; Sihab, Quraish, 2013 : 237). Doa ini menunjukkan bahwa keberatan utang disetarakan dengan kesedihan dan kelemahan, yang dapat menimbulkan tekanan atau paksaan agar utang dibayar. Sabda Nabi Saw menyebutkan bahwa “Jika orang berutang, ia tidak segan-segan berbohong, dan mengingkari janji” (HR muslim dan Abdullah bin Umar). Nabi Saw menyarankan untuk tidak membiasakan diri mengambil utang, sehingga  menjadi besar, karena beliau menyamakan kekafiran dengan utang yang besar. Jika demikian halnya, ada kecendrungan jika berbicara dia akan berdusta, dan jika berjanji dia tidak menepati [2] (Warde, 2000 : 163). Pada masa kini, Graeber (2011 : 391) mengatakan bahwa utang adalah pembalikan atau kemurdatan janji.

4. Macam Utang dalam Islam

Utang atau pinjaman dalam Islam dibagi menjadi 2 macam berdasarkan kegunaan atau sumber keperluannya.

Pertama: Utang atau loan atau qard. Utang ini umumnya muncul dari keperluan konsumsi atau untuk keperluan sehari-hari yang mendesak (Akram Khan, tidak bertanggal:  151), dan bagi pemberi utang merupakan suatu usaha menolong orang lain, sehingga bersifat sosial atau tabarru. Ketika uang telah dikenal, maka utang di sini berarti ’money lending and borrowing’ atau ‘loan’ dengan dasar ada sejumlah uang yang dipinjamkan. Dalam Nicomachean Ethics, Aristotle mengatakan bahwa sudah merupakan tugas seseorang untuk menebus teman atau keluarga terdekat; karena pada waktu itu utang yang dikenal di Anthena umumnya adalah untuk konsumsi atau pinjaman non produktif, termasuk melepaskan seseorang dari perbudakan (Millet, 2002 : 59). Utang yang bersifat non produktif ini biasanya terjadi dalam kaitan ketidak beruntungan, atau kejadian yang muncul diluar dugaan seperti kematian atau membayar uang tebusan, serta dapat terjadi pada semua orang dari semua golongan sosial. Di samping itu, terdapat utang non produktif tetapi yang diperlukan untuk keperluan prestise, seperti untuk pembelian persenjataan atau barang-barang mewah; tetapi utang macam ini hanya berkaitan dengan segelintir orang, yang berada pada tingkat sosial yang lebih tinggi.

Walaupun bersifat sosial, utang atau pinjaman ini harus dibayar kembali, karena merupakan pemindahan hak yang dimiliki oleh seseorang kepada orang yang meminjamnya untuk sementara.  Karena bersifat sosial, pembayaran kembali hak tersebut harus dilakukan dalam jumlah yang sama, yang artinya dilarang mengandung keuntungan atau riba (Iqbal dan Mirakhor, 2007 : 63;  Nawawi, 2009 : 147). Walaupun demikian, Nabi Muhammad Saw sangat menganjurkan agar umatnya tidak mengambil atau menggunakan utang, kecuali jika terpaksa (Saeed, 2004 : 200).

Kedua: Pembiayaan. Macam utang kedua adalah bersumber dari transaksi komersial, atau berkaitan dengan perdagangan, atau tujuan lain bersifat produktif. Menurut Muldrew (2001 : 95), umumnya, sebelum Abad ke delapanbelas, istilah kredit merupakan utang yang timbul dan berkaitan dengan transaksi jual beli. Utang di sini bukan berarti ‘loan’ dengan substansi tidak ada yang dipinjamkan, tetapi menyangkut penggunaan uang sebagai perantara transaksi. Di sini, utang berarti sebagai ‘debt’, atau kewajiban membayar yang ditangguhkan dalam kaitan dengan transaksi komersial atau jual beli. Pada dasarnya, menurut Graeber (2011 : 121), utang atau debt adalah suatu pertukaran yang belum selesai. Pembayarannya diperjanjikan untuk dilakukan dalam waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, dalam terminologi bank syariah, ‘pinjaman’ atau penggunaan uang pihak lain dalam kaitan dengan suatu transaksi komersial disebut sebagai “pembiayaan”.

Untuk membiayai bisnis dengan tujuan komersial, Islam menyediakan fasilitas pembiayaan dengan akad mudharabah atau musyarakah. Akad ini merupakan bentuk kerja sama dalam berusaha, yaitu yang pertama antara pemilik modal atau shahibul mal dengan pengusaha atau mudharib; dan kedua antara sesama mitra, yang sama-sama memasukan modal ke dalam suatu usaha, dan dikelola secara bersama. Dalam kedua akad, dana yang digunakan bukan merupakan utang, tetapi lebih bersifat modal investasi.

Dalam kaitan dengan keuangan publik Islam, Khalifah Umar ibn Khathab memberikan contoh bagaimana Islam menggunakan utang untuk membiayai pemerintahannya. Sesuai dengan Sabda Nabi Saw, utang hanya digunakan sebagai jalan keluar terakhir ketika terpaksa. Sekalipun  terpaksa, jumlah yang diambil harus sesuai dengan kemampuan, ghalabatid dayn ,dan ada niat untuk membayarnya, sehingga tidak terlilit utang (Huda, (et.al), 2012 : 243). Prinsip dasar yang digunakan Khalifah Umar adalah bahwa  negara merupakan alat untuk mencapai prinsip agama Rahmatan lil alamin (Huda, (et.al), 2012 : 49).

 Langkah-langkah yang dilakukan beliau, pertama-tama mendirikan dan mengembangkan baitul mal untuk membiayai pemerintahannya. Baitul mal  ini ditempatkan di bawah pengawasan dan wewenang bendahara di luar otoritas eksekutif (Huda, et.al, 2012 : 196). Kedua, konsep dasar anggaran negara yang beliau kembangkan, antara lain,  adalah:a). pengeluaran ditentukan oleh jumlah penghasilan yang tersedia, karena pada waktu itu, orientasi belum pada pertumbuhan; kedua, b). menggunakan anggaran berimbang dan jarang mengalami defisit anggaran (Huda, (et.al), 2012 : 246). Pada masa Nabi Saw, defisit hanya terjadi satu kali, yaitu karena Perang Hunain. Pada waktu itu, banyak orang masuk Islam, sehingga pengeluaran zakat menjadi besar, Namun, utang itu dibayar satu tahun kemudian (Huda, (et.al), 2012 : 247).

Penggunaan utang luar negeri dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Alasannya adalah karena umumnya bersifat riba, dapat menjatuhkan martabat bangsa, melanggar prinsip fair dealing, menciptakan instabilitas, dan berakhir pada kenaikan pajak (Huda, (et.al), 2012 : 249). Alasan-alasan ini juga dipahami dan diikuti di abad jauh setelah masa Nabi Saw dan Khalifah Umar ibn Khathab. Mao Tse Tung mendesak untuk membayar kembali utang luar negerinya ke Uni Soviet dalam tahun 1964, yang seharusnya jatuh tempo tahun 1967.

Mao menyadari bahwa biaya utang sesungguhnya tidak dapat diukur dari nilai uang saja, karena menyangkut biaya politik yang besar. Utang luar negeri akan mengikat Negara pengutang kepada ketergantungan terhadap Negara yang memberikan utang, sehingga memperkuat power asymmetries. Ketidakseimbangan ini sangat melemahkan kemampuan untuk melakukan manuver politik dan membahayakan kedaulatan Negara pengutang. Langkah ini diikuti oleh Simon Bolivar, pemimpin dari Negara gabungan Venezuela, Colombia dan Ecuador; dan juga oleh Perdana Menteri India, Atal Behari Vajpayee, dan Thaksin Shinawatra dari Thailand; keduanya dalam tahun 2003 membayar utangnya lebih cepat kepada IMF (Hertz, 2004 : 25).

5. Kewajiban Membayar Utang.

Dalam Islam, seperti halnya dalam perjanjian konvensional, apa yang telah diperjanjikan atau disepakati harus dipenuhi (QS, 2 : 283). Tetapi, jika janji atau kewajiban tidak ditepati, keingkaran itu akan memiliki konsekwensi duniawi dan akhirati (QS, 65 : 8, 9, 10). Salah satu Hadis Nabi Saw menyebutkan bahwa janji adalah utang, al-wa’du daynun (Azizy, 2004 : 102), dan memiliki konsekwensi akhirati (QS, 17 : 34).

Nabi Saw menekankan bahwa, utang harus dibayar; dan bahkan harus dilunasi sebelum seseorang meninggal dunia. Utang memiliki konsekuensi yang sangat berat, jika tidak dibayar. Nabi Saw enggan untuk menyembayangi seseorang ketika meninggal membawa utang yang belum dibayar [3]. Sabda Nabi Saw menyebutkan, bahwa “Bagi para syuhada akan dihapuskan segala dosa mereka kecuali utang- piutang yang belum mereka bayar” (HR muslim dan Abdullah bin Umar). Sifat sakral atas pembayaran utang sebelum seseorang meninggal juga dijumpai pada kasus Socrates. Beliau meminta seorang temannya, Crito, untuk membayarkan utang nya dalam bentuk ayam jantan, sebelum meminum racun hemlock sebagai hukuman baginya atas perintah penguasa. Di sisi lain, Al Qur’an memerintahkan agar yang berpiutang memberikan kelonggaran, ketika yang berutang belum mampu membayarnya. Sebaliknya, Nabi Saw bersabda, ”Pengangguhan pembayaran utang bagi yang mampu merupakan penganiayaan” (HR Al Bukhari dan Muslim; Shihab, Quraish, 2013 : 237).

Hadis Nabi Saw tersebut bernada keras dan sangat menekankan kepada orang yang berutang untuk membayarnya. Pertanyaannya adalah  kenapa Al-Qur’an dan Nabi Saw begitu keras memerintahkan orang untuk membayar utangnya, dan berusaha untuk menghindari utang atau loan? Uraian berikut berusaha untuk menjawabnya.

Pertama, utang merupakan pemindahan hak seseorang ke orang lain tetapi untuk sementara. Jika hak itu tidak dikembalikan, itu artinya orang yang meminjamnya memakan hak orang yang meminjamkan. Menurut Immanuel Kant, membayar kembali pinjaman merupakan salah satu kebajikan atau virtue, dan kebajikan adalah suatu prinsip moral. Utang apabila tidak dibayar akan mengorbankan tanggungjawab terhadap perasaan atau sentiment yang langsung, yaitu ketidakadilan (Seung, 1994 : 12). Al Qur’an (QS, 4 : 29, 30) menyebutkan bahwa memakan hak orang lain adalah dilarang oleh Tuhan YME, karena merupakan tindakan yang tercela dengan masuk ke neraka sebagai balasannya.

Kedua, Nabi Saw menyamakan kekafiran dengan utang yang besar; (Warde, 2000 : 163); utang yang besar dalam perbankan konvensional dan perekonomian kapitalistik identik dengan leverage atau over leverage. Ketiga, harta, dalam definisi Islam, adalah segala sesuatu yang dapat diperoleh dalam kehidupan di dunia berbentuk materi dan memiliki nilai, dimiliki secara mutlak oleh Tuhan YME. Oleh karenanya, bagaimana memperoleh dan menggunakannya harus sesuai dengan ketentuan moral yang dikandung Al-Qur’an (QS, 2 : 86; QS, 3 : 14; QS, 3 : 117; QS, 104 : 1-9).

Dalam Islam, harta atau hak hanya dapat diperoleh dari tiga cara. Di samping melalui pertukaran atau jual beli, pemberian atau hibah, hak juga dapat diperoleh sebagai hasil kerja. Al-Qur’an sangat menghargai muatan kerja atau hasil kerja yang baik, dan bahkan menempatkan “kerja” atau” bekerja” pada posisi yang mulia. Hal ini dapat dilihat lebih jauh dari sisi lain. Utang jenis pertama di atas dianggap memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan hanya “memberi”, sekalipun “memberi” tidak mengandung kewajiban untuk membayar kembali. Dalam kaitan ini, Nabi Saw seperti yang dikutip oleh HR Ibnu Majah pernah bertanya kepada Jibril, kenapa qardh lebih tinggi dari sadaqah, dan jawabannya terletak kepada kejujuran; seseorang yang meminjam karena dia tidak punya, sedangkan orang yang meminta belum tentu dia tidak punya (Antonio, 2001 : 132).

Alasan kenapa utang lebih baik daripada meminta [4] memiliki latar belakang yang sama dengan kenapa utang memberikan beban yang berat bagi muslim, jika tidak membayarnya. Latar belakangnya adalah bahwa Tuhan YME memberikan nilai yang tinggi kepada usaha manusia di dunia, dan sangat menghargai hak orang lain; sedangkan hasil kerja, kerja, atau ’labour,’ merupakan dasar bagi hak kepemilikan yang sah (Taliqani, 1982). Usaha berarti bekerja untuk mencari nafkah yang  baik (QS, 17 : 66; QS, 2 : 267; QS, 84 : 6). Tuhan YME menyaratkan umatnya untuk bekerja keras, berpartisipasi, atau berproduktivitas dalam kegiatan ekonomi (QS, 62 : 10; QS, 37 : 61), dan bahkan mendorong untuk menjadi pengusaha yang baik. John Locke pernah mengatakan bahwa “Tuhan telah menciptakan bumi dengan segala isinya untuk manusia demi untuk kemaslahatan manusia, dan melalui kerja keras maka manusia dapat membuat barang-barang yang diperlukannya” (Muldrew, 1998 : 17).

Pada dasarnya, bagi seseorang mukmin, bekerja dan berusaha merupakan perwujudan keimanan seseorang kepada Tuhan YME (Imanuddin, 2009). Ayat Al-Qur’an yang memerintahkan manusia untuk bekerja, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dan kemudian manusia akan dikembalikan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu kepada manusia dikembalikan apa yang telah dikerjakannya (QS, 9 : 105). Harta atau aset yang baik adalah harta yang merupakan hasil lebih atau surplus dari  kerja keras manusia di dunia yang tidak digunakan untuk konsumsi melainkan dijadikan tabungan, atau merupakan manifestasi hasil kerja yang lebih dari yang diperlukan untuk hidup. Harta ini merupakan hak milik dari orang yang telah menghasilkannya sebagai khalifah harta, dan cara inilah yang terutama diridhoi oleh Tuhan YME (QS, 5 : 35), tetapi merupakan titipan Tuhan YME.

Menurut Peter F. Drucker, pekerjaan merupakan alat bagi manusia untuk berkembang. Tugas manajemen adalah mengembangkan manusia, sehingga orang biasa dapat bekerja dengan cara yang luar biasa (Pearce, 2010 : 2). Soddy (1983) mengutarakan pendapat yang sama. Beliau mengatakan bahwa tenaga manusia adalah merupakan sumber atau bahan baku untuk menciptakan harta. Tenaga manusia atau ”labour” yang telah maju atau belum merupakan kenyataan dalam kehidupan, dan sejalan dengan hukum phisik yang mengatur produksi atau penciptaan harta, dan bahkan diperlukan untuk mempertahankan kehidupan bangsa (Soddy, 1983 : 35). Apa yang dipinjamkan oleh seseorang, merupakan hasil lebih dari kerja keras yang menjelma dalam bentuk harta orang tersebut, pada hakikatnya adalah pengalihan hak untuk sementara dari orang tersebut ke orang lain sehingga orang yang meminjam ini dapat menggunakan manfaatnya, tanpa kompensasi apapun (Al-Sharakhs/Hanafi, Al-Khatib Al-Shirbini/Shafii, dikutip oleh Al-Zuhayli’s, 2002 : 605).

            Berdasarkan latar belakang di atas, hak orang pertama tadi harus dikembalikan secara utuh dalam waktu yang telah disepakati; karena jika tidak, itu artinya orang yang meminjam itu memakan hak orang lain secara tidak sah (Amin, 2007 : 54-55). Tindakan peminjaman ini merupakan tindakan dalam rangka membantu sesama umat atau ‘taawun’, tetapi tidak mengajarkan umat untuk malas bekerja. Salah satu alasan kenapa riba dilarang adalah karena dengan riba, orang akan mendapat keuntungan tanpa kerja. Oleh karena itu, tidaklah heran jika dalam Al Qur’an mengandung banyak ayat yang menganjurkan orang untuk bekerja keras dalam mengarungi kehidupan di dunia (Ahmad, 2005 : 11).

6. Utang dalam Ekonomi dan Bank Konvensional

           

Keterkaitan utang dengan ekonomi dan bank konvensional dapat dilihat dengan jelas. Perekonomian di banyak negara berlangsung dengan budget deficit, yang artinya menggunakan utang atau mencetak uang untuk menutupinya (Hamidi, 2007: 31-32). Pada awalnya, mencetak uang berarti ’utang’ terhadap masyarakat (Wray, 2012 : 272; Graeber, 2011 : 48); tetapi karena negara bertindak sebagai otoritas  pencipta uang berdasarkan hukum yang dibentuknya, uang fiat tidak tampak  murni sebagai utang (Graeber, 2011 : 49). Menurut Wray (2012 : 276-277), hal ini disebabkan karena kewajiban pajak masyarakat terhadap negara dibayar dengan uang fiat itu, sehingga uang yang sama dapat pula digunakan untuk melakukan pembelian dan membayar kewajiban lainnya; serta menumbuhkan permintaan masyarakat  akan uang. Walapun secara teoretis, pencetakaan uang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan tidak lagi dikaitkan dengan emas yang disimpan di bank sentral, maka pencetakan uang pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah. Berapa banyak uang yang dapat dicetak pada akhirnya dibatasi dengan tingkat inflasi yang ditargetkan. Dengan demikian, Budget deficit yang terus menerus cenderung lebih merepresentasikan utang yang harus ditanggulangi oleh pemerintahan berikutnya, dan bahkan menjadi beban bagi generasi masa depan.

Dalam sejarah perbankan Indonesia, IMF merekomendasikan untuk membuka ijin bagi pembukaan bank baru di Indonesia dalam tahun 1998, melalui Pakto 1998. Rekomendasi ini bertujuan agar kran kredit (baca: utang) dapat dibuka lebih lebar, sehingga dapat lebih mendorong pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki. Namun, hampir seluruh bank yang dibuka pasca Pakto 1988 itu ditutup dalam waktu kurang lebih 10 tahun kemudian, atau dalam tahun 2007-2008, yaitu ketika Krisis Moneter terjadi di Indonesia. Penutupan bank itu bukan karena adanya Krisis, tetapi lebih banyak disebabkan oleh penyelewengan atau moral hazard yang terjadi di dalam masing-masing bank.

Berbeda dengan bank syariah, struktur pendanaan dan profolio kredit bank konvensional bersifat utang, baik bagi bank, maupun bagi debitor peminjam dana dari bank. Dana pihak ketiga, yang diterima dari masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito, merupakan utang bagi bank. Bank juga menciptakan uang melalui pemberian kredit, dan juga merupakan utang bagi debitor peminjam. Uang yang diutangkan ini merupakan prima kausa dari perjanjian kredit bank konvensional. Ini artinya bahwa, secara fundamental, perjanjian ini berlandaskan pada jumlah uang dan kewajiban untuk membayarnya kembali. Hal ini menyiratkan bahwa bagaimana uang itu digunakan oleh debitor merupakan isu kedua, dan dapat dicakup dalam klausa tambahan.

Akad bank syariah, di lain pihak, berlandaskan pada transaksi di sektor riel, yang berupa jual beli barang dan jasa dengan pembayaran tangguh, penyewaan barang, dan pembiayaan usaha dengan modal investasi secara bersama. Landasan ini merupakan isu utama, sedangkan uang yang digunakan merupakan isu kedua. Namun, makalah ini lebih banyak mengemukakan manifestasi utang di perbankan konvensional itu.        

C. MANFAAT UTANG

Dalam ekonomi konvensional, utang dapat memberikan manfaat, jika digunakan secara produktif untuk mengembangkan usaha dan pendapatan peminjam atau debitor. Utang dibayar kembali dari hasil yang berkembang itu. De Satins (1998) menyatakan bahwa debitor memiliki dua persyaratan. Pertama, berkaitan dengan tanggung jawab. Seseorang seharusnya mengambil pinjaman sebanyak yang dia ketahui bahwa dia akan mampu untuk membayarnya. Di jaman Athena kuno, seseorang bernama Aristarchus mengaku pada Socrates bahwa dia tidak akan merasa lega untuk mengambil pinjaman untuk keperluan produktif, dan tidak akan mengambil pinjaman itu, jika dia tahu dia tidak akan dapat membayarnya (Lewis, 2002 : 74).  Kedua, berkaitan dengan efisiensi dan tujuan akhir dari pinjaman. Kembali pada masa Athena kuno, dalam kaitan dengan pinjaman non-produktif, Plutarch mengatakan mengenai kemampuan membayar kembali seperti yang dimaksud oleh Aristarchus, bahwa orang jangan melakukan pinjaman, jika tidak mempunyai apa-apa atau tidak memiliki sumber daya yang berkembang (Lewis, 2002 : 74).

Peminjaman yang ideal dapat dilakukan, apabila pinjaman itu membuat seseorang dapat melakukan usahanya dengan lebih besar dan lebih cepat. Perkembangan ini seyogianya membantu pengembangan dirinya melalui keberhasilan bisnis yang diusahakan dan ditekuninya. Dari kedua syarat ini, disimpulkan bahwa debitor harus yakin dapat mencapai tujuannya itu, sehingga dia pun dapat membayar kembali utangnya. Jika usaha debitor berhasil, maka masyarakat luas dapat pula memperoleh manfaat dari keberhasilannya itu. Ini artinya bahwa calon debitor harus menyadari kemampuan dalam mengembangkan usaha, menyadari seberapa besar risiko yang dapat ditanggulanginya, dan bersikap mawas diri, serta disiplin terhadap berapa banyak utang dapat diambil dan dibayarnya.

Pengambilan utang jelas menambah risiko usaha bagi debitor, dan risiko kredit bagi kreditor [5]. Menurut Chorafas (2000), orang yang menggunakan utang yang berlebihan atau overgearing [6] menunjukan bahwa orang tersebut melakukan praktik etika yang meragukan. Debitor perlu menyadari berapa banyak utang yang dapat digunakan dan sesuai dengan kemampuan dalam jangka panjang untuk membayar kembali. Dari segi kreditor, utang yang berlebihan dapat pula diartikan sebagai pemberian kepercayaan yang dilakukan secara buta dan terburu-buru (Mudrew, 1998 : 182). Utang yang berlebihan untuk ukuran industri tertentu atau overgearing membuat usaha menjadi sangat rawan terhadap perubahan lingkungan usaha, dan sekaligus  merupakan penyebab utama kebangkrutan atau wanprestasi atau  default [7]. Pada masa Athena kuno, utang yang berlebihan merupakan pemicu kunci atas timbulnya pemberontakan terhadap Republik di Catiline, yang mengakibatkan pemiskinan para petani dan membuat para elit menjadi boros (Lewis, 2002 : 75).

Dalam perbankan konvensional, setiap utang komersial melekat suatu kewajiban periodik yang bersifat pasti, yaitu berupa pembayaran bunga, yang telah diketahui di awal perjanjian. Sebagai sebab kebangkrutan, debitor memiliki beban utang yang meliputi kewajiban membayar bunga dan angsuran pokok melebihi kemampuan untuk merealisir keuntungan di masa depan. Beban bunga yang tetap dan pasti itu  harus dibayar dari sumber pendapatan dan keuntungan di masa depan yang masih berupa harapan atau proyeksi, dan cenderung berfluktuasi; sehingga, di sini timbul adanya ketidakseimbangan yang terjadi pada bank konvensional[8] [9].

Oleh karena itu, jika calon debitor tidak menyadari berapa banyak pinjaman yang dapat atau mampu dibayarnya kembali, atau berapa besar risiko yang dihadapinya, bank sebagai calon kreditor perlu melakukan fungsi kontrol untuk mengatasi situasi calon debitor seperti ini. Namun, apa yang disebutkan ini hanya merupakan suatu harapan, karena banyak kreditor sesungguhnya sadar akan kemampuan bayar seorang debitor, tetapi tetap menambah pemberian kredit. Sumber pembayaran kredit yang diberikan sering bukan berasal dari kemampuan debitor dalam menghasilkan pendapatan dan keuntungan dari usaha yang dijalankannya. Manifestasi dari kedaaan ini dapat dilihat dari pengelompokan utang oleh Minsky.

Minsky melakukan pengelompokan jenis pembiayaan (baca: pengambilan utang) berdasarkan kemampuan keuangan debitor untuk membayar bunga dan pokok dari  sumber arus kas sendiri (Askari, (et.al), 2010 : 28). Menurut Minsky, terdapat 3 jenis pembiayaan, yaitu: pembiayaan hedge, spekulatif, dan ponzi. Suatu pembiayaan disebut hedge, apabila debitor mampu membayar seluruh kewajiban kontraktualnya, termasuk bunga dan angsuran pokok dari arus kas yang dihasilkan usahanya. Biasanya, pembiayaan ini mengandung lebih banyak porsi yang dibiayai oleh modal sendiri atau ekuitas. Di sini Minsky menekankan, bahwa semakin banyak porsi pembiayaan menggunakan dana ekuitas, maka perekonomian di suatu negara dengan sendirinya berada pada keadaan yang menuju equilibrium.

Pembiayaan spekulatif adalah apabila debitor hanya mampu untuk membayar porsi bunga, tetapi tidak sanggup untuk membayar angsuran pokok utang; sehingga, dia memerlukan utang baru untuk melunasi utang lama, jika telah jatuh tempo. Macam pembiayaan terakhir adalah pembiayaan ponzi, yaitu berdasarkan atas kemampuan arus kasnya sendiri, debitor tidak  mampu untuk memenuhi kewajiban membayar bunga dan angsuran pokok, kecuali dengan menarik utang baru, atau mengeluarkan surat utang baru. Definisi Minsky ini identik dengan karakteristik pembiayaan yang dilakukan oleh Charles Ponzi pada tahun 1920.

Pembiayaan bersifat Ponzi ditentukan bagaimana janji hasil terhadap investor lebih awal atau utang lama dipenuhi. Hasil yang dijanjikan kepada investor yang lebih awal bergabung dibayar dari dana yang ditanamkan oleh investor yang lebih baru, ke dalam program investasi yang dicanangkan Ponzi. Sumber pembayaran utang lama, baik bunga atau angsuran pokok, bersumber dari utang baru, bukan dari kemampuan perolehan arus kas usaha debitor. Minsky menambahkan, apabila dalam suatu perekonomian, pembiayaan ponzi yang lebih dominan, maka terjadi banyak penyimpangan berupa penipuan, penggelapan, pencurian, dan rekayasa keuangan dengan tujuan memperoleh keuntungan yang instan, tetapi akan menghancurkan sistem keuangan itu sendiri. Masalah inilah yang sebenarnya telah diindikasikan oleh Nabi Muhammad Saw, yaitu apabila seseorang memiliki utang yang besar, atau yang diartikan di luar kemampuannya untuk membayar kembali, maka orang itu akan cenderung berbohong atau berubah menjadi kafir.

Dalam kaitan dengan masyarakat, bank memiliki tanggungjawab moral yang besar untuk bertindak secara hati-hati atau prudent, dan berkewajiban untuk meyakini bahwa calon debitor memenuhi dua syarat yang disebutkan De Satins di atas. Bank harus mengetahui dengan jelas bahwa calon debitor mengambil dan menerima pinjaman sebanyak yang dia ketahui dia akan mampu untuk membayarnya, dan pengambilan pinjaman itu digunakan secara efektif untuk pengembangan usahanya. Kedua hal ini dikaji dan dipastikan dengan menggunakan analisis kredit untuk mengambil keputusan yang tepat dalam pemberian pinjaman.

Jika kemudian kreditor dan debitor tidak dapat mencapai titik temu dalam kedua hal tersebut, menurut Chorafas (2000), kreditor seharusnya tidak melakukan hubungan bisnis dengan debitor seperti itu. Dalam kata lain, permohonan kreditnya tidak dapat disetujui atau perlu ditolak. Sebagai alternatif jalan tengah, bank dapat memutuskan untuk melakukan credit rationing, dengan memperkecil jumlah pinjaman (Schreft dan Villamil, 1992), memperketat syarat pinjaman, meminta tambahan kolateral, dan memperbesar tingkat bunga, atau kombinasi dari keputusan ini.

D.  MUDHARAT UTANG

1.   Konsekuensi Utang dan Riba Dalam Perbankan Konvensional.

a.   Bunga Menciptakan Inflasi Dan Menurunkan Standard of Living

Dalam sistem keuangan yang ada saat ini, uang dan bunga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Uang yang ada di setiap negara merupakan fiat money atau ’uang atas unjuk’, dan dikeluarkan karena adanya seigniorage[10], yaitu hak ekslusif untuk mencetak uang yang dimiliki oleh pemerintah pusat suatu negara. Dalam kaitan dengan bunga, Prof. Kameel menjelaskan sebagai berikut: jika saat ini diasumsikan terdapat uang yang beredar atau money supply dalam bentuk pinjaman sebanyak Rp 100 milyar, dan diberikan bunga 10% atau Rp 10 milyar, bukan berarti bahwa jumlah Rp 10 milyar sebagai bunga telah ada dalam sistem keuangan atau masyarakat. Dari segi pemerintah, tambahan uang untuk bunga ini perlu dicetak, dan kemudian disalurkan ke sistem. Jika dilihat dari segi debitor yang meminjam uang, dua hal yang mungkin terjadi; pertama, tambahan uang diberikan dalam bentuk pinjaman untuk pembayaran bunga, misalnya dalam rangka restrukturisasi atau reschedule pinjaman;  atau kedua,  bank menyita jaminan yang ada dari debitor. Dalam hal yang terakhir ini, itu berarti  kekayaan yang riel berpindah tangan dari debitor ke bank, dan  pada akhirnya kepada otoritas pencetak uang (Meera, 2004 : 10-11).

Untuk menghindari inflasi atau mempertahankan stabilitas harga, dengan mengacu pada persamaan Quantity Theory of Money dari Fisher (1911), MV = PV[11], money supply yang terus berkembang karena unsur bunga harus terus menerus diimbangi dengan pertumbuhan dalam output riel. Jika pertumbuhan money supply lebih cepat dari pertumbuhan real sector, maka selisihnya merupakan tingkat inflasi (Meera, 2004 : 12).  Tingkat inflasi yang tinggi atau hiperinflasi[12] menurunkan daya beli, memperburuk standard of living dan akhirnya menghancurkan masyarakat [13]. Oleh karena itu, Prof. Kameel mengatakan bahwa fiat money dan seigniorage tidak dapat berfungsi sebagai maqashid al-syariah, atau mewujudkan  kemashlahatan manusia di dunia dan di akhirat (Karim, 2004 : 319).

b.  Dengan Fiat Money dan Fraction Reserve Banking, Selalu Ada Utang di Masyarakat.

Hampir di seluruh perbankan dunia menggunakan fractional reserve banking (FRB); dan berbeda dengan bank syariah, yang menggunakan konsep 100% reserve banking. Dari setiap deposito yang diterima oleh bank konvensional dari masyarakat, sebagian disimpan sebagai reserve di bank sentral, dan sisanya dapat digunakan untuk melakukan pemberian pinjaman kepada masyarakat. Jadi jika reserve requirement yang ditentukan oleh bank sentral adalah 4%, dengan deposito sejumlah Rp 10 milyar, maka sistem perbankan secara total dapat memberikan pinjaman sebesar Rp 25 milyar, yaitu Rp 10 milyar dibagi 0,04. Dengan penciptaan uang  (money creation) seperti ini, uang yang beredar dari Rp 10 milyar (M0) bertambah dengan Rp 25 milyar (bank money) menjadi Rp 35 milyar (M1).

Penciptaan uang ini terlaksana ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya, dan semata-mata karena pencatatan pada accounting entries, tanpa adanya pergerakan uang kertas secara fisik. Dalam sistem FRB ini, pemberian pinjaman atau utang merupakan salah satu kegiatan operasional utama, dan bunga merupakan faktor pendapatan sekaligus faktor biaya. Perbedaan dari kedua macam bunga merupakan keuntungan kotor bank. Dengan demikian, selama sistem FRB ini berjalan, selama itu pula terdapat utang masyarakat terhadap perbankan, atau pada akhirnya utang kepada pihak yang memiliki seigniorage[14].

c.   Menimbulkan Pasar Kredit Perbankan untuk Segelintir Orang.

Bank umumnya akan memberikan pinjaman atau kredit kepada calon debitor berdasarkan suatu seleksi atau penyaringan, yang dilakukan melalui media analisis kredit. Analisis kredit difokuskan untuk membangun keyakinan bahwa calon debitor memiliki niat dan kemampuan untuk membayar kembali pinjamannya. Kemampuan dari seorang calon debitor ini ditilik dari kemapanannya dalam menjalankan bisnis, sehingga dapat diperkirakan dengan lebih pasti bahwa dia mampu menciptakan penjualan dengan keuntungan yang diperlukan. Untuk mendukung kemampuan calon debitor ini, bank  juga menilai apakah yang bersangkutan memiliki modal sendiri. Sehubungan karena adanya bunga yang bersifat pasti, pembiayaan usaha yang sehat seyogianya dibiayai dengan modal atau dana sendiri, di samping dari pinjamannya bank.

Analisis bank juga mengkaji besar kecil risiko kredit yang dihadapi dalam suatu pemberian kredit. Risiko kredit merupakan kemungkinan adanya kerugian yang dapat terjadi, jika debitor tidak dapat membayar kembali sebagian atau keseluruhan utangnya pada bank pada saat kredit jatuh tempo. Untuk menghindari kemungkinan ini, bank meminta suatu bentuk jaminan atau agunan. Agunan ini dipakai sebagai sumber pelunasan kedua bagi pinjaman bank, jika bisnis yang dibiayai tidak memenuhi harapan. Apabila debitor tidak mampu membayar pinjamannya pada waktu jatuh tempo, atau seperti yang diperjanjikan, bank akan menjual agunan yang dikuasainya, umumnya, melalui pengadilan.

Ditinjau dari proses seleksi tersebut, pihak yang dapat memperoleh pinjaman atau kredit bank adalah mereka yang memiliki bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan, dan tentunya yang memiliki suatu bentuk jaminan atau agunan. Dengan mempertimbangkan latar belakang praktik perbankan, sesungguhnya tidak ada yang dapat dipersalahkan, karena memang orang yang berkemampuan untuk membayar bunga dan pokok kredit adalah orang yang dapat diberikan kredit. Apalagi jika ditinjau dari kepentingan pemilik dana yang disimpan di bank, yaitu para deposan, bank berkewajiban untuk melindungi ‘keamanan’ dana mereka. Jelas praktik tersebut dapat diterima secara logika. Namun, kelompok yang memiliki usaha dan modal seperti itu memperoleh kesempatan untuk mengembangkan usahanya, sehingga kemampuan ekonomis mereka semakin kuat.

Dalam disertasinya, Lynne Marie Moulton (2003) menyatakan bahwa para kreditor menolak memberikan kredit kepada kaum berpendapatan rendah. Walaupun orang dapat menganggap bahwa dalam proses pemberian kerdit seperti ini adalah wajar dan cukup rasional, tetapi Lynne berpendapat hal tersebut jelas merupakan tindakan diskriminasi.  Muhammad Yunus dari Bangladesh  mengutarakan nada yang sama. Dalam sistim perbankan yang ada sekarang, pemberian kredit merupakan diskriminasi terhadap kaum miskin, dan hanya didorong ke arah kaum kaya atau yang berkuasa secara ekonomis (Yunus, 2007 : xi).

Robert M.Z Lawang, dalam “Pengantar” dari buku yang berjudul “Bank Kaum Miskin” yang dipelopori oleh Muhamamd Yunus, memberikan komentar sebagai inti sari dari Buku tersebut  (Yunus, 2007 : xvi). Beliau berpendapat, Muhamad Yunus membongkar kepalsuan kapitalisme yang jelas-jelas diskriminatif terhadap kaum miskin, terutama kaum perempuan. Praktik perbankan tersebut secara langsung atau tidak langsung, disadari atau tidak, cenderung menimbulkan diskriminasi terhadap calon debitor yang dapat diberikan kredit. Kaum miskin, yang tidak memiliki agunan, walaupun mungkin memiliki kemapan dalam melakukan bisnis tetapi dalam skala mikro, sulit sekali untuk dapat memperoleh kredit perbankan. Praktik seperti ini telah pula menjadi sesuatu yang baku, baik dalam perbankan nasional maupun internasional. Robert M. Z. Lawang selanjutnya mengatakan praktik ini sebagai apartheid financial, berdasarkan pada asas rasionalisme bertumpu pada logika kapitalisme. Logika ini pula yang mendorong untuk melaksanakan dan mempertahankan “politik apartheid”.

Lebih jauh Lynne (2003 : 136, 140, 141) mengatakan, proses pemilihan calon debitor yang dapat diberikan kredit adalah ditentukan oleh kriteria atau definisi mengenai ‘layak kredit’ atau creditworthiness. Standar kriteria itu jelas mengucilkan kaum berpendapatan rendah,  tidak memiliki tempat tinggal yang permanen, dan sering mereka dianggap ‘berisiko tinggi’. Kriteria ini telah dianut secara luas oleh para kreditor atau bankir umumnya. Bagi calon debitor dalam definisi layak kredit menjadi pemenang dalam sistim ekonomi yang ada. Tetapi, bagi yang tidak, maka mereka merupakan pihak yang kalah, dan terpaksa memperoleh kredit bukan dari jalur utama atau mainstream yang cenderung lebih mahal.

Oleh karena itu, menurut Lynne (2003), proses seperti itu melambangkan dan memperkuat sistim ekonomi kapitalis yang bertumpu pada pertumbuhan. Keadaan ini lebih parah, jika terdapat kecendrungan dari sistim itu menjauhi diri dari ekspresi atau pengertian ekonomi yang lain, seperti perdagangan yang bersifat kerja sama atau cooperative exchange, usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan atau subsistence oriented economy, dan bentuk-bentuk ekonomi informal lainnya.

Hasil akhir dari praktik perbankan yang dimaksud dapat dilihat dari apa yang dikemukakan oleh James R. Barth. Dalam makalahnya, beliau menyebutkan bahwa telah terjadi dispariti yang luar biasa dalam kemampuan ekonomis dan keuangan antara negara maju dan yang sedang berkembang. Sebelas Negara dari Kelompok G10, dengan  hanya 12% penduduk dunia pada tahun 1995 (871 juta orang), menguasai 74% GDP dunia. Lebih lanjut, Barth mengungkapkan bahwa negara-negara tersebut menguasai 79% aset bank, 83% kapitalisasi pasar equiti, dan 68% sekuritas utang internasional, di seluruh dunia [15].

 Walaupun statistik yang berkaitan dengan GDP lebih banyak berkaitan dengan pertumbuhan sektor riel, statistik yang lain jelas menunjukan ketimpangan dalam penguasaan aset-aset keuangan dunia. Hal yang terakhir ini jelas ditunjukan oleh angka 79% asset bank dikuasai oleh hanya sejumlah kecil negara maju tersebut. Demikian pula hal nya dengan penguasaan pasar ekuiti (83%) dan utang internasional (68%), sehingga negara-negara tersebut memiliki kekuatan finansial yang luar biasa untuk menunjang pertumbuhan sektor riel mereka.

d.      Dorongan Untuk Memberikan Pinjaman dan Economic Bubbles.

Dengan terkumpulnya dana masyarakat dalam sistem perbankan konvensional mendorong perbankan untuk memberikan pinjaman kepada para debitor. Dorongan ini bersifat alami atau menjadi suatu keharusan, karena adanya biaya yang pasti dan harus dibayar bank kepada para pemilik dana. Untuk menutupi biaya ini, bank mau tidak mau harus menyalurkan dananya sebagai pinjaman kepada para debitor, berdasarkan bunga yang bersifat pasti. Karena adanya dorongan ini, apabila bank melakukan kucuran kredit (baca: utang) terus menerus pada suatu sektor ekonomi, maka yang dapat terjadi adalah adanya kelebihan permintaan terhadap barang atau jasa yang ada pada sektor tersebut. Kelebihan permintaan ini akan mendorong kenaikan harga yang berlanjut terhadap barang atau jasa tersebut; dan membuka lapangan kerja sesaat. Kenaikan harga ini, karena tidak dibarengi dengan penambahan penawaran yang seimbang dan riel, mengakibatkan timbulnya gelembung-gelembung ekonomi, atau “economic bubbles”.

Ketika perekonomian melambat, atau kucuran kredit perbankan terkoreksi, gelembung-gelembung tadi mengempis secara drastis. Sebagai akibatnya, harga barang atau jasa tersebut turun secara drastis pula, dan ini  mengakibatkan barang-barang tersebut tidak dapat terjual, atau tidak laku. Lapangan kerja yang diciptakan sebelumnya lenyap (Sachs, 2011 : 92), dan bersifat tidak stabil. Jika perekonomian mengandung barang yang tidak laku, maka perputarannya pun menjadi terganggu atau stagnan. Sebagai konsekuensi langsung, perbankan akan menghadapi kredit macet dalam jumlah yang besar (Lou, 2001 : 31). Hal ini lah yang banyak dialami di banyak negara, terutama di Jepang di sekitar tahun 1980-1990. Thailand mengalami hal yang sama, dan merupakan awal dari Krisis Asia, dan yang paling akhir dialami oleh Amerika.

Bubble yang terjadi pada sektor perumahan, yang berawal pada kebijakan tingkat bunga rendah atau kredit murah (baca: kebijakan meningkatkan utang), tidak memecahkan masalah lapangan kerja di Amerika. Ketika bubbles mengempis, masalah lapangan kerja di sektor manufacturing semakin parah, dan tertekan oleh daya saing global. Oleh karena itu, Sachs berpendapat bahwa kebijakan moneter tidak dapat memecahkan persoalan lapangan kerja di Amerika (Sachs, 2011 : 92).   

e.   Cenderung Menimbulkan Non Performing Loan (NPL)

Lewis (2009 : 196) berpendapat bahwa, secara tehnis, bank pada dasarnya  mengalami insolvabilitas sejak didirikan, sehingga merupakan mata rantai yang lemah. Alasannya, menurut Lewis, karena bank menerima dana dari masyarakat dengan catatan akan diminta kembali setiap saat. Namun, bank tidak dapat memiliki kemampuan atau hak yang sama untuk meminta kembali dana yang dipinjamkan ke debitornya setiap saat. Intinya, para deposan dapat menimbulkan masalah besar, jika mereka menuntut uangnya kembali secara serentak, sehingga menciptakan insolvabilitas bank seketika. Keadaan ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Masyarakat menyimpan uangnya di bank karena adanya unsur kepercayaan atau trust (T1) terhadap bank atau sistem perbankan. Setiap saat deposan ingin memperoleh kembali uangnya, bank harus selalu dapat menyediakan dan mengembalikan uang deposan itu. Ini merupakan syarat yang tidak dapat ditawar oleh bank manapun, agar tetap dapat beroperasi. Di lain pihak, untuk dapat memberikan bunga kepada deposan, bank harus melakukan pemberian pinjaman kepada nasabah peminjam agar memperoleh pendapatan bunga. Bank memberikan pinjaman kepada nasabah peminjam pada dasarnya juga karena kepercayaan (T2). Bank percaya bahwa nasabah yang bersangkutan mampu dan mau mengembalikan pinjamannya ke pada bank ketika jatuh tempo. Masalah yang selalu dihadapi bank adalah bagaimana meyakini bahwa nasabah tersebut dapat dipercaya untuk mengembalikan pinjamannya itu, ditinjau dari kemampuan, kemauan dan karakternya.

Untuk itu, bank memproteksi dirinya dari kemungkinan terjadinya risiko yang akan muncul dari masalah ini, dan bank biasanya meminta agunan tertentu atau ‘guarantee’ sebagai tambahan jaminan. Tujuan dari usaha bank ini adalah untuk menyamakan nilai T1 dengan nilai T2 (T1=T2). Dalam kenyataanya, keadaan yang seimbang antara T1dan T2 sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, bank selalu menghadapi kredit bermasalah atau NPL.

Dalam kaitan dengan masalah perkreditan, bank memiliki tanggungjawab sosial terhadap masyarakat yang lebih luas, yang sering terabaikan. Dari kasus penutupan bank yang pernah terjadi di Indonesia, unsur kehati-hatian dalam pemberian kredit tidak selalu diterapkan oleh pihak perbankan. Setiap penutupan bank selalu disebabkan oleh sejumlah kredit macet yang besar. Jika kredit macet itu diteliti, maka tidaklah terlalu sulit untuk menentukan penyebab dari kemacetan itu. Secara khusus dilihat dari penutupan bank pada krisis moneter di Indonesia tahun 1997/1998, sebagian besar dari pinjaman yang macet diakibatkan karena pemberian pinjaman yang melebihi kewajaran bagi setiap debitor. Pinjaman besar atau over leverage itu tidak sepadan dengan tingkat pendapatan dan keuntungan yang dapat dihasilkan oleh setiap debitor.

Masalah utama lainnya adalah karena pemberian kredit kepada pihak terkait, sehingga melanggar Pasal 11 UUPerbankan mengenai ketentuan BMPK atau LLL. Tidak diindahkannya prinsip pemberian kredit yang sehat itu dapat menimbulkan NPL, sehingga bank harus ditutup. Penutupan bank itu berpengaruh secara negatif terhadap proses pembangunan ekonomi nasional. Beban bunga obligasi pemerintah untuk menanggulangi biaya petutupan bank pasca krisis moneter 1997/1998 masih berlangsung dan tetap ditanggung oleh APBN. Beban ini secara langsung atau tidak dirasakan oleh masyarakat, dan jelas mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat.

f.    Cenderung Mendorong Transaksi (Keuangan) Spekulatif dan Menambah Risiko Kredit

Dalam sistem perbankan dengan FRB, pemberian kredit merupakan kegiatan operasional utama. Uang atau kredit ialah komoditi, dengan harga berupa bunga. Oleh karena itu, bank harus selalu berusaha menyediakan likuiditas berupa ‘loanable fund’. Dengan tersedianya likuiditas ini, bank cenderung berusaha untuk menggunakannya termasuk untuk tujuan spekulatif, dan sering melakukan ekspansi kredit yang kemudian baru disadari berlebihan. Hal ini menambah risiko kredit, karena bank tidak selalu dapat mengontrol penggunaan dana kredit yang diberikannya.

Keadaan ini berbeda pada bank Islam, karena uang bukan merupakan komoditi, dan transaksi bersifat spekulatif, gharar dan maysir dilarang. Orang harus memiliki proposal bisnis yang berkaitan dengan perdagangan atau produksi barang atau jasa, kemudian baru mencari pembiayaan yang diperlukan. Setiap pembiayaan harus ditentukan terlebih dahulu transaksi yang melandasinya. Alasan ini dapat menghindari spekulasi dan ekspansi kredit yang berlebihan. Model pembiayaan syariah mengkaitkan uang di satu pihak dengah barang, jasa, atau usaha di lain pihak. Subtansinya adalah bahwa alur moneter dalam pembiayaan Islami harus dikaitkan langsung dengan arus barang dan jasa, sekaligus menghilangkan dikotomi antara kegiatan sektor keuangan dengan sektor riel (Al-Jarhi, 2005 : 20)  

 

g.   Utang Luar Negeri Jangka Pendek Negeri Meningkat, Lending Boom, NPL, dan Krisis Keuangan

Di negara yang pernah mengalami krisis moneter atau mata uang [16], jika diteliti lebih dalam, penyebab utamanya adalah rentetan dari konsep bunga, uang sebagai komoditi, FRB, pasar uang, dan seigniorage. Seluruh konsep ini dapat menciptakan likuiditas di perbankan melalui penurunan reserve requirement. Di samping itu, pasar uang selalu memiliki kelebihan likuiditas yang memang tersedia dan, baik disadari atau tidak; dan menurut Keynes, cenderung digunakan untuk spekulasi. Kelebihan likuiditas berupa dana jangka pendek mendatangi negara dengan country risk yang dianggap stabil [17]. Karena dana yang masuk ke bank menimbulkan biaya bunga, dan merupakan utang jangka pendek, maka bank di negara tersebut perlu menyalurkannya ke dalam bentuk kredit, untuk mengimbangi biaya bunga dengan memperoleh pendapatan bunga. Utang jangka pendek atau likuiditas yang meningkat itu meningkatkan pemberian kredit menjadi lending boom, yang cenderung mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga menciptakan NPL. Krisis moneter yang terjadi biasanya bermula dari likuiditas jangka pendek, lending boom, dan kemudian menciptakan NPL yang besar. Selain mengabaikan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank, terjadinya NPL ini juga dipengaruhi oleh lemahnya sistem perbankan ataupun pemerintahan, dan sosio-kultural masyarakat.

Dari segi sistem perbankan dan pemerintahan, kelemahan yang dimaksud meliputi pengawasan bank sentral yang lemah terhadap perbankan, sistem perkreditan yang liberal dan mengabaikan prudential principles, dan pengaruh kekuatan politik dan birokrasi terhadap proses perkreditan. Ketika masalah ini terkuak, kepercayaan pihak pemilik dana terhadap pemerintahan menurun sejalan dengan meningkatnya country risk pada negara tersebut. Sebagai konsekuensi yang logis, mereka serta merta menarik dana jangka pendeknya keluar dari negara yang dianggap bermasalah tersebut. Meningkatnya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang jangka pendek ini menyebabkan terjadinya depresiasi mata uang yang dahsyat bagi negara peminjam. Hal-hal inilah yang mendasari terjadinya  krisis moneter di beberapa negara antara lain, Argentina (2001), Mexico (1994-1995), Jepang (1991)[18], Thailand (1997-1998), Indonesia (1997-1998), Malaysia (1997-1998), dan Korea (1997-1998)  (Herijanto, 2006).

Dari seluruh negara yang dilanda krisis pada tahun 1997-1998, Indonesia mengalami akibat yang paling parah. Biaya fiskal untuk mengatasi krisis mencapai lebih dari 100% dari GDP (Litan, (et.al), 2002 : 4), dan digunakan untuk menyelamatkan sektor perbankan, yang sesungguhnya merupakan kewajiban bank-bank swasta yang bermasalah. Tambahan pula, krisis ini menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang tidak kecil. Krisis tersebut menimbulkan kesengsaraan yang meluas, karena menambah jumlah rakyat miskin (menjadi 49,5 juta jiwa tahun 1998 dari 22,5 juta jiwa tahun 1996)[19] dan persentase pengangguran terbuka (menjadi 5,46% di tahun 1998 dari  4,68% di tahun 1997)[20], serta menurunkan pendapatan per kapita masyarakat (menjadi US$ 482  per tahun 1998 dari US$ 1.075  per tahun 1997)[21]. Bagi yang kaya, nereka kehilangan sebagian daya beli dan penurunan dalam harta yang dimiliki. Bagi rakyat rata-rata, mereka kehilangan pekerjaan, atau mengalami penurunan drastis dalam pendapatannya. Sampai saat ini, sisa beban krisis terus ditanggung oleh masyarakat luas, dalam bentuk bunga obligasi senilai kurang lebih Rp 450 triliun[22]. Jumlah ini tidak dapat dilunasi, kecuali di-write off oleh pemerintah, dan dilupakan oleh masyarakat pembayar pajak.

h.   Jual Beli Utang Yang Membawa Kemudharatan

Dalam Islam, utang atau piutang tidak dapat diperdagangkan seperti halnya pada perbankan konvensional [23], baik secara langsung maupun melalui sekuritisasi. Salah satu alasannya adalah, dalam perbankan syariah, uang mengikuti alur barang atau jasa. Jika ditinjau dari transaksi yang terkait dengan penjualan piutang itu, maka terdapat dua macam transaksi yang perlu diuraikan. Pada transaksi pertama, umumnya, merupakan transaksi jual beli suatu barang dengan pembayaran tangguh atau dengan kredit, sehingga menciptakan utang dan piutang bagi masing-masing pihak dalam transaksi. Kemudian, pada transaksi kedua, yaitu ketika piutang itu dijual, maka di sini tidak ada lagi alur barang yang mengimbanginya.

Menurut para ahli, jual beli utang ini menyebabkan timbulnya dikotomi antara sektor riel dengan sektor keuangan, karena pada transaksi kedua dari uraian di atas tidak lagi berkaitan dengan arus barang, dan hal ini menimbulkan ketidakstabilan paling tidak pada sektor keuangan itu sendiri (Al-Jarhi, 2008 : 10). Sebaliknya, menurut Khan (2004), adanya hubungan integral antara sektor keuangan dengan sektor riel membuat perekonomian lebih stabil. Ketidak stabilan, yang kemudian membawa kemudharatan, dapat dilihat dari kasus subprime morgage, yang menyebabkan krisis keuangan dunia pada tahun 2007-2008 dan bermula di Amerika.  

Kasus jual beli utang melalui sekuritas subprime mortgage, yang disebut sebagai collateralized debt obligation atau CDO, mengoncangkan sektor keuangan dunia dalam tahun 2007-2008 dan bermula di Amerika. Substansi dari transaksi sekuritas ini pada dasarnya merupakan jual beli risiko dan bersifat gharar. Transaksi seperti ini dilarang dalam keuangan Islam (Vogel dan Hayes III, 1998 : 235; Elgari, 2003 : 20). Sekuritas ini  merupakan pembiayaan kredit perumahan. Namun, konsumennya memiliki sejarah perkreditan yang buruk, data-data penghasilan yang tidak memadai, yang pada mulanya tidak dapat dilayani oleh Freddie Mac dan Fannie Mae. Verifikasi atas data-data mengenai pekerjaan, pendapatan dan data perkreditan lainnya tidak dapat dilakukan. Pemrosesan kredit subprime benar-benar mengabaikan prinsip 5 C’s. Oleh karena itu, subprime mortgage juga disebut sebagai pinjaman yang bersifat “low documentation” atau “no documentation”.

Di sisi lain, masyarakat Amerika memiliki tingkat leverage yang tinggi, atau over leverage. Angka terakhir utang rumah tangga Amerika telah mencapai rata-rata 130% dari pendapatan (Graeber, 2011 : 379); tahun 2000, 91%, dan 20 tahun sebelumnya, atau tahun 1980, 65% (Ahmad, 2000). Jumlah utang yang sangat tinggi ini membuat keadaan keuangan setiap rumah tangga menjadi sangat rapuh terhadap setiap perubahan pada tingkat bunga umum dan keadaan perekonomian. Konsumen yang menikmati fasilitas ini akan merasakan beban yang jauh lebih berat, ketika adanya perubahan pada tingkat bunga umum, karena memang kemampuan bayar mereka ex-ante  tidak pernah diteliti.

Menurut Kregel (2008), dalam transaksi tersebut, bank tidak tertarik untuk melakukan analisis kredit, karena pokok pinjaman dan bunga akan dibayar oleh pembeli terakhir dari sekuritas dengan kolateral aset yang berbentuk hipotik (sekarang bernama hak tanggungan) tersebut. Peranan dari analisis  kredit bank digantikan oleh credit rating perusahaan penilai atau rating agency. Pada dasarnya, bank tidak dapat mengetahui mengenai hal-ihwal kredit sebanyak yang diperlukan dari masing-masing konsumen dari sekuritas itu;  mereka hanya membeli surat utang berdasarkan rating yang diberikan [24]. Dalam kenyataan sebelumnya, perusahaan penilai semacam ini sering melakukan kesalahan dalam menilai risiko suatu negara. Krisis keuangan 1997-1998, misalnya, tidak dapat diperkirakan dan diperhitungkan dalam penilaiannya (Hertz, 2004 : 87).

Rasionalisasi dari pemberian pinjaman melalui sekuritisasi subprime mortgage ini sangat bersandar pada suatu harapan, yaitu kenaikan harga atau apresiasi nilai perumahan di Amerika tetap berlanjut di masa depan; padahal kenaikan harga yang terus menerus itu merupakan gelembung atau bubbles. Harapan kenaikan harga ini berfungsi sebagai sumber pembayaran kembali dari kredit yang diberikan lebih dahulu. Tampaknya, harapan ini didasarkan pada catatan statistik mengenai kenaikan harga masa lalu. Namun, tidak semua pihak sadar bahwa kenaikan harga rumah tersebut disebabkan karena dua hal [25], yaitu tingkat bunga yang terus menerus rendah[26], dan kesediaan bank untuk tetap mengucurkan kredit pada sektor perumahan.

Secara teoretis, Al-Haddad dan Timol (2008) berpendapat, bahwa perdagangan utang itu merupakan tindakan penyebaran risiko di antara sejumlah bank yang berbeda, sehingga mengurangi risiko bagi setiap bank yang terkait. Berdasarkan definisi yang diberikan oleh Nagaoka (2009), penyebaran risiko yang dimaksud oleh Al-Haddad dan Timol itu lebih cenderung berarti risk scattering, bukan risk sharing. Nagaoka berpendapat, seperti yang dikutip oleh Otaki (2008 : 109), bahwa suatu transaksi sekuritas merupakan penyebaran risiko atau risk scattering, apabila pemindahan risiko atau risk transfer, dari bank kepada para investor atau para individu, lebih banyak berpotensi untuk menimbulkan akibat yang merugikan pada tingkat ekonomi makro, bagi seluruh pihak yang terkait.

Akibat negatif itu timbul karena pemindahan risiko berasal dari pihak yang memiliki cukup pengetahuan dalam mengelola risiko kepada pihak yang tidak memiliki pengetahuan tentang risiko yang dihadapi; sehingga, transaksi keuangan itu menimbulkan masalah information asymmetric yang lebih besar. Di sini Nagaoka menekankan, bahwa penjualan CDO subprime mortgage merupakan risk scattering, bukan risk sharing. Namun, masalah information asymmetric tersebut dijembatani oleh rating yang dikeluarkan oleh rating agencies. Para investor atau para individu pembeli CDO, dalam bentuk paket atau pool dan terdiri dari prime dan subprime mortgage (Al-Haddad dan Timol, 2008), mengambil keputusan untuk membeli sekuritas itu semata-mata berdasarkan rating tersebut. Ternyata, kemudian rating tersebut bermasalah karena hasil rekayasa.

Tambahan pula, pilar dari transaksi subprime ini adalah unsur bunga atau riba, dan transaksinya sendiri bersifat spekulatif, atau bahkan bersifat ponzi. Pembayaran kembali kredit hipotik lebih banyak didasari pada harapan adanya kenaikan harga riel estat dengan stabilitas tingkat bunga di masa depan. Dari segi proses, Kregel (2008) menyebutkannya sebagai ponzi, yaitu permintaan terhadap perumahan dibiayai oleh pemberian kredit pada konsumen subprime mortgage berikutnya; atau merupakan suatu bentuk refinancing. Kontinuitas pemberian kredit perumahan ini membuat nilai atau harga rumah meningkat. Kontinuitas ini dapat berlangsung, jika bank dan masyarakat calon konsumen pembeli rumah dengan kredit masih tetap melihat adanya harapan kenaikkan harga perumahan. Harapan ini runtuh ketika terjadi kenaikan tingkat bunga. Sebagai akibatnya, konsumen yang ada tidak mampu untuk membayar bunga dan angsuran.

Namun, kenaikan harga tersebut merupakan gelembung atau bubbles. Harapan kenaikan harga aset tidak berlaku selamanya. Runtuhnya subprime mortgage dimulai dari turunnya harga perumahan di Amerika sebesar 3,2% dalam tahun 2006 dan, 5% tahun 2007, yang disebabkan karena kenaikan tingkat suku bunga. Dalam tahun 2004-2005, the Fed menaikan tingkat suku bunga tujuh-belas kali, dari 1% menjadi 5,25%. Pada saat itu, bubble mulai mengempis. Sebagai akibatnya, kedua unsur yang dimaksud di atas berbalik arah. Para pembeli rumah subprime mortgage tidak lagi dapat memenuhi harapannya untuk memperoleh keuntungan, yang sedia kala dimungkinkan karena dua hal: pertama, karena kenaikan harga yang selalu terjadi, dan kedua, keuntungan ini dapat direalisasikan melalui refinancing, yaitu memperoleh kredit baru yang lebih besar untuk melunasi kredit pertama yang jumlahnya lebih kecil dengan rumah yang sama; dengan catatan, tingkat bunga kredit lama paling tidak sama dengan bunga kredit baru. Jumlah kredit baru yang lebih besar itu dimungkinkan karena harga rumah selalu naik. Refinancing seperti itu dapat menghasilkan dana segar bagi konsumen karena adanya kelebihan dana yang diperoleh dari kredit yang lebih besar tersebut, atau disebut sebagai cash out refinance.

Menurut Zangeneh (1996), refinancing hanya dimungkinkan terjadi pada perekonomian yang beralaskan utang, dan jika berjalan ke arah yang diharapkan. Dalam perekonomian yang beralaskan ekuitas, seperti halnya dalam perekonomian Islam, investasi dalam suatu usaha dibiayai oleh investor sehingga refinancing tidak diperlukan. Zangeneth menambahkan, apabila harapan terhadap perekonomian berbalik arah, maka refinancing utang lama atau pemberian utang pada proyek baru akan mengalami kesulitan. Hal itu merupakan salah satu sumber instabilitas yang berakibat negatif pada perekonomian itu sendiri. Refinancing yang diharapkan tidak terjadi, karena harapan berbalik arah, tingkat bunga naik, dan beban bunga yang harus dibayar meningkat dengan tajam.

Peningkatan beban ini mengakibatkan banyak konsumen mengalami gagal bayar, atau wanprestasi terhadap pembayaran cicilan kredit hipotik. Terjadinya gagal bayar ini sudah seharusnya disadari sejak awal; karena pada saat itu, kemampuan keuangan mereka perlu diragukan. Karena adanya gagal bayar, bank melakukan penyitaan rumah-rumah debitor, atau disebut sebagai disclosure. Total keseluruhan penyitaan diperkirakan mencapai 2 juta rumah pada akhir tahun 2008.

Kejadian ini merubah arah pertumbuhan perekonomian Amerika ke arah yang negatif, dan pertama kali terjadi sejak tahun 1930. Kontraksi yang terjadi pada sektor industri konstruksi perumahan berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Amerika, karena porsi industri ini mencapai 15% dari total perekonomian. Perekonomian Amerika secara menyeluruh mengalami penurunan menjadi 1% dalam tahun 2007. Tingkat pengangguran meningkat dengan tajam menjadi 9.4% dalam tahun 2009, yang diperkirakan meningkat lebih jauh menjadi 10,8% pada tahun 2010.

Urutan berikutnya adalah kebangkrutan sekitar 25 kreditor subprime, dan menggoyahkan posisi keuangan dari sejumlah investment bankers, seperti: Bear Stearn, Lehman Brothers, Golman Sach, Meryll Lynch, Morgan Stanley, dan lainnya baik di dalam maupun di luar Amerika [27]. Kejadian ini membuat pemerintahan Amerika harus mengeluarkan dana stimulus ekonomi sebesar US$ 700 miliar, termasuk untuk bail out  perbankannya[28]. Di samping pembiayaan bersumber  dari internal Amerika, CDO  juga dibeli oleh bank-bank di luar Amerika. Sebagai akibatnya, kreditor luar negeri ini juga mengalami NPL dan kerugian yang besar [29]; termasuk  masa depan keuangan dari suatu desa kecil di Norwegia ambruk, karena besarnya investasi pada CDO yang dibeli melalui Citicorp (Smick, 2009 : 19).

i.    Menimbulkan Transaksi Derivative: Menjauhi Sektor Riel

Karena uang diperlakukan sebagai komoditi, maka berkembanglah pasar uang dan kemudian pasar derivative yang merupakan turunan dari pasar uang. Pasar derivative ini menggunakan instrumen bunga sebagai harga dari produk-produknya, dan tidak berdasarkan motif transaksi riel sepenuhnya dan mengandung unsur spekulatif (Nasution, (et.al), 2006 : 249). Transaksi ini berkaitan dengan aktiva keuangan dan naik-turunnya harga dari satu unsur keuangan di masa depan, misalnya: bunga, indeks saham, harga komoditi tertentu, dan lainnya, dan mengharapkan keuntungan dari perubahan harga dari unsur keuangan tersebut.

Dari data Morgan Stanley, seperti yang dikutip Prof. Sofyan, nilai kredit derivative hanya berjumlah Rp 500 triliun pada tahun 1988, yang kemudian meningkat mencapai Rp 24.000 triliun tahun 2002, dengan kenaikan 4700 kali lipat (Harahap, 2004 : 11–12). Transaksi derivative seperti ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan di sektor riel, dan tidak membawa manfaat bagi orang banyak, dan bahkan bersifat untung-untungan atau maysir; sehingga menimbulkan dikotomi antara sektor keuangan dengan sektor riel. 

               

j.    Mengakibatkan Transfer of Wealth, atau Manfaat yang Tidak Seimbang.

Penciptaan uang atau money creation dari pemberian kredit bersumber semata-mata dari proses accounting pada pihak bank (Meera, 2004 : 10-11). Untuk pemberian kredit ini, bank umumnya meminta agunan berupa tanah dan bangunan, atau fixed asset. Jika debitor mengalami wanprestasi, atau tidak dapat membayar utangnya, maka bank melakukan eksekusi agunan tersebut. Apabila bank berhasil memperolehnya, maka telah terjadi suatu ‘transfer of wealth’ dari debitor ke kreditor.

Dengan analogi yang sama, hal ini dapat terjadi antar dua negara. Amerika Serikat dapat dikatakan memiliki seigniorage atas dolarnya; diciptakan dengan proses yang sama, yaitu melalui proses accounting. Jika suatu bank di Amerika memberikan pinjaman kepada Indonesia, mereka meminta suatu bentuk jaminan yang dapat mereka kuasai. Bila hal ini tidak mungkin, kredit yang diberikan tidak berbentuk uang, melainkan dalam bentuk barang atau jasa yang diproduksi di negara mereka. Ini artinya Indonesia mempunyai utang terhadap Amerika, sedangkan produksi dengan value added yang terkait dinikmati oleh pihak Amerika. Amerika mengambil manfaat yang lebih besar, yaitu memiliki piutang terhadap Indonesia dan produktivitas di negaranya, sedangkan Indonesia hanya memperoleh manfaat dari konsumsi barang atau jasa yang dibeli dengan kredit. Utang Indonesia, dalam bentuk dollar dan dicatat oleh Amerika, harus dibayar dari perolehan valuta asing sebagai hasil ekspor sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Di sini terjadi transfer of wealth riel dari negara sedang berkembang ke negara yang memiliki seigniorage.

Hertz (2004) memberikan contoh-contoh konkrit [30] lainnya mengenai manfaat yang tidak seimbang akibat dari transaksi serupa. Banyak proyek-proyek besar di negara berkembang, yang dibiayai oleh utang dari negara maju, tidak menciptakan hasil yang diharapkan; bahkan, banyak yang dikorupsi melalui mark up oleh elite di negara pengutang. Tetapi, utang itu  tetap harus dibayar dengan sumber pembayaran dari ekspor sumber daya alam negara peminjam. Bagi penerima pinjaman, manfaat yang diperoleh harus memperhitungkan kerusakan sumber daya alam yang terjadi; karena semakin banyak utang, semakin besar eksploitasi sumber alam yang dilakukan (Hertz, 2004 : 169; Lubis, 2001 : 52). Dalam kasus Indonesia, deforestasi telah melebihi 40% hutan tropis yang dimiliki, sampai saat ini.

El-Diwany (2003 : 42) menjelaskan bahwa dalam menentukan produksi di dunia phisik sesuai dengan perhitungan bunga, akan mendorong kenaikan yang makin besar dan progresif di dalam entropi[31] seiring dengan berjalannya waktu. Orang harus menghasilkan produktivitas atau keuntungan yang lebih tinggi, atau menekan biaya yang tidak tampak, agar dapat menutup pembayaran bunga tersebut. Menurut beliau, untuk mencapai tingkat produktivitas atau keuntungan yang diperlukan, orang cenderung mengabaikan kerusakan atau ketidak teraturan pada lingkungan, karena jika kerusakan atau ketidak teraturan ini diperhitungkan sebagai biaya riel, maka peminjam tidak akan dapat membayar bunga.

2.   Dalam Kaitan Dengan Perekonomian Konvensional Umumnya

a.   Menimbulkan Ketidakadilan

 Dalam kaitan dengan  pinjam meminjam, debitor yang menjalankan usaha menanggung sendiri ketidakpastian dengan dua kemungkinan; mengalami kerugian, atau memperoleh keuntungan yang besar. Di lain pihak, kreditor dijamin memperoleh keuntungan yang pasti di awal transaksi, terlepas apapun yang terjadi terhadap bisnis debitor yang dibiayai itu (Obaidullah, 2004 :  26). Dengan demikian, peminjam menanggung dan bertanggungjawab terhadap seluruh risiko proyek yang dibiayai. Sebaliknya, pemberi pinjaman tidak menanggung risiko apa-apa dan bahkan dijamin memperoleh pendapatan yang telah dipastikan di awal transaksi. Keadaan seperti ini tidak sesuai dengan sistem ekonomi Islam (Majid, 2003 : 255).

Di samping itu, dalam hal utang digunakan untuk membiayai barang modal untuk berproduksi, ketidakadilan antara kreditor dengan debitor terjadi karena; beban bunga berakumulasi tetap dari waktu ke waktu, sedangkan barang modal yang dibiayai mengalami proses depresiasi menuju nol. Ketidakseimbangan ini tentunya akan menimbulkan banyak masalah lain bagi pengusaha, dan akhirnya juga merupakan masalah bagi perekonomian dan masyarakat secara menyeluruh.

Nabi Muhammad Saw tidak menganjurkan peminjaman uang, dan tampaknya, anjuran ini lebih diarahkan pada orang-perorang untuk keperluan konsumsi. Untuk usaha, di lain pihak, adalah sulit untuk menemukan investor (muslim sekalipun) yang akan meminjamkan dananya dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (El-Diwany, 2003 : 204). Untuk tujuan itu, Islam menyediakan konsep pembiayaaan syariah seperti Mudharabah atau Musyarakah, dan lainnya, serta riba diganti dengan keuntungan. Di sini, ”utang” timbul hanya berkaitan dengan barang, jasa atau usaha (Zaid, 2004 : 108).

b.   Utang Vs Kemampuan Saat Ini dan Harapan Masa Depan.

Islam mengajarkan manusia untuk hidup dengan nafkah atau kemampuan hari ini, dan berhemat untuk persediaan hari esok. Berutang, di lain pihak, pada esensinya, merupakan tindakan konsumtif dengan menggunakan penghasilan di masa depan yang masih dalam bentuk harapan. Pada saat ini, pihak yang berutang sesungguhnya belum mampu untuk melakukan konsumsi seperti itu (Bonner dan Wiggin, 2006 : 276). Harapan itu belum merupakan kepastian bahwa penghasilan yang dikonsumsi itu dapat diperoleh. Ketika menunggu, pihak yang berutang merasakan beban psikologis terhadap kewajiban membayar yang selalu membayanginya [32]. Apabila ternyata harapan itu tidak terealisir, maka konsumsi yang dilakukan menjadi beban riel karena utang tidak terbayar. Sabda Nabi Saw menjadi kenyataan, orang dengan beban utang yang berat cenderung menghindar dari kewajibannya, dan bahkan menjadi munafik atau kafir.

Kemudahan memperoleh utang menimbulkan persoalan lain. Kemudahan ini akan mendorong orang untuk membelanjakan harapan pendapatan di masa depan pada pembelian barang-barang yang kurang diperlukan. Bonner dan Wiggin (2006 : 31) mengatakan, bahwa seseorang yang menggunakan utang yang berlebihan untuk membiayai gaya hidup, yang sebenarnya dia belum memiliki kemampuan untuk itu, dan terus menggunakan utang untuk tetap menjaga penampilannya.

Sebagai fenomena dari masyarakat yang dianggap modern, dan simbol dari status sosial, penggunaan kartu kredit mendorong ketidakmampuan orang untuk mengatasi godaan jangka pendek. Konsep impulsive buying, yang diterapkan di banyak pertokoan modern,  cenderung menggoda orang untuk menggunakan fasilitas kredit itu untuk membeli barang yang tidak terlalu mendesak. Ketidakmampuan ini lebih lanjut merupakan akibat dari kelemahan otak yang dipengaruhi oleh emosi-emosi impulsif, dan akhirnya mengorbankan kepentingan jangka panjang seperti tabungan demi hari tua  (Lehrer, 2010 : 121, 125).

          Penggunaan kartu kredit sudah menjadi suatu kebiasaan dan akhirnya keharusan yang sulit untuk ditinggalkan. Di beberapa negara maju, seperti Jepang, Inggris dan Jerman, penggunaan kartu kredit sudah mencapai 110-130% dari jumlah penghasilan netto bulanan rumah tangga di sana (Prasentiantono, 2005 : 2007). Ketika penggunaan kartu kredit meningkat, konsumsi masyarakat meningkat. Produksi masyarakat pun akan meningkat. Tetapi, apabila di masa depan utang itu tidak dapat dibayar, maka masalah lain akan timbul. Pertama, kredit macet yang besar akan muncul di masyarakat; atau, kedua, masyarakat menambah utang untuk menutupi utang lama, agar utang lama tidak menjadi macet, akibatnya masyarakat tidak pernah lepas dari utang. Kedua, sebagai kemungkinan lain, utang lama direstruktur, sehingga pembayaran utang lama diangsur dalam waktu yang lebih lama. Apabila masyarakat tidak dapat memperoleh utang baru, maka pada saat itu produksi masyarakat cenderung akan turun, ceteris paribus.

Masyarakat Amerika menggunakan sebagian besar pendapatan bulanannya untuk mencicil utang kartu kredit, dan cenderung berulang-ulang bagaikan tutup lubang-gali lubang [33]. Berdasarkan catatan pada tahun 2006, pada tingkat makro, keseluruhan masyarakat Amerika menghabiskan sejumlah US$ 17 miliar hanya untuk membayar denda kartu kredit. Sejak 2002, saldo tabungan mereka menunjukkan angka yang negatif, yang artinya lebih besar pasak dari pada tiang (Lehrer, 2010 : 123). Data utang rata-rata terbaru tahun 2010 menunjukkan setiap warga Amerika memiliki utang kartu kredit sebesar Rp. 35 juta, dan keseluruhan utang berjumlah Rp. 404 juta, termasuk utang mobil dan konsumsi lainnya. Keluarga dengan pendapatan rata-rata di bawah Rp. 38 juta per bulan mengalami kesulitan dalam mengurangi utangnya secara berarti; dan mereka merupakan kelompok masyarakat yang mengalami stres terberat.

Pada masa Athena kuno, masalah negatif yang ditimbulkan oleh utang perorangan tertuang dalam pribahasa, yang menyebutkan ”he who goes a-borrowing goes –sorrowing”, dan ”out of debt and out of danger”; karena utang dapat merusak persahabatan, maka perlu dihindarkan (Millet, 2002 : 218); dan menjadi berat serta menimbulkan tekanan terhadap orang yang berutang, seperti yang dimaksud oleh Nabi Saw.

c.   Utang Vs Lapangan Kerja.

Akibat negatif dari berutang tidak saja berlaku bagi orang per orang, tetapi juga berlaku bagi negara (Bonner dan Wiggin, 2006 : 217, 227, 255, 257). Umumnya, negara mengambil utang untuk penyelenggaraan negara, yang sebagian untuk tujuan konsumtif. Makin banyak utang digunakan, makin besar kewajiban membayar, makin banyak rantai yang mengikat (Bonner dan Wiggin, 2006 : 291). Bersamaan dengan meningkatnya kebiasaan dan beban yang dibawanya, semakin hilang kemampuan dan keinginan untuk berproduksi secara riel (Bonner dan Wiggin, 2006 : 248, 268, 270), dan makin hilang kesempatan untuk menciptakan lapangan kerja (Bonner dan Wiggin, 2006 : 289).

Khan (1986), Ahmad (1952), dan Mannan (1970, 1986), seperti yang dikutip oleh Algaoud dan Lewis (2001 : 12), dan Iqbal dan Mirakhor (2007 : 21) berpendapat, bahwa meningkatnya utang, sehingga beban bunga dan biaya produksi meningkat, juga akan menurunkan penciptaan lapangan kerja, atau cenderung akan menghalangi terjadinya full employment. Kebiasaan melakukan utang akan menjadi suatu proses yang terus berlangsung, sampai pada suatu saat, keterpaksaan menghentikan praktik penambahan utang tersebut (Bonner dan Wiggin, 2006 : 31).

Bukti empirik dalam kasus Amerika telah membuktikan bahwa utang yang bertambah menurunkan produktivitas, mengurangi hasrat untuk berproduksi, dan menurunkan kesempatan kerja. Sejak 1980, Amerika tidak lagi memproduksi barang-barang industri, seperti televisi, radio, alat dan mesin, barang-barang baja, tekstil, komputer  dan lainnya (Morriss, 2008 :  5-6). Lewis (2009 : 105) menunjukkan bahwa dalam periode 1950-1959, dengan tambahan utang sebesar US$ 335 miliar, pertumbuhan marginal GDP mencapai 73 sen per AS$ 1, dibandingkan pada periode 2000-2008 hanya mencapai 19 sen per US$ 1 tambahan utang yang berjumlah US$ 23.5 triliun. Data terakhir menunjukkan bahwa ekspor China ke Amerika meningkat tajam dari AS$3.9 milyar tahun 1985 menjadi AS$296.4 milyar tahun 2009, atau sebesar 2.1% GDP Amerika. Dalam kaitan ini, Amerika kehilangan 2 juta kesempatan kerja dalam sektor produksi barang-barang konsumen tahun 1998-2009 (Sachs, 2011 : 88-89).

d.   Utang Memberikan Kontribusi Sementara terhadap Perekonomian.

         Menurut Bonner dan Wiggin (2006 : 205), pengeluaran atas utang uang tidak memberikan kontribusi yang stabil terhadap perekonomian. Misalkan, seseorang meminjam sejumlah Rp 10 milyar dari bank dengan bunga 10%. Uang itu digunakannya untuk membeli rumah, mobil, perabot rumah tangga, makan di resteran dan sebagainya. Kalau dia tinggal di suatu kota kecil, dan penduduknya hanya dia sendiri, maka ketika dia menghabiskan pinjaman uang itu, kegiatan ekonomi di kota itu meningkat, atau ’boom’ ekonomi terjadi. Dalam tahun berikutnya, pekerjaan dan pendapatnya tidak berkembang, dan dia harus membayar cicilan utang bank dengan bunga. Pada tahun itu dan berikutnya, pengeluarannya menciut. Jika pinjaman itu berasal dari luar negeri, maka kegiatan ekonomi di kota kecil itu pun ikut menciut, sejauh dia masih mencicil utangnya.

e.   Kebiasaan Berutang, Rekayasa laporan, dan Penyelewengan.

Bukti empirik mengenai kebiasaan berutang, atau mudahnya memperoleh utang, dan jumlah utang membengkak, dan mendorong pihak yang berutang untuk berbohong, atau merekayasa laporan, dan akhirnya tidak dapat membayar utang kembali, adalah pada negara kecil, seperti Yunani. Selama 30 tahun terakhir, Yunani mengalami defisit anggaran. Didorong oleh rating surat utang yang baik, Yunani terlalu banyak menggunakan utang di masa lalu. Dalam kenyataan, utang Yunani telah mencapai 115% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB)-nya, atau berjumlah US$ 429 milyar. Agar tetap memperoleh utang dari tahun ke tahun, Yunani melakukan rekayasa pelaporan keuangan atau manipulasi pembukuan.

Baru diketahui belakangan, bahwa Yunani telah melewati batas utang atau defisit anggaran mencapai 6%, atau melewati dua kali lipat dari yang ditentukan oleh Uni Eropa, yaitu sebesar 3% dari PDB. Sebagai akibatnya, surat utang baru tidak dapat dijual atau diserap oleh pasar. Utang yang besar itu cenderung mendorong pengeluaran yang tidak terkontrol, ketidakdisiplinan dalam anggaran, pemborosan dan korupsi. Disiplin anggaran dan administrasi perpajakan yang buruk, dibiarkan tetap tidak dibenahi.

Utang yang besar membuat kemampuan keuangan rawan terhadap setiap perubahan. Ketika pendapatan pajak mulai menurun, dan berlangsungnya resesi ekonomi global, Yunani tidak dapat memperoleh utang baru, dan tidak dapat membayar utang lama.

Masalah rekayasa laporan keuangan adalah identik dengan rekayasa rating surat utang. Namun, dari segi moralitas,  rekayasa kedua lebih parah, karena dilakukan oleh pihak yang memang berfungsi sebagai pihak yang diakui untuk melakukan penilaian surat utang secara  independen dan profesional; sedangkan pelaku pada yang pertama merupakan pihak yang langsung berkepentingan. Departemen Kehakiman AS, melalui Jaksa Agung Eric Holder, menuntut perusahaan pemeringkat Standard & Poors membayar denda setidaknya AS$5 milyar, untuk kerugian karena memanipulasi peringkat obligasi subprime mortgage. S&P diketahui melebih-lebihkan peringkat beberapa surat utang atau CDO, serta risiko kredit yang dinyatakannya tidak benar. Puluhan CDO diterbitkan tahun 2007, dan mengalami gagal bayar dalam waktu satu tahun enam bulan. Kerugian yang ditimbulkan hingga miliaran dollar membuat pemerintah melakukan penyuntikan dana yang besar kepada Citigroup.

Secara spesifik, S&P dituduh melakukan kecurangan dalam surat kawat dan elektronik serta kecurangan sebagai institusi finansial. Suatu komunikasi internal menyebutkan perlunya melakukan pembaruan model analisis S&P, agar selaras dengan perkembangan surat berharga yang beredar di pasar. Namun, S&P terus menggunakan model analisis lama yang memungkinkan keluarnya peringkat kredit yang lebih tinggi. Ketidak jujuran ini merupakan penyebab utama krisis finansial 2007-2008. (Kompas, Kamis, 7 Februari 2013).

Hertz (2004 : 90, 131) menyimpulkan bahwa utang yang seharusnya dapat menghasilkan manfaat yang baik jika digunakan dengan bijak, pada umumnya hanya merupakan suatu dongeng. Utang pada akhirnya menimbulkan sejumlah kemudharatan dan membuat orang berlaku jahat, dikuasai oleh kepentingan tertentu yang bersifat koruptif, dan mendorong menciptakan informasi yang tidak benar dan memihak. Pada permukaan, utang dikatakan untuk kepentingan negara, tetapi kepentingan itu  dikuasai oleh kepentingan pribadi atau sekelompok orang yang berkuasa. Hal ini terjadi pada Presiden Menem dari Argentina, dan Presiden Kuchma dari Ukraina. Menurut Hertz, mereka mengambil utang yang berlebihan, tetapi tidak pernah memikirkan bagaimana akan membayarnya kembali. Mereka menggunakan utang untuk diberikan kepada seluruh pihak yang dapat mendukung pemilihan mereka kembali sebagai presiden.  

f.    Utang Besar Dekat Dengan Wanprestasi dan Kebangkrutan

Setiap saat utang ditambah, pada saat itu pengutang makin dekat dengan kebangkrutan (Bonner dan Wiggin, 2006 : 218). Hal ini jelas terjadi pada perusahaan otomotif Amerika baru-baru ini. Pudarnya Pusat Industri Otomotif AS, Ford dan GM di Detroit, disebabkan karena terbelengu utang berjumlah $ 18.5 miliar (Rp 188 triliun), sehingga mengajukan Chapter 9, atau perlindungan kebangkrutan ke pengadilan pada haris kemis (18/7). Kejadian ini merupakan kebangkrutan terbesar sebuah kota dari 60 kota yang pernah mengajukan kebangkrutan, sejak 1950. Sebagai akibat krisis keuangan 2009, sebelumnya GM dan Chrysler pernah mengajukan kebangkrutan dalam tahun yang sama (Kompas, 20 Juli 2013).

g.   Sekali Terbiasa Berutang, Tetap Berutang.

Bukti empirik dalam kasus Amerika menunjukkan bahwa sekali utang digunakan dan terus bertambah, dan akhirnya tetap berutang. Dalam tahun 1901, total utang domestik Amerika hanya berjumlah US$ 1 milyar, dan jumlah ini telah bertambah sebanyak 4000 kali dalam seabad yaitu menjadi US$ 4 triliun dalam tahun 2000; jumlah utang ini belum termasuk jumlah utang eksternal yang berjumlah US$ 1.3 triliun (Ahmad, 2000).

Tahun 2008, Amerika menambah utang sebesar AS$ 9 triliun, sehingga menjadi AS$ 67 triliun atau berjumlah lima kali dari GDPnya yang berjumlah AS$14 triliun, yang lebih besar dari GDP seluruh dunia AS$50 triliun, atau hampir senilai seluruh riel estat dunia AS$ 75 triliun, atau jumlah total saham dan obligasi dunia AS$ 100 triliun (Lewis, 2009 : 148).

E.  PENUTUP

Dua sumber utama syariah Islam, Al Qur’an dan Hadis Nabi Saw, mengajarkann agar manusia menghindari utang. Ajaran ini berlaku baik pada utang yang bersifat sosial, yaitu antar orang-perorang, dan juga pada utang yang bersifat komersial. Sejalan dengan ajaran ini, bank syariah di dalam akad utamanya tidak menggunakan utang uang secara an sich, tetapi mengikuti alur barang dan jasa seperti dalam transaksi jual-beli secara tangguh, penyewaaan barang, atau membiayai usaha secara bersama. Seluruh transaksi ini merupakan kegiatan dalam sektor riel, dan berfungsi sebagai underlying transactions, yang sekaligus merupakan prima kausa  dari akad-akad bank syariah. Sebagai Esensi dari ajaran ini, kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakat lebih banyak datang dari sektor riel yang berkembang, bukan dari sektor keuangan yang membawa banyak kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahamad, Khurshid, 2000, Islamic Finance and Banking: The Challenge and Prospects. Reviews of Islamic Economics, No. 9, 57-82, http://www.financeinislam.com/articel/1_35/1/439.

Akram Khan, Muhammad, Tidak bertanggal, Economic Teachings of Prophet Muhammad, Karachi: Darul Ishaat.

Alessandrini, Fabio, 1999, Credit Risk, Interest Rate Risk, and the Business Cycle, The Journal of Fixed Income, Sept 1999; 9, 2; ABI/INFORM Global.

Alessandrini, Fabio, 1999, Credit Risk, Interest Rate Risk, and the Business Cycle, The Journal of Fixed Income, Sept 1999; 9, 2; ABI/INFORM Global.

Algaoud, Latifa M, Mervyn K Lewis, 2001, Perbankan Syariah, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, www.serambi.co.id, info@serambi.co.id.

Al-Haddad, Haitham, Bashir Timol, 2008, The Credit Crunch: An Islamic Perspective, www.islam21c.com, www.1stethical.com.

Al-Jarhi, 2008, Islamic Finance: An Efficient & Equitable Option, The Islamic and Training Institute, The Islamic Development Bank, PO Box 9201, Jeddah, Saudi Arabia, http//: www.wfdd.org.uk/articles-talks/mabid.fdf.

Al-Zuhayli’s, Wabbah, 2003, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, Vol.1. Dar al Fikr, Damascus, Syria, http://www.fikr.com, fikr@fikr.com.

Amin, A. Riawan, 2007, Satanic Finance. Celestial Publishing, Arthaloka Building 5^th, Jl. Jenderal Sudirman No. 2, Jakarta, info@celestialmanagement.com, http://www.celestialmanagement.com.

Antonio, Muhammad Syafi’I, 2001, Bank Syariah, dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani dan Tazkia Cendekia, http://www.gemainsani.co.id.

Azizi, A. Qodri, 2004, Membangun Fondasi Ekonomi Umat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Barth, James R. (et.al), “The Role of Goverrments and Markets in International Banking Crises: The Case of East Asia”.  Research in Financial Services, Public and Private Policy.

Bonner, Bill, Addison Wiggin, 2006, Empire of Debt. The Rise of an Epic Financial Crisis, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Chorafas, Dimitris, 2000, Managing Credit Risk. Analysing, Rating and Pricing The Probability of Default, Euromoney Books, Nestor House, Playhouse Yard, London EC4V 5EX.

Elgari, Mohamed Ali, 2003, Credit Risk in Islamic Banking and Finance, Islamic Economic Studies, Vol 10, No. 2, March 2003.

El-Diwany, Tarek, 2002, History of Banking: An Analysis, Proceeding of the 2002 International Conference on Stable and Just Global Monetary System, International Islamic University Malaysia.o

_________, Juni 2003, The Problem with Interest, Sistem Bunga dan Permasalahannya, Cetakan Pertama, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, akmed@cbn.net.id

Ganguin, Blaise. John Bilardello, 2005, Fundamentals of Corporate Credit Analysis, TheMcGraw-Hill Companies, Inc., Two Penn Plaza, New York, NY 10011-2298.

Gilpin, Robert, Jean Millis Gilpin, September 2002, Tantangan Kapitalisme Global, Ekonomi Dunia Abad ke-21, Cetakan Pertama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Graeber, David. 2011. Debt. New York: Melvillehouse.

Haminidi, M. Luthfi, 2007, Gold Dinar, Sistem Moneter Global yang Stabil dan Berkeadilan, Jakarta: Senayan Abadi.

Harahap, Sofyan S., 2004, Krisis Akuntansi Konvensional: Menyoal Epistemologi Sekuler dalam Konteks Mencapai Kesejahteraan Umat Manusia, Pidato Pengukuhan Sebagai Guru Besar Ilmu Akuntansi, 27 Juli 2004, Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta.

_________, 2004, Akuntansi Islam, Cetakan Keempat, Jakarta: Bumi Aksara.

Huda, Nurul, et al. 2012. Keuangan Publik Islam, Pendekatan Teoretis dan Sejarah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Imanuddin, Muhammad, 2009, Bank Syariah, Sang Enterprenuer, http://ekonbisyariah.blogspot.com/2009/07/bank-syariah-sang-entrepreneur.html.

Iqbal, Zamir, Abbas Mirakhor, 2007, An Introduction to Islamic Finance, Theory and Practice, Singapore: John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd.

Karim, Adiwarman Azwar, 2004, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Edisi Kedua, Perkasa: RajaGrafindo Persada.

_________, 2004b, Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Kedua, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Kaufman, George G., 2001, Macro-Economic Stability and Bank Soundness, Papers.ssrn.com/s013/papers.cfm?abstract.id=386940.

Khan, Tariqullah, 2004, Risk Management in Islamic Banking, The Islamic Research and Training Institute (IRTI), The Islamic Development Bank (IDB), http:/www.sbp.org.pk/departments/ibd/Risk_Management.pdf

Khan, Mohammad Mansoor, M. Ishaq Bhatti, 2006, Why interest-free banking and finance movement failed in Pakistan, Humanomics, Vol.22, No. 3, 2006, pp 145-161.www.emeraldinsight.com./0828.8666.htm.

Kregel, Jan, 2008, Minsky’s Cushion of Safety, Systemic Risk and the Crisis in the U.S. Subprime Mortgage Market, Public Policy Brief, The Levy Economic Institute of Bard College. No. 93, info@levy.org. www.levy.org.

Lehrer, Jonah, 2010, How We Decide, Kenali Cara Kerja Otak Agar Bisa Lebih Cerdas dan Tangkas Memutuskan Apa Saja, Yakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Lewis, Hunter, 2009, Where Keynes Went Wrong, And Why World Governments Keep Creating Inflation, Bubbles, and Busts, Axios Press, Mount Jackson, VA.

Litan, Robert E. Michael Pomerleano, V. Sundararajan, 2002, Financial Sector Governance., The Roles of the Public and Private Sectors, The Brooking Intitution, 1775 Masachusetts Avenue, NW, Washington DC 20036. www.brookings.edu.

Lou, Jianbo, 2001, China’s Troubled Bank Loans, Kluwer Law International Ltd, Third Floor, 241 Borough High Street, London SE1 1GB, United Kingdom.

Lubis, Abdur Razzaq, 2001, “Riba: Akar Penyebab Ketidakadilan Saat Ini”, Di dalam Ismail Yusanto et al (eds), Dinar Emas, Solusi Krisis Moneter, Jakarta: Pirac.

Majalah Ekonomi Syariah, 2003, Vol. 2 No.4, EKABA-USAKTI.

Mankiw, N. Gregory, 2003, Harvard University, Teori Makroekonomi, Edisi Kelima, Jakarta: Penerbit Erlangga.

_________, 2004, Teori Ekonomi Makro, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Meera, Ahmed Kameel Mydin, 2004, The Theft of Nations, Returning to Gold, Subang Jaya, Malaysia: Pelanduk Publications.

Millet, Paul, 2002, Lending and Borrowing in Ancient Athens, Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.

Morris, Charles R., 2008, The Two Trillion Dollar Meltdown, Easy Money, High Rollers, and The Great Credit Crash, New York: PublicAffairs.

Moulton, Lynne Marie, 2003, Deciding to Lend: Minimizing Risk, Producing Trust, and Managing Organizational Forces in US Credit Markets, Phd Dissertation, The Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey.

Muldrew, Craig, 1998, The Economy of Obligation, The Culture of Credit and Social Relations in Early Modern England. Palgrave, Houndmills, Basingstoke, Hampshire RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010.

Nagaoka, Shinsuke, 2009, Reconsidering Mudaraba Contracts in Islamic Finance: What is the Economic Wisdom (Hikma) of Partnership-based Instruments? Kyoto Working papers on Area Studies No. 42 (G-COE Series 40), http://www.humanosphere.cseas.kyoto.u.ac.jp/images/libraryimage/workingpaper/40_nagaoka.pdf.

Nakamura, Leonard I, 1991, Lessons on Lending and Borrowing in Hard Times, Business Review–Federal reserve Bank of Philadelphia, July/August 1991; ABI/INFORM Global.

Nasution, Mustafa Edwin, (et.al), 2006, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Nawawi, Razali HJ., 2009, Islamic Law on Commercial Transaction, Kuala Lumpur: CERT Publications.

Noreena, Hertz, 2004, The Debt Threat, New York: HarperCollins Publishers Inc.

Obaidullah, Mohammed, 2004, Islamic Financial Markets, Towards Greater Ethics & Efficiency,  First Edition, Institute of Objective Studies, New Delhi.

Pearce, Craig L, Joseph A, Maciariello, Hideki Yamawaki, 2010, Drucker Difference, Jakarta: Ufuk Press.

Rosly, Saiful Azhar, 2005, Critical Issues on Islamic Banking and Financial Markets, Dinamas Publishing, Kuala Lumpur, Malaysia, drsaiful99@hotmail.co.

Sachs, Jeffrey. 2011. The Price of Civilization. London: Vintage Books.

Saeed, Abdullah, 2004, Menyoal Bank Syariah, Kritik atas Interpretasi Bunga Bank, Kaum Neo Revivalis, Cetakan 1, Paramadina, Jakarta: Penerbit paramadina@yahoo.com.

_________, 2004b, Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, pustakapelajar@telkom.net.

Saeed, Abdullah, 1996, Islamic Banking and Interest, a Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation, New York: E.J. Brillm.

Schreft, Stacey L. Anne P. Villamil, 1992, Credit Rationing by Loan Size in Commercial Loan Markets, Economic Review; May/June 1992; 78, 3; ABI/INFORM Global.

Satins, Antoine de, 1998, Does Finance Have a Soul?, Semaines Sociales de France, Paris, Review of Business; Summer 1998; 19, 4; ABI/INFORM Global.

Seung, T.K., 1994, Kant’s Platonic Revolution in Moral and Political Philosophy, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.

Shihab, Quraish, 2013, Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al Qur’an, Bandung: Mizan.

Soddy, Frederick, 1983, Wealth, Virtual Wealth and Debt, London: George Allen & Unwin Ltd.

Qardhawi, Yusuf, 1997, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Cetakan I, Jakarta: Gema Insani Press.

Usmani, Muhammad Imran Ashraf, 2002, Meezanbank’s Guide to Islamic Banking, Darul-Ishaat, Karachi.

Vogel, Frank E. Samuel L. Hayes III, 1998, Islamic Law and Finance, Religion, Risk and Return, The sixteen volume in series, Kluwer Law International, The Hague, London, Boston.

Warde, Ibrahim, 2001, Islamic Finance in the Global Economy, Edinburg, Great Britain: Edinburg University Press.

Wray, L. Randall, 2012, Modern Money Theory, New York: Palgrave Mcmillan.

Yunus, Muhammad, 2007, Bank Kaum Miskin, Jakarta: Margin Kiri.

“Rencana Stimulus Ekonomi AS Belum Pasti”, (18 November 2008), Suara Pembaruan.               

---

[1] Kerja keras dan berpartisipasi dalam kegiatan kreatif ekonomi merupakan kewajiban setiap muslim (QS. Al-Jumu’ah 62 : 10).

[2] Apa yang disampaikan Nabi SAW ini, beberapa ratus tahun kemudian juga diutarakan melalui ungkapan “if you loan a man too much money, you turn a good man into a bad man” (Warde, 2000 : 163).

[3] Abu Huraira menyebutkan bahwa “jika seseorang menerima barang orang lain dengan niat untuk mengembalikannya maka Allah akan membayarkan untuk dia. Tetapi, jika dia menerima barang itu dengan niat untuk memboroskannya, Allah akan menghancurkan hartanya”. Suhaibul Khair mengungkapkan ucapan Nabi SAW, “ jika seseorang meminjam suatu jumlah dari orang lain dan dia tidak berniat untuk membayar kembali, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai pencuri” (Akram Khan, tidak bertanggal : 162-163).

[4] Dalam kaitan dengan pendapat ini, terdapat hadist Nabi SAW, yang berkata sebagai berikut:” Aku melihat pada waktu malam di-‘isra’-kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qard delapan belas kali. Wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah?. Ia menjawab, ‘Karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan” (HR Ibnu Majah No. 2422, kitab al-Ahkam, dan Baihaqi, dikutip oleh Antonio, 2001 : 132). Makna dari hadist ini cukup dalam, dimana jika orang meminta-minta, ada kemungkinan dia telah memiliki sesuatu yang masih dia mintakan keorang lain, yang  berarti dia ingin menambah apa yang dimilikinya atau dalam kata lain menambah ‘hartanya’ dengan mudah, yaitu melalui pemberian tanpa kerja, dan dia akan cenderung  menutupi apa yang sudah dimilikinya atau terdapat unsur ‘kebohongan’. Meminjam, dilain pihak, orang akan melakukan peminjaman karena adanya dorongan kebutuhan, dan dia tahu bahwa kalau ‘meminjam’, dia harus ‘mengembalikannya’ secara utuh. Tetapi, jika tidak dikembalikan, maka itu artinya dia memakan hak orang lain secara bathil atau tidak sah. Menurut hukum Islam, hal tersebut akan membawa konsekuensi yang cukup berat.

[5] Semakin tinggi tingkat leverage atau semakin rendah tingkat modal dari suatu entitas, semakin sedikit adverse shock yang diperlukan bagi entitas itu untuk mengalami economic insolvency; dan ini berlaku baik bagi bank maupun  non-bank (Kaufman, 2001).

[6] Dari sisi lain, menurut Michael Jensen (1989), keadaan overgearing tidak akan berakibat pada kebangkrutan, karena kreditur akan berada dalam posisi yang lebih baik jika berusaha untuk melakukan renegosiasi. Namun, pendapat ini dibantah oleh Nakamura (1991 : 19), dengan alasan bahwa pada perusahaan dengan leverage yang berlebihan, umumnya mereka memiliki margin yang sangat tipis, dan tidak memiliki kolateral tambahan, sebagai dasar untuk bernegosiasi.

[7] Ganguin menyebutkan beberapa alasan kenapa usaha mengalami default: beberapa diantaranya hanya karena terlalu banyak utang, yang lain karena model bisnis yang salah atau bisnis yang sulit, dan beberapa yang lain disebabkan kombinasi dari kedua alasan yang disebutkan tersebut; hanya sedikit diantaranya disebabkan oleh karena adanya internal atau external shocks (Ganguin, 2005 : 268).

[8] Kewajiban membayar  bunga untuk utang yang digunakan untuk membiayai suatu usaha bersifat pasti dan ditentukan dimuka, sedangkan pada saat itu keberhasilan dari usaha tersebut  dalam bentuk keuntungan yang dapat diperoleh belum dapat dipastikan. Disini, terlihat adanya ketidakseimbangan, atau ketidakadilan. Ketidak adilan inilah merupakan salah satu sebab kenapa riba dilarang. Dilain pihak, sudah merupakan pengetahuan umum yang telah diterima oleh kalangan akademisi, dan Duffee menyatakan bahwa tingkat bunga atau spread bunga berkaitan langsung dengan tingkat resiko suatu instrumen keuangan atau suatu proyek atau debitur, yang dikaitkan dengan pertumbuhan perekonomian. Spread bunga mengecil pada saat ekspansi ekonomi, dan bertambah ketika ekonomi mengalami resesi. Demikian pula halnya dengan yield curve (Alessandrini, 1999).

[9] Berdasarkan hukum syariah, keuntungan merupakan sesuatu yang halal, jika berkaitan dengan kewajiban untuk menanggung kemungkinan kerugiaan atau resiko, atau yang disebut ghunmu bil ghurm atau al kharaj bid daman (Elgari, 2003).  

[10] Seigniorage berasal dari bahasa Perancis, seigneur, yang berarti ‘tuan tanah’. Di abad pertengahan, tuan tanah yang memiliki hak eksklusif untuk mencetak uang (Mankiw, 2003 : 185).

[11] M= money supply, V= velocity of money, P= tingkat harga, dan Y=the real output of goods and services. Sebelah kiri persamaan adalah mewakili sektor keuangan, dan sebelah kanan mewakili sektor riel. Apabila money supply meningkat tanpa dibarengi dengan kenaikan produksi barang dan jasa, dengan asumsi V konstan, maka tingkat harga akan naik atau dapat terjadi inflasi.

[12] Sebab hiperinflasi adalah karena pertumbuhan uang yang beredar yang berlebihan, dan ini dapat disebabkan karena: defisit belanja negara yang tidak dapat ditutup dari penghasilan pajak dan perolehan utang, maka pemerintah terpaksa mencetak uang, atau membiayai perang dengan mencetak uang (Mankiw, 2006 : 85, 101).

[13] Melalui proses inflasi yang terus menerus, pemerintah dapat mengambil ailh, secara rahasia dan tanpa jejak, bagian penting dari kekayaan penduduknya. Pengambil alihan secara arbitrer ini akan memiskinkan rakyat banyak, dan sebagian yang kaya menjadi kaya (Mankiw, 2003 : 97).

[14] Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Tarik El-Diwany; “the banking system creates money for lending at interest, but it does not create sufficient money for its loan to be repaid in aggregate.  Old debt can be therefore repaid in aggregate only by means of further borrowing from the banking system. Therefore, debt levels have shown persistent growth in every major economy over the last 50 years” (El-Diwany, 2002).

[15] Barth, James R. (et.al), “The Role of Goverrments and Markets in International Banking Crises: The Case of East Asia”, Research in Financial Services, Public and Private Policy, hlm. 182.

[16] Ini berkaitan dengan pendapat Hyman Minski dengan teorinya “ketidakstabilan keuangan” krisis keuangan. Teorinya menyebutkan bahwa krisis keuangan adalah ciri melekat dan tak dapat dihindari dalam sisitem kapitalis dan sebenarnya terlihat jelas dan dapat diperkirakan (Gilpin, (et.al), 2002: 141).

[17] Hal ini sejalan dengan apa yang dialami di Asia Timur, para spekulan keuangan memindahkan dana milyaran dollar dari satu ekonomi ke ekonomi lainnya dengan satu pijatan tombol, pasar-pasar keuangan dapat menyebabkan timbulnya gangguan pada ekonomi ekonomi nasional serta menciptakan destabilisasi ekonomi dunia (Gilpin (et.al), 2002 : 363-364)

[18] Kasus Jepang agak berbeda dengan lainnya. Lending boom di Jepang didorong oleh hasil positif yang besar dari foreign direct investement di luar negeri dan ekspornya. Bank umumnya memberikan pinjaman atas jaminan fixed asset (tanah dan bangunan), karena adanya liquiditas baik di perbankan maupun di masyarakat, harga property cenderung terus menerus mengalami kenaikan, begitu pula kredit perbankan. Dalam keadaan seperti itu, bank cenderung bersifat agresif dalam memberikan pinjaman dan cenderung melupakan prudential principles, sehingga menimbulkan apa yang disebut “bubble economy”. Pada saat perekonomian di Asia Pasifik melemah, kemudian juga berdampak pada perekonomian Jepang, bubble economy yang dimaksud meledak atau pecah, dan kejadian ini menambah besarnya kredit macet di negara itu.

[19] Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka, Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia, 2005.

[20] Statistik 60 Tahun Indonesia Merdeka,  Idem.

[21] Majalah Ekonomi Syariah, Vol. 2 No.4, EKABA-USAKTI, 2003

[22] Menurut Prof. Sofyan, Jumlah kredit macet ini mencapai Rp 800 triliun, yang sebagian merupakan sumbangan terpaksa masyarakat kepada para konglomerat dan para pejabat. Hanya Rp 140 triliun yang dapat dikembalikan, dan sisanya menimbulkan bunga sebesar Rp 80 triliun per tahun masuk ke dalam APBN (Harahap, 2004 : 11). Sebagian dari sumbangan yang dimaksud dilarikan ke luar negeri (capital flight), dan diparkir antara lain di Singapura.

[23] Menurut Usmani (2002 : 221), jual- beli  piutang diijinkan di Malaysia berdasarkan ketentuan dari mazab Shafai; tetapi, menurut Usmani, mereka tidak menyadari bahwa penjualan tersebut harus dilakukan berdasarkan nilai par. Rosly (2005 : 437) berpendapat bahwa penjualan utang dari kreditor ke pihak ketiga atau bay’al-dayn lil ghairil mad’ine dilarang, karena penjualan seperti ini menyangkut adanya premiun atau diskon; tetapi, bay’al-dayn tertentu, atau berasal dari transaksi murabaha dengan pembayaran tunda, emas kawin yang tertunda, pembayaran sewa yang harus dibayar setiap akhir bulan, dengan syarat dijual pada harga par, dan utang itu telah dipastikan adanya-diperbolehkan.

[24] Kregel (2008) menjelaskan lebih lanjut bagaimana rating agency melakukan rating terhadap sekuritas seperti untuk subprime mortgage tersebut. Rating dilakukan dengan mencari hubungan statistik antara kelompok asset yang memiliki credit score gabungan dengan probabilita pembayaran kembali. Tetapi, prosedurnya tidak hanya dilakukan setelah sekuritisasi dari asset terbentuk, melainkan pada saat pembentukan kelompok kolateral dengan memasukan asset pinjaman tertentu sehingga membentuk corpus atau badan dari asset yang dimiliki oleh suatu entitas. Al-Haddad dan Timol (2008) menerangkan lebih jelas mengenai rekayasa rating ini, yaitu rating agency melakukan kombinasi aset subprime dengan prime kedalam suatu pool sehingga memperoleh nilai rating yang lebih tinggi, kemudian sekuritas dijual kepihak investor. Tambahan pula, Wikipedia menyebutkan bahwa credit rating agency sedang diperiksa, karena memberikan penilaian atau rating investment grade kepada sekuritas subprime.

[25] Greenspan, mantan Gubernur Bank Sentral AS, mengakui bahwa harga properti yang melambung merupakan bubbles dipicu oleh tingkat bunga yang rendah pada sektor perumahan dan berlangsung lama. Tetapi, dia menyangkal bahwa tingkat suku bunga yang rendah dan kendurnya aturan telah menyebabkan baik debitur maupun kreditur menjadi mengambil resiko lebih besar (Kompas, 9 April 2010). Ini suatu pernyataan yang kurang mendasar, karena dua hal, yaitu pertama, jika pemberian kredit dilakukan kepada orang yang telah diketahui ex-ante tidak akan mampu membayarnya, atau orang itu telah memiliki utang yang banyak, tentunya kredit yang diberikan cepat atau lambat akan menjadi NPL; kedua, adanya kenaikan harga tersebut menurut hemat penulis yang mendorong para bankir itu tetap memberikan kredit perumahan, dan hal ini karena melihat adanya keuntungan dalam pemberian kredit disebabkan oleh kenaikan harga yang terus menerus itu, sehingga mereka mengabaikan unsur manajemen resiko.  

[26] Menurut Lewis (2009 : 107), salah satu penyebab timbulnya gelembung atau bubbles yang berkaitan dengan Kejatuhan Saham tahun 1929, dan krisis perumahan akibat dari subprime mortgage, adalah tingkat bunga yang rendah dan diikuti dengan kebijakan bank sentral yang tidak konsisten.

[27] Akibat krisis Subprime di Amerika memukul perekonomian Inggris, perusahaan keuangan dan perbankan di London akan mengurangi sedkitnya 6.500 pekerja pada tahun 2008, dan menyesuaikan bonus hingga 16%. (9 Oktober 2007). Bisnis Indonesia.

[28] “Rencana Stimulus Ekonomi AS Belum Pasti”, (18 November 2008), Suara Pembaruan.

[29] Anatara lain dirasakan oleh Canadian Imperial Bank of Commerce, yang mengalami kerugian sebesar US$ 3 miliar dalam tahun 2007-untuk mana bank ini memecat 2 eksekutifnya (Bisnis Indonesia, 9 januari 2008). Meryll Lynch & Co mengalami kerugian sebesar US$ 15 miliar dalam tahun yang sama, dan memecat CEO nya, Stan O’Neal (Bisnis Indonesia, 12 januari 2008). AIG, perusahaan asuransi terbesar Amerika, mengalami kerugian hanya akibat dari subprime mortgage mencapai US$ 11.1 miliar (Bisnis Indonesia, 2 Maret 2008). Total kerugian yang dialami oleh negara-negara G-7 mencapai US$ 400 miliar (Binis Indonesia, 11 Februari 2008), tetapi  UBS memperkirakan kerugian yang lebih besar yaitu US$ 600 miliar (Bisnis Indonesia, 3 Maret 2008).

[30] Salah satu contoh yang cukup menonjol adalah kasus Mexico, dimana utangnya meningkat dari US$ 80 milyar pada tahun 1980 menjadi US$ 112 milyar tahun 1988. Karena Mexico tidak mampu membayarnya,  dibuat Brady Plan, dimana utang dipotong menjadi 80%, dan sisa utang ini dijamin oleh World Bank dan IMF dan dikonversi menjadi Brady Bonds, sebagian dijamin oleh US Treasury. Brady Bonds diperdagangkan di secondary markets, dan nilainya mencapai US$ 170 milyar. Sebagai kompensasi atas jaminan IMF dan World Bank, Mexico harus mengikuti keinginan kreditur terhadap kontrol kebijaksanaan ekonomi, perpajakan, budget dan kepemilikan industri yang ada (Hertz, 2004 : 72-73).  Hertz juga mengungkapkan karena harus membayar utang yang besar, negara-negara berkembang cenderung mengeksploitir sumber-sumber alam yang mereka miliki. Hubungan yang jelas dapat dilihat antara jumlah utang dengan kerusakan hutan yang telah terjadi, yang saat ini mengakibatkan timbulnya global warming, yang telah mencapai 25% (Hertz, 2004 : 169). Contoh lain, kerusakan pada hutan bakau yang terjadi di beberapa negara seperti Thailand, Indonesia, Ecuador, Bangladesh, Nigeria, Ghana, Malawi, dan lainnya – adalah disebabkan karena adanya proyek tambak udang yang dibiayai oleh World Bank (Hertz, 2004 : 171).

[31] Entropy adalah suatu tingkat ketidakteraturan dalam suatu sistem fisika. Contoh, proses pelapukan bangunan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pelapukan mineral di kerak bumi (El-Diwany, 2003 : 1, 3)

[32] Jajak Pendapat yang terbaru dilakukan oleh Associated Press dengan GfK pada bulan Juni 2010. 46% dari responden mengatakan bahwa mereka mengalami stress yang cukup berat, karena utang yang mereka miliki menjadi momok dengan kekhawatiran tidak dapat membayarnya, pada saat mana perekonomian Amerika belum menunjukkan kearah perbaikan (Kompas, 1 Juni 2010).

[33] Lahrer (2010 : 123) menyebutkan bahwa setiap keluarga memiliki utang kartu kredit lebih dari US$ 9000, dan rata-rata memiliki 8,5 kartu; denda kartu kredit yang harus dibayar dalam tahun 2006 berjumlah US$ 17 miliar. Sejak 2002, tabungan mereka bernilai negatif, dan ini akibat dari penggunaan kartu kredit

Tulisan ini diterbitkan pada Jurnal QUALITY (Jurnal Manajemen dan Akuntansi Untuk Meningkatkan Kualitas SDM), Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama), Vol. III, No. 13, Januari 2014.